Jajaran Kementerian Keuangan akan tetap bekerja di kantor di tengah merebaknya virus korona di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2020/03/15/20/2183741/sejumlah-pejabat-kemenkeu-tetap-masuk-kerja-walau-virus-korona-mewabahidhttps://economy.okezone.com/read/2020/03/15/20/2183741/sejumlah-pejabat-kemenkeu-tetap-masuk-kerja-walau-virus-korona-mewabahhttps://economy.okezone.com/read/2020/03/15/20/2183741/sejumlah-pejabat-kemenkeu-tetap-masuk-kerja-walau-virus-korona-mewabahMinggu 15 Maret 2020 19:06 WIBIreneMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/03/15/20/2183741/sejumlah-pejabat-kemenkeu-tetap-masuk-kerja-walau-virus-korona-mewabah-LAA1SyV1z8.jpegJAKARTA - Jajaran Kementerian Keuangan akan tetap bekerja di kantor di tengah merebaknya virus korona di Indonesia. Hal ini disampaikan Kemenkeu dalam surat edarannya terkait kebijakan Working From Home (WFH). Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan akan tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas seperti biasanya. Ketentuan ini dikecualikan bila mengalami indikasi masalah kesehatan. "Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya, dengan pengaturan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal," tulis Kementerian Keuangan dalam surat edarannya, Jakarta, Minggu (15/3/2020). Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Sebagian ASN Kerja dari Rumah Begitu pula dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, akan tetap diharuskan masuk kantor dan melaksanakan tugas seperti biasa. Bila terjadi masalah kesehatan, pejabat dapat berkonsultasi dengan pimpinan unit organisasi eselon I atau unit organisasi non eselon. "Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya, dengan pengaturan lebih lanjut oleh Pimpinan pada Unit Organisasi Eselon I atau Unit Organisasi Non-Eselon," tegas Kemenkeu. Baca Juga: Soal Anggaran Penanganan Virus Korona, Presiden: Sudah Ada Aturannya Namun bila dilakukan kebijakan lockdown oleh Pemerintah setempat, maka prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. "Dalam hal terdapat kebijakan lockdown dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah maka diberlakukan prosedur penanganan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Kemenkeu. Selain itu, pimpinan unit eselon II Kementerian Keuangan juga ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan kehadiran bagi pejabat fungsional, pengawas, dan pelaksana atau pejabat/pegawai setingkat pada unit organisasi non eselon di unit/satuan kerjanya, baik secara keseluruhan maupun bergantian. Pengaturan kehadiran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Daerah, jenis pekerjaan pegawai, usia pegawai, domisili pegawai, moda transportasi yang digunakan, waktu tempuh pegawai menuju kantor, kondisi kesehatan, ketersediaan fasilitas pendukung WFH di rumah pegawai, riwayat perjalanan luar negeri selama 14 hari terakhir, efektivitas minimum pelaksanaan tugas dan pelayanan unit atau satuan kerja sesuai dengan rencana BCP dan pertimbangan keluarga yang suspect/probable/confirmed.JAKARTA - Jajaran Kementerian Keuangan akan tetap bekerja di kantor di tengah merebaknya virus korona di Indonesia. Hal ini disampaikan Kemenkeu dalam surat edarannya terkait kebijakan Working From Home (WFH). Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan akan tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas seperti biasanya. Ketentuan ini dikecualikan bila mengalami indikasi masalah kesehatan. "Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya, dengan pengaturan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal," tulis Kementerian Keuangan dalam surat edarannya, Jakarta, Minggu (15/3/2020). Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Sebagian ASN Kerja dari Rumah Begitu pula dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, akan tetap diharuskan masuk kantor dan melaksanakan tugas seperti biasa. Bila terjadi masalah kesehatan, pejabat dapat berkonsultasi dengan pimpinan unit organisasi eselon I atau unit organisasi non eselon. "Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya, dengan pengaturan lebih lanjut oleh Pimpinan pada Unit Organisasi Eselon I atau Unit Organisasi Non-Eselon," tegas Kemenkeu. Baca Juga: Soal Anggaran Penanganan Virus Korona, Presiden: Sudah Ada Aturannya Namun bila dilakukan kebijakan lockdown oleh Pemerintah setempat, maka prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. "Dalam hal terdapat kebijakan lockdown dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah maka diberlakukan prosedur penanganan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Kemenkeu. Selain itu, pimpinan unit eselon II Kementerian Keuangan juga ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan kehadiran bagi pejabat fungsional, pengawas, dan pelaksana atau pejabat/pegawai setingkat pada unit organisasi non eselon di unit/satuan kerjanya, baik secara keseluruhan maupun bergantian. Pengaturan kehadiran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Daerah, jenis pekerjaan pegawai, usia pegawai, domisili pegawai, moda transportasi yang digunakan, waktu tempuh pegawai menuju kantor, kondisi kesehatan, ketersediaan fasilitas pendukung WFH di rumah pegawai, riwayat perjalanan luar negeri selama 14 hari terakhir, efektivitas minimum pelaksanaan tugas dan pelayanan unit atau satuan kerja sesuai dengan rencana BCP dan pertimbangan keluarga yang suspect/probable/confirmed.