<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Stimulus Industri Penerbangan, Kemenhub Usulkan Biaya Parkir Pesawat Dibayar Negara</title><description>Kementerian Perhubungan tengah mempertimbangkan untuk merombak stimulus industri penerbangan dalam mengahadapi Corona.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2020/04/12/320/2198045/stimulus-industri-penerbangan-kemenhub-usulkan-biaya-parkir-pesawat-dibayar-negara</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2020/04/12/320/2198045/stimulus-industri-penerbangan-kemenhub-usulkan-biaya-parkir-pesawat-dibayar-negara"/><item><title>Stimulus Industri Penerbangan, Kemenhub Usulkan Biaya Parkir Pesawat Dibayar Negara</title><link>https://economy.okezone.com/read/2020/04/12/320/2198045/stimulus-industri-penerbangan-kemenhub-usulkan-biaya-parkir-pesawat-dibayar-negara</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2020/04/12/320/2198045/stimulus-industri-penerbangan-kemenhub-usulkan-biaya-parkir-pesawat-dibayar-negara</guid><pubDate>Minggu 12 April 2020 19:18 WIB</pubDate><dc:creator>Giri Hartomo</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/04/12/320/2198045/stimulus-industri-penerbangan-kemenhub-usulkan-biaya-parkir-pesawat-dibayar-negara-Y85UmxCxAP.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Bandara (Foto: Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/04/12/320/2198045/stimulus-industri-penerbangan-kemenhub-usulkan-biaya-parkir-pesawat-dibayar-negara-Y85UmxCxAP.jpg</image><title>Bandara (Foto: Okezone.com)</title></images><description>JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah mempertimbangkan untuk merombak stimulus industri penerbangan dalam mengahadapi Corona. Mengingat, industri penerbangan mengaku sangat terpukul dengan adanya virus Corona ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, salah satu poin yang sedang dilakukan penghitungan ulang adalah mengenai pembiayaan parkir pesawat. Saat ini pemerintah tengah mengkaji agar ongkos parkir di semua bandara bisa ditanggung negara lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Baca Juga: Kuota Penumpang Pesawat Dibatasi 50%
Menurut Novie, banyak maskapai yang harus memarkir pesawatnya dalam rentan waktu lama karena sepinya penumpang. Sementara stimulus pertama untuk industri pariwisata tidak dijalankan, sehingga dirinya mengusulkan untuk dialihkan menuju biaya parkir pesawat.
Mantan Direktur Utama AirNav Indonesia ini menjelaskan, nantinya biaya parkir pesawat yang ditanggung negara ini hanya bersifat sementara sebab hanya diberikan selama pandemi virus Corona terjadi. Mengingat selama corona, Pemerintah membatasi jumlah penerbangan pesawat di dalam negeri dan menghentikan sementara arus lalu lintas penerbangan ke luar negeri.
&amp;nbsp;Baca Juga: YLKI Minta Aturan Pengendalian Transportasi Dikaji Ulang
&quot;Ini stimulus pertama untuk pariwisata yang semestinya diberikan 1 Maret. Stimulus itu kan enggak jadi. Lalu kami hitung ulang, salah satunya dilimpahkan untuk parkir bandara,&quot; ujarnya dalam telekonferensi, Minggu (12/4/2020).
Meskipun begitu dirinya tidak memberi tahu maskapai mana saja yang akan mendapatkan stimulus ini.  Sebab, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN.Hanya saja menurut Novie, pemberian bantuan biaya parkir ini akan  diprioritaskan pada maskapai nasional. Selain itu, itu maskapai yang  beroperasi untuk rute domestik juga tengah diusulkan untuk mendapatkan  insentif.
Selain itu lanjut Novie, dirinya juga mengusulkan untuk adanya  relaksasi penundaan biaya pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak  Penghasilan (PPh). Lalu kementerian Perhubungan juga tengah mengsusulkan  untuk adanya penundaan biaya kalibrasi lembaga navigasi sebesar Rp100  miliar.
&quot;Ini sangat penting agar maskapai dan operator bandara bisa survive,&quot; kata Novie.</description><content:encoded>JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah mempertimbangkan untuk merombak stimulus industri penerbangan dalam mengahadapi Corona. Mengingat, industri penerbangan mengaku sangat terpukul dengan adanya virus Corona ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, salah satu poin yang sedang dilakukan penghitungan ulang adalah mengenai pembiayaan parkir pesawat. Saat ini pemerintah tengah mengkaji agar ongkos parkir di semua bandara bisa ditanggung negara lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Baca Juga: Kuota Penumpang Pesawat Dibatasi 50%
Menurut Novie, banyak maskapai yang harus memarkir pesawatnya dalam rentan waktu lama karena sepinya penumpang. Sementara stimulus pertama untuk industri pariwisata tidak dijalankan, sehingga dirinya mengusulkan untuk dialihkan menuju biaya parkir pesawat.
Mantan Direktur Utama AirNav Indonesia ini menjelaskan, nantinya biaya parkir pesawat yang ditanggung negara ini hanya bersifat sementara sebab hanya diberikan selama pandemi virus Corona terjadi. Mengingat selama corona, Pemerintah membatasi jumlah penerbangan pesawat di dalam negeri dan menghentikan sementara arus lalu lintas penerbangan ke luar negeri.
&amp;nbsp;Baca Juga: YLKI Minta Aturan Pengendalian Transportasi Dikaji Ulang
&quot;Ini stimulus pertama untuk pariwisata yang semestinya diberikan 1 Maret. Stimulus itu kan enggak jadi. Lalu kami hitung ulang, salah satunya dilimpahkan untuk parkir bandara,&quot; ujarnya dalam telekonferensi, Minggu (12/4/2020).
Meskipun begitu dirinya tidak memberi tahu maskapai mana saja yang akan mendapatkan stimulus ini.  Sebab, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN.Hanya saja menurut Novie, pemberian bantuan biaya parkir ini akan  diprioritaskan pada maskapai nasional. Selain itu, itu maskapai yang  beroperasi untuk rute domestik juga tengah diusulkan untuk mendapatkan  insentif.
Selain itu lanjut Novie, dirinya juga mengusulkan untuk adanya  relaksasi penundaan biaya pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak  Penghasilan (PPh). Lalu kementerian Perhubungan juga tengah mengsusulkan  untuk adanya penundaan biaya kalibrasi lembaga navigasi sebesar Rp100  miliar.
&quot;Ini sangat penting agar maskapai dan operator bandara bisa survive,&quot; kata Novie.</content:encoded></item></channel></rss>
