Pemerintah telah menerbitkan aturan yang memuat tentang insentif pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21.https://economy.okezone.com/read/2020/04/06/20/2194885/pengajuan-insentif-pajak-untuk-keringanan-dampak-covid-19-bisa-via-onlineidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/06/20/2194885/pengajuan-insentif-pajak-untuk-keringanan-dampak-covid-19-bisa-via-onlinehttps://economy.okezone.com/read/2020/04/06/20/2194885/pengajuan-insentif-pajak-untuk-keringanan-dampak-covid-19-bisa-via-onlineSenin 06 April 2020 14:26 WIBGiri HartomoPajak (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/04/06/20/2194885/pengajuan-insentif-pajak-untuk-keringanan-dampak-covid-19-bisa-via-online-9Vx95hE8Es.jpgJAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan aturan yang memuat tentang insentif pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Hal ini dilakukan untuk menangkis dampak virus corona atau covid-19. Untuk mempermudah penyalurannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan layanan online untuk insentif pajak. Di mana, wajib pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan atau permohonan secara online melalui website pajak.  Baca juga: Fakta-Fakta soal Pegawai Bebas PPh 21 di Tengah Covid-19 Mengutip keterangan tertulis DJP, Jakarta, Senin (6/4/2020), caranya dengan mengunjungi dan login pada website ditjen pajak. Selanjutnya memilih tab layanan dan klik pada icon KSWP. Setelah itu dilanjutkan pada profile pemenuhan kewajiban pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Untuk melaksanakan pemberian insentif tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak menentukan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak berdasarkan SPT tahunpajak 2018 yaitu mengikuti KLU yang dicantumkan oleh wajib pajak pada SPT tersebut. Apabila wajib pajak tidak mengisi KLU pada SPT dimaksud maka KLU wajib pajak ditentukan berdasarkan data KLU terakhir yang ada pada database(masterfile) Direktorat Jenderal Pajak.  Baca juga: Menko Airlangga: Relaksasi PPh 25 Akan Dievaluasi Dalam hal KLU yang sebenarnya berbeda dengan KLU yang tercantum pada SPT 2018, maka wajib pajak dapat melakukan pembetulan KLU dengan cara pembetulan SPT. Apabila terhadap SPT 2018 sedang atau telah dilakukan pemeriksaan sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan, maka wajib pajak dapat melakukan permintaan perubahan data agar data KLU pada database DJP sesuai dengan kode KLU yang sebenarnya. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak yang bergerak di bidang usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai PMK-23/2020 namun belum menyampaikan SPT 2018 untuk segera menyampaikan SPT 2018 dengan mencantumkan KLU yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut.Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2019, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar.JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan aturan yang memuat tentang insentif pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Hal ini dilakukan untuk menangkis dampak virus corona atau covid-19. Untuk mempermudah penyalurannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan layanan online untuk insentif pajak. Di mana, wajib pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan atau permohonan secara online melalui website pajak.  Baca juga: Fakta-Fakta soal Pegawai Bebas PPh 21 di Tengah Covid-19 Mengutip keterangan tertulis DJP, Jakarta, Senin (6/4/2020), caranya dengan mengunjungi dan login pada website ditjen pajak. Selanjutnya memilih tab layanan dan klik pada icon KSWP. Setelah itu dilanjutkan pada profile pemenuhan kewajiban pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Untuk melaksanakan pemberian insentif tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak menentukan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak berdasarkan SPT tahunpajak 2018 yaitu mengikuti KLU yang dicantumkan oleh wajib pajak pada SPT tersebut. Apabila wajib pajak tidak mengisi KLU pada SPT dimaksud maka KLU wajib pajak ditentukan berdasarkan data KLU terakhir yang ada pada database(masterfile) Direktorat Jenderal Pajak.  Baca juga: Menko Airlangga: Relaksasi PPh 25 Akan Dievaluasi Dalam hal KLU yang sebenarnya berbeda dengan KLU yang tercantum pada SPT 2018, maka wajib pajak dapat melakukan pembetulan KLU dengan cara pembetulan SPT. Apabila terhadap SPT 2018 sedang atau telah dilakukan pemeriksaan sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan, maka wajib pajak dapat melakukan permintaan perubahan data agar data KLU pada database DJP sesuai dengan kode KLU yang sebenarnya. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak yang bergerak di bidang usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai PMK-23/2020 namun belum menyampaikan SPT 2018 untuk segera menyampaikan SPT 2018 dengan mencantumkan KLU yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut.Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2019, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar.