Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina, upahnya dibayarkan secara penuhhttps://economy.okezone.com/read/2020/03/17/320/2184842/buruh-kena-virus-corona-upahnya-dibayar-penuh-selama-karantinaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/03/17/320/2184842/buruh-kena-virus-corona-upahnya-dibayar-penuh-selama-karantinahttps://economy.okezone.com/read/2020/03/17/320/2184842/buruh-kena-virus-corona-upahnya-dibayar-penuh-selama-karantinaSelasa 17 Maret 2020 18:22 WIBGiri HartomoPenanganan Pasien Corona di Rumah Sakit China. (Foto: Okezone.com/Reuters)https://img.okezone.com/content/2020/03/17/320/2184842/buruh-kena-virus-corona-upahnya-dibayar-penuh-selama-karantina-EpMvsFaYy7.jpgJAKARTA – Pemerintah menjamin upah pekerja atau buruh yang kena virus corona dibayar penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi. Baca Juga: Menaker Minta Gubernur Jamin Pengupahan Buruh yang Terkena Virus Corona "Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Ida, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2020). Baca Juga: Pekerja Kantoran Bisa Kerja dari Rumah, Bagaimana Buruh Pabrik? Ida juga mengimbau kepada semua gubernur untuk melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait virus corona atau covid-19. Dirinya juga meminta pencegahan, penyebaran dan penanganan kasus terkait covid -19 di lingkungan kerja. "Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh," kata Ida.Menaker Ida menjelaskan, surat edaran ini diterbitkan dengan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran corona virus disease 2019 covid-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan covid-19 sebagai pandemi global, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha. “Kita minta para Gubernur pengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait covid-19 di lingkungan kerja,” kata Menaker Ida.JAKARTA – Pemerintah menjamin upah pekerja atau buruh yang kena virus corona dibayar penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi. Baca Juga: Menaker Minta Gubernur Jamin Pengupahan Buruh yang Terkena Virus Corona "Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Ida, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2020). Baca Juga: Pekerja Kantoran Bisa Kerja dari Rumah, Bagaimana Buruh Pabrik? Ida juga mengimbau kepada semua gubernur untuk melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait virus corona atau covid-19. Dirinya juga meminta pencegahan, penyebaran dan penanganan kasus terkait covid -19 di lingkungan kerja. "Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh," kata Ida.Menaker Ida menjelaskan, surat edaran ini diterbitkan dengan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran corona virus disease 2019 covid-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan covid-19 sebagai pandemi global, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha. “Kita minta para Gubernur pengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait covid-19 di lingkungan kerja,” kata Menaker Ida.