Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) per 7 April 2020, terdapat 39.977 perusahaan yang melakukan PHK.https://economy.okezone.com/read/2020/04/19/320/2201640/apakah-kartu-pra-kerja-tepat-sasaranidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/19/320/2201640/apakah-kartu-pra-kerja-tepat-sasaranhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/19/320/2201640/apakah-kartu-pra-kerja-tepat-sasaranMinggu 19 April 2020 20:16 WIBBelajar Online (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/04/19/320/2201640/apakah-kartu-pra-kerja-tepat-sasaran-R3uYXKYED9.jpgJAKARTA - Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) per 7 April 2020, terdapat 39.977 perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan 1.010.579 karyawan. Hal ini diakibatkan dampak ekonomi Covid-19. Namun, ekonom dari Institute for Development and Finance, (INDEF) Andry Satrio Nugroho memprediksi jika tak segera ditanggulangi, puncak gelombang PHK bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang.  Baca juga: Pendaftaran Pra-Kerja Gelombang 2 Dimulai Besok, Apa Saja Persiapannya? "Kalau misalnya tetap pada kondisi seperti saat ini di mana industri masih enggan untuk melakukan proses produksi, saya rasa di akhir kuartal kedua, gelombang terbesarnya akan kita rasakan," kata dia mengutip BBC Indonesia, Jakarta (19/4/2020). Menurutnya, bukan hanya gelombang PHK saja yang perlu diwaspadai tapi juga bagaimana bagaimana sektor informal yang akan terdampak lebih besar. Oleh sebab itu, dirinya mengatakan Kartu Pra-Kerja bisa mensasar banyak kalangan.  Baca juga: Apakah Semua yang di-PHK Bisa Menjadi Peserta Kartu Pra-Kerja? "Dan mungkin bisa jadi Kartu Prakerja tidak hanya disasar oleh dari gelombang PHK dari sektor formal saja, tapi juga dari sektor informal," imbuhnya. Sementara itu, pakar tenaga kerja dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, meragukan program Kartu Prakerja, yang menurutnya tak tepat sasaran. "Setiap kali ada program seperti ini selalu muncul moral hazard. Yang saya maksud moral hazard adalah bahwa ketika ada bantuan yang sifatnya cuma-cuma, diberi, charity, maka akan ada kecenderungan orang yang memanfaatkan itu, yang sebetulnya bukan bagian dari target program tapi menginginkan itu karena merasa itu bantuan, 'saya berhak dibantu dong'"," kata dia. Mengantisipasi hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar pelaksanaan program-progam bantuan jaring pengaman sosial ini tepat sasaran dengan memastikan data penerimanya sesuai nama dan alamat. "Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul bisa terpakai. Penyalurannya sesegara mugkin, tepat dan cepat," katanya.JAKARTA - Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) per 7 April 2020, terdapat 39.977 perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan 1.010.579 karyawan. Hal ini diakibatkan dampak ekonomi Covid-19. Namun, ekonom dari Institute for Development and Finance, (INDEF) Andry Satrio Nugroho memprediksi jika tak segera ditanggulangi, puncak gelombang PHK bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang.  Baca juga: Pendaftaran Pra-Kerja Gelombang 2 Dimulai Besok, Apa Saja Persiapannya? "Kalau misalnya tetap pada kondisi seperti saat ini di mana industri masih enggan untuk melakukan proses produksi, saya rasa di akhir