Ada delapan pihak yang menjadi mitra platform digital dalam program kartu prakerja.https://economy.okezone.com/read/2020/04/17/320/2200748/triliunan-rupiah-untuk-mitra-pelatihan-online-apakah-efektifidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/17/320/2200748/triliunan-rupiah-untuk-mitra-pelatihan-online-apakah-efektifhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/17/320/2200748/triliunan-rupiah-untuk-mitra-pelatihan-online-apakah-efektifJum'at 17 April 2020 15:41 WIBFeby Novalius(Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/17/320/2200748/triliunan-rupiah-untuk-mitra-pelatihan-online-apakah-efektif-qqaSkQB5b4.jpgJAKARTA - Ada delapan pihak yang menjadi mitra platform digital dalam program kartu prakerja. Mitra ini berperan dalam memberikan pelatihan online untuk para peserta. Lembaga yang menjadi mitra dalam program ini, antara lain Tokopedia, Skill Academy-Ruangguru, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemnaker dan Pijar Mahir. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan platform badan latihan kerja (BLK) Skill Academy yang digagas Ruangguru. Pasalnya, Ruangguru merupakan platform yang dimiliki Staf Khusus Milenial Presiden Adamas Belva Delvara. Konflik kepentingan ini yang membuat keberadaan Ruangguru dalam kartu pra-kerja menjadi kontroversial. Pasalnya, budget untuk pelatihan online ini mencapai Rp5,6 triliun. Secara matematika, jika pelatihan online ini digarap maksimal dan sama rata oleh setiap platform penyedia pelatihan online yang berjumlah delapan, maka tiap platfrom akan mendapatkan Rp700 miliar. Baca juga: Ada 2.000, Jangan Salah Pilih Pelatihan Kartu Prakerja Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan, sangat disayangkan jika program ini dijadikan ajang bagi-bagi proyek. Menurutnya, penunjukan proyek sangat berbau nepotisme, sebab ada konflik kepentingan yang tegas terlihat yakni stafsus milenial juga menjabat sebagai founder dari penyelenggara pelatihan online. "Ini bisa merujuk juga pada oligarki jenis baru, atas nama startup dan kondisi darurat kemudian main tunjuk aja,” ujarnya saat dihubungi Okezone. Menurutnya, kondisi ini jauh lebih buruk dari Era Orde Baru. Sebab, nepotisme dilakukan secara terang-terangan dan yang lebih ironis dilakukan oleh anak muda “Dulu Era Orba, bagi-bagi proyek, terjadi tapi diam-diam. Ini era reformasi kok terang-terangan, dan dilakukan anak muda?” kata Bhima.   Bhima berpendapat, sedikit aneh jika mengajak Ruangguru untuk memberikan pelatihan. Sebab, Ruangguru merupakan perusahaan startup yang khusus untuk memberikan bimbingan belajar pada pelajar. “Terlepas dari itu, persiapan juga bermasalah,” kata Bhima. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan hal yang senada. Menurutnya, penetapan Ruangguru sebagai mitra pemerintah, dinilai sebagai sesuatu yang tidak etis. "Ketika yang punya organisasi ada di pemerintahan sebaiknya tidak ikut. Karena tidak etis," kata Agus. Walau begitu, Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemilihan BLK program kartu prakerja ini dilakukan bukan dengan skema penunjukan langsung. “Tidak pernah ada penujukan langsung. Semuanya berbasis kolaborasi kerjasama,” ujarnya kepada Okezone. Dia menceritakan prosesnya. Ada delapan lembaga yang menjadi platform penyedia pelatihan online, dari pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan hingga Skillacademy by Ruangguru. Saat pertama kali mengajukan diri, pemerintah langsung memberikan lampu hijau kepada delapan perusahaan itu untuk menjadi BLK. Keputusan pemilihan delapan BLK itu, kata Panji, tidak sembarangan. Sebab, pemerintah juga memiliki persyaratan kepada perusahaan yang ingin menjadi mitra dari program ini.   Adapun persyaratan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko) nomor 3 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu pra kerja. Dalam aturan tersebut, BLK harus memiliki kriteria seperti memiliki kerjasama dengan platform digital. Kemudian memiliki sistem tata kelola yang mendukung program kartu prakerja. Baca juga: Pendaftaran Kartu Pra-Kerja Ditutup, Ini Tahapan Selanjutnya  Selain itu, memiliki kurikulum silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing program pelatihan. Lalu harus mampu menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi, kompetensi yang relevansi dan harus memiliki sistem evaluasi pembelajaran. “Jadi kami dengan keterbatasan yang punya platform digital yang memenuhi permenko,” kata Panji Proses pengajuannya, dia melanjutkan, lembaga ditetapkan sebagai mitra dengan cara mendaftar ke platform digital untuk dikurasi. Lalu platform digital menyampaikan hasil kurasi sebagaimana dimaksud paling lama 14 hari kepada manajemen pelaksana untuk dikurasi