Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sudah menghitung besaran Tunjangan Hari Raya (THR).https://economy.okezone.com/read/2020/04/07/320/2195456/tenang-thr-untuk-pns-golongan-ini-sudah-disediakanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/07/320/2195456/tenang-thr-untuk-pns-golongan-ini-sudah-disediakanhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/07/320/2195456/tenang-thr-untuk-pns-golongan-ini-sudah-disediakanSelasa 07 April 2020 13:59 WIBTaufik FajarUang Rupiah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/07/320/2195456/tenang-thr-untuk-pns-golongan-ini-sudah-disediakan-eu3zDi36kw.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sudah menghitung besaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS dan gaji ke-13 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Baca Juga: Tahun Depan, PNS dan Pensiunan Dapat Gaji ke-13 dan THR Namun, hitung-hitungan besaran THR PNS dan gaji ke-13 ini hanya untuk golongan ASN I, II dan III. "Perhitungannya untuk ASN, TNI, Polri yang terutama kelompok pelaksana golongan I, II dan II terutama untuk ASN, TNI, Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Baca Juga: Jokowi Bakal Putuskan Gaji ke-13 dan THR PNS Imbas Covid-19, Cair atau Tidak? Sementara, pemerintah masih mengkaji pencairan THR dan gaji ke-13 bagi pejabat kementerian eselon I-II pemerintahan, para menteri hingga anggota DPR. Nantinya, nasib THR dan gaji ke-13 mereka akan diumumkan pada sidang kabinet dalam minggu depan. "Untuk pejabat negara nanti bapak Presiden akan menetapkan seperti Menteri, DPR dan para pejabat termasuk eselon I dan eselon II. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Presiden. Presiden minta kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan dalam Sidkab dalam minggu-minggu ke depan," tukasnya. Sekadar informasi, pada 2019 lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp40 triliun untuk kebutuhan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk tahun ini, Jokowi akan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). “Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara,“ ujarnya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sudah menghitung besaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS dan gaji ke-13 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Baca Juga: Tahun Depan, PNS dan Pensiunan Dapat Gaji ke-13 dan THR Namun, hitung-hitungan besaran THR PNS dan gaji ke-13 ini hanya untuk golongan ASN I, II dan III. "Perhitungannya untuk ASN, TNI, Polri yang terutama kelompok pelaksana golongan I, II dan II terutama untuk ASN, TNI, Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Baca Juga: Jokowi Bakal Putuskan Gaji ke-13 dan THR PNS Imbas Covid-19, Cair atau Tidak? Sementara, pemerintah masih mengkaji pencairan THR dan gaji ke-13 bagi pejabat kementerian eselon I-II pemerintahan, para menteri hingga anggota DPR. Nantinya, nasib THR dan gaji ke-13 mereka akan diumumkan pada sidang kabinet dalam minggu depan. "Untuk pejabat negara nanti bapak Presiden akan menetapkan seperti Menteri, DPR dan para pejabat termasuk eselon I dan eselon II. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Presiden. Presiden minta kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan dalam Sidkab dalam minggu-minggu ke depan," tukasnya. Sekadar informasi, pada 2019 lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp40 triliun untuk kebutuhan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk tahun ini, Jokowi akan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). “Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara,“ ujarnya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.