Perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus direalokasihttps://economy.okezone.com/read/2020/03/24/320/2188438/terdampak-covid-19-presiden-jokowi-siapkan-bantuan-untuk-petani-nelayan-dan-umkmidhttps://economy.okezone.com/read/2020/03/24/320/2188438/terdampak-covid-19-presiden-jokowi-siapkan-bantuan-untuk-petani-nelayan-dan-umkmhttps://economy.okezone.com/read/2020/03/24/320/2188438/terdampak-covid-19-presiden-jokowi-siapkan-bantuan-untuk-petani-nelayan-dan-umkmSelasa 24 Maret 2020 18:48 WIBTaufik FajarPresiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/03/24/320/2188438/terdampak-covid-19-presiden-jokowi-siapkan-bantuan-untuk-petani-nelayan-dan-umkm-wVOPHpcKPb.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan walikota mengalokasikan belanja tidak prioritas dalam rencana kerja pada tahun ini. Seperti perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus direalokasi. "Lalu kementerian, Pemda, Provinsi, Kabupaten dan Kota harus refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepat penanganan Covid-19 baik terkait isu kesehatan maupun isu ekonomi landasan hukum jelas dasar Inpres 4/2020," ujar dia pada telekonfrensi, Selasa (24/3/2020). Baca Juga: 9 Perintah Presiden Jokowi untuk Jaga Ekonomi Masyarakat dari Virus Corona Kemudian, lanjut dia, selain memerintahkan refocussing dan realokasi. Inpres ini juga memeperintahkan percepatan pengadaan barang dan jasa. "Sekali lagi bukan hanya penanganan kesehatan tapi juga dampak ekonomi masyarakat," ungkap dia. Baca Juga: Kalkulasikan Dampak Corona, Presiden Jokowi: Kita Bagi 3 Skenario Pihaknya juga meminta Kementerian/Lembaga, Pemda, Provonsi dan Kota agar selain menangani isu kesehatan masyarkat juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok utamanya lapisan bawah. "Kita harus bantu para petani, nelayan, UMKM agar daya beli terjaga dan terus beraktivitas dan berproduksi," jelasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan walikota mengalokasikan belanja tidak prioritas dalam rencana kerja pada tahun ini. Seperti perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus direalokasi. "Lalu kementerian, Pemda, Provinsi, Kabupaten dan Kota harus refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepat penanganan Covid-19 baik terkait isu kesehatan maupun isu ekonomi landasan hukum jelas dasar Inpres 4/2020," ujar dia pada telekonfrensi, Selasa (24/3/2020). Baca Juga: 9 Perintah Presiden Jokowi untuk Jaga Ekonomi Masyarakat dari Virus Corona Kemudian, lanjut dia, selain memerintahkan refocussing dan realokasi. Inpres ini juga memeperintahkan percepatan pengadaan barang dan jasa. "Sekali lagi bukan hanya penanganan kesehatan tapi juga dampak ekonomi masyarakat," ungkap dia. Baca Juga: Kalkulasikan Dampak Corona, Presiden Jokowi: Kita Bagi 3 Skenario Pihaknya juga meminta Kementerian/Lembaga, Pemda, Provonsi dan Kota agar selain menangani isu kesehatan masyarkat juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok utamanya lapisan bawah. "Kita harus bantu para petani, nelayan, UMKM agar daya beli terjaga dan terus beraktivitas dan berproduksi," jelasnya.