lebih lanjut. Lalu manajemen pelaksana menetapkan lembaga pelatihan sebagai lembaga pelatihan program kartu pra kerja paling lama 7 hari setelah menyampaikan hasil kurasi oleh platform digital. “Ini berlaku ke semuanya jadi saya fikir tidak ada bedanya satu dengan yang lain,” ucapnya. Sebagai informasi, setiap peserta program Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3,55 juta. Sebesar Rp1 juta dialokasikan untuk membeli pelatihan di mitra platform digital tersebut. Nah, hal ini pun menuai kontroversial. Menurut Bhima, kartu pra-kerja ini tidak menjawab kebutuhan para korban PHK yang menjadi target utama dari program kartu prakerja. Ketimbang pelatihan, dia berpendapat para korban PHK ini lebih membutuhkan sokongan dana tunai atau pangan. "Kartu pra-kerja tidak menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh bantuan tunai, tanpa ikut pelatihan dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan," jelas Bima   Dia melanjutkan, jika program kartu pra-kerja ini dipaksakan dengan adanya pelatihan online yang akan menghabiskan Rp5,6 triliun, artinya program ini sudah gagal ketika lahir. Dengan bantuan langsung, dia menyebut, dampaknya ke masyarakat bawah akan terasa. Perekonomian secara umum juga akan mendapatkan manfaatnya. "Langsung terasa multiplier effect ke ekonomi (kalau bantuan langsung tunai). Ritel naik, warung warung kecil kecipratan rezeki. Bukan masuk kantong penyedia jasa latihan online," kata dia. Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono. Menurutnya, para pekerja yang kena PHK atau dirumahkan sebaiknya diberikan bantuan lansung tunai, bukan ikut pelatihan online. "Program kartu pra kerja ini memang bagus. Namun, yang dibutuhkan oleh pekerja adalah bantuan langsung tunai maupun sembako yang merupakan kebutuhan utama di saat kondisi ekonomi sulit bukan pelatihan online," ujar dia kepada Okezone, Kamis (16/4/2020). Dia menjelaskan biaya pelatihan untuk program kartu pekerja sebesar Rp1.000.000 per orang dianggap terlalu besar bagi para pekerja yang kena PHK dan dirumahkan. "Dan hal tersebut hanya akan menguntungkan mitra program kartu pra-kerja," ungkap dia. Program Kartu Prakerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi virus corona. Walau kontroversial, program kartu prakerja tetap berjalan. Gelombang pertama dari program ini telah berakhir pada Kamis 16 April 2020. Sebanyak 5.965.048 telah mendaftar. Kemudian telah dilakukan verifikasi email dan terjaring 4.428.669 user. Lalu dilanjutkan dengan seleksi berdasarkan NIK sebanyak 3.294.190 user. Kemudian diproses lagi dengan data yang ada dari kementerian, sehingga yang lulus dalam gelombang pertama ini ada 2.780.026 user.JAKARTA - Ada delapan pihak yang menjadi mitra platform digital dalam program kartu prakerja. Mitra ini berperan dalam memberikan pelatihan online untuk para peserta. Lembaga yang menjadi mitra dalam program ini, antara lain Tokopedia, Skill Academy-Ruangguru, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemnaker dan Pijar Mahir. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan platform badan latihan kerja (BLK) Skill Academy yang digagas Ruangguru. Pasalnya, Ruangguru merupakan platform yang dimiliki Staf Khusus Milenial Presiden Adamas Belva Delvara. Konflik kepentingan ini yang membuat keberadaan Ruangguru dalam kartu pra-kerja menjadi kontroversial. Pasalnya, budget untuk pelatihan online ini mencapai Rp5,6 triliun. Secara matematika, jika pelatihan online ini digarap maksimal dan sama rata oleh setiap platform penyedia pelatihan online yang berjumlah delapan, maka tiap platfrom akan mendapatkan Rp700 miliar. Baca juga: Ada 2.000, Jangan Salah Pilih Pelatihan Kartu Prakerja Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan, sangat disayangkan jika program ini dijadikan ajang bagi-bagi proyek. Menurutnya, penunjukan proyek sangat berbau nepotisme, sebab ada konflik kepentingan yang tegas terlihat yakni stafsus milenial juga menjabat sebagai founder dari penyelenggara pelatihan online. "Ini bisa merujuk juga pada oligarki jenis baru, atas nama startup dan kondisi darurat kemudian main tunjuk aja,” ujarnya saat dihubungi Okezone. Menurutnya, kondisi ini jauh lebih buruk dari Era Orde Baru. Sebab, nepotisme dilakukan secara terang-terangan dan yang lebih ironis dilakukan oleh anak muda “Dulu Era Orba, bagi-bagi proyek, terjadi tapi diam-diam. Ini era reformasi kok terang-terangan, dan dilakukan anak muda?” kata Bhima.   Bhima berpendapat, sedikit aneh jika mengajak Ruangguru untuk memberikan pelatihan. Sebab, Ruangguru merupakan perusahaan startup yang khusus untuk memberikan bimbingan belajar pada pelajar. “Terlepas dari itu, persiapan juga bermasalah,” kata Bhima. