Bank Indonesia (BI) bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) gencarkan gerakan transaksi non tunai.https://economy.okezone.com/read/2020/04/15/20/2199582/cegah-penularan-covid-19-bi-gencarkan-transaksi-nontunaiidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/15/20/2199582/cegah-penularan-covid-19-bi-gencarkan-transaksi-nontunaihttps://economy.okezone.com/read/2020/04/15/20/2199582/cegah-penularan-covid-19-bi-gencarkan-transaksi-nontunaiRabu 15 April 2020 15:08 WIBTaufik FajarNontunai (Foto: Halo Money)https://img.okezone.com/content/2020/04/15/20/2199582/cegah-penularan-covid-19-bi-gencarkan-transaksi-nontunai-ULpZJhq0bx.jpg JAKARTA - Untuk memitigasi penularan COVID-19 lewat uang tunai, Bank Indonesia (BI) bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) gencarkan gerakan transaksi non tunai. Gerakan transaksi non tunai ini mendukung percepatan penyaluran program-program bantuan sosial (bansos) secara kepada masyarakat baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Baca Juga: Tips Berbelanja saat Pandemi Covid-19, Utamakan Bayar Nontunai  Sosialisasi akan ditingkatkan agar masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard). "BI juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bersama PJSP agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran nontunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS," kata Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip laman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Baca Juga: Pemerintah Akan Berikan BLT ke Masyarakat di Desa, Ini Rinciannya  BI juga melonggarkan kebijakan kartu kredit untuk promosikan transaksi non tunai dengan menurunkan batas maksimum suku bunga dari 2,25% per bulan menjadi 2% per bulan yang berlaku mulai 1 Mei 2020.  Selain itu, BI menurunkan nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5%, dan denda keterlambatan pembayaran dari 3% terhadap total tagihan atau maksimal Rp150 ribu menjadi 1% atau maksimal Rp100 ribu. Keduanya berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2020. BI juga mendukung penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2020. Namun, mekanisme perpanjangan tersebut menjadi diskresi masing-masing penerbit kartu kredit. JAKARTA - Untuk memitigasi penularan COVID-19 lewat uang tunai, Bank Indonesia (BI) bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) gencarkan gerakan transaksi non tunai. Gerakan transaksi non tunai ini mendukung percepatan penyaluran program-program bantuan sosial (bansos) secara kepada masyarakat baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Baca Juga: Tips Berbelanja saat Pandemi Covid-19, Utamakan Bayar Nontunai  Sosialisasi akan ditingkatkan agar masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan penggunaan QRIS (Quick Response Indonesia Standard). "BI juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bersama PJSP agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran nontunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS," kata Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip laman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Baca Juga: Pemerintah Akan Berikan BLT ke Masyarakat di Desa, Ini Rinciannya  BI juga melonggarkan kebijakan kartu kredit untuk promosikan transaksi non tunai dengan menurunkan batas maksimum suku bunga dari 2,25% per bulan menjadi 2% per bulan yang berlaku mulai 1 Mei 2020.  Selain itu, BI menurunkan nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5%, dan denda keterlambatan pembayaran dari 3% terhadap total tagihan atau maksimal Rp150 ribu menjadi 1% atau maksimal Rp100 ribu. Keduanya berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2020. BI juga mendukung penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2020. Namun, mekanisme perpanjangan tersebut menjadi diskresi masing-masing penerbit kartu kredit.