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan hal yang senada. Menurutnya, penetapan Ruangguru sebagai mitra pemerintah, dinilai sebagai sesuatu yang tidak etis. "Ketika yang punya organisasi ada di pemerintahan sebaiknya tidak ikut. Karena tidak etis," kata Agus. Walau begitu, Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pemilihan BLK program kartu prakerja ini dilakukan bukan dengan skema penunjukan langsung. “Tidak pernah ada penujukan langsung. Semuanya berbasis kolaborasi kerjasama,” ujarnya kepada Okezone. Dia menceritakan prosesnya. Ada delapan lembaga yang menjadi platform penyedia pelatihan online, dari pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan hingga Skillacademy by Ruangguru. Saat pertama kali mengajukan diri, pemerintah langsung memberikan lampu hijau kepada delapan perusahaan itu untuk menjadi BLK. Keputusan pemilihan delapan BLK itu, kata Panji, tidak sembarangan. Sebab, pemerintah juga memiliki persyaratan kepada perusahaan yang ingin menjadi mitra dari program ini.   Adapun persyaratan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Permenko) nomor 3 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu pra kerja. Dalam aturan tersebut, BLK harus memiliki kriteria seperti memiliki kerjasama dengan platform digital. Kemudian memiliki sistem tata kelola yang mendukung program kartu prakerja. Baca juga: Pendaftaran Kartu Pra-Kerja Ditutup, Ini Tahapan Selanjutnya  Selain itu, memiliki kurikulum silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing program pelatihan. Lalu harus mampu menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi, kompetensi yang relevansi dan harus memiliki sistem evaluasi pembelajaran. “Jadi kami dengan keterbatasan yang punya platform digital yang memenuhi permenko,” kata Panji Proses pengajuannya, dia melanjutkan, lembaga ditetapkan sebagai mitra dengan cara mendaftar ke platform digital untuk dikurasi. Lalu platform digital menyampaikan hasil kurasi sebagaimana dimaksud paling lama 14 hari kepada manajemen pelaksana untuk dikurasi lebih lanjut. Lalu manajemen pelaksana menetapkan lembaga pelatihan sebagai lembaga pelatihan program kartu pra kerja paling lama 7 hari setelah menyampaikan hasil kurasi oleh platform digital. “Ini berlaku ke semuanya jadi saya fikir tidak ada bedanya satu dengan yang lain,” ucapnya. Sebagai informasi, setiap peserta program Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3,55 juta. Sebesar Rp1 juta dialokasikan untuk membeli pelatihan di mitra platform digital tersebut. Nah, hal ini pun menuai kontroversial. Menurut Bhima, kartu pra-kerja ini tidak menjawab kebutuhan para korban PHK yang menjadi target utama dari program kartu prakerja. Ketimbang pelatihan, dia berpendapat para korban PHK ini lebih membutuhkan sokongan dana tunai atau pangan. "Kartu pra-kerja tidak menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh bantuan tunai, tanpa ikut pelatihan dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan," jelas Bima   Dia melanjutkan, jika program kartu pra-kerja ini dipaksakan dengan adanya pelatihan online yang akan menghabiskan Rp5,6 triliun, artinya program ini sudah gagal ketika lahir. Dengan bantuan langsung, dia menyebut, dampaknya ke masyarakat bawah akan terasa. Perekonomian secara umum juga akan mendapatkan manfaatnya. "Langsung terasa multiplier effect ke ekonomi (kalau bantuan langsung tunai). Ritel naik, warung warung kecil kecipratan rezeki. Bukan masuk kantong penyedia jasa latihan online," kata dia. Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono. Menurutnya, para pekerja yang kena PHK atau dirumahkan sebaiknya diberikan bantuan lansung tunai, bukan ikut pelatihan online. "Program kartu pra kerja ini memang bagus. Namun, yang dibutuhkan oleh pekerja adalah bantuan langsung tunai maupun sembako yang merupakan kebutuhan utama di saat kondisi ekonomi sulit bukan pelatihan online," ujar dia kepada Okezone, Kamis (16/4/2020). Dia menjelaskan biaya pelatihan untuk program kartu pekerja sebesar Rp1.000.000 per orang dianggap terlalu besar bagi para pekerja yang kena PHK dan dirumahkan. "Dan hal tersebut hanya akan menguntungkan mitra program kartu pra-kerja," ungkap dia. Program Kartu Prakerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi virus corona. Walau kontroversial, program kartu prakerja tetap berjalan. Gelombang pertama dari program ini telah berakhir pada Kamis 16 April 2020. Sebanyak 5.965.048 telah mendaftar. Kemudian telah dilakukan verifikasi email dan terjaring 4.428.669 user. Lalu dilanjutkan dengan seleksi berdasarkan NIK sebanyak 3.294.190 user. Kemudian diproses lagi dengan data yang ada dari kementerian, sehingga yang lulus dalam gelombang pertama ini ada 2.780.026 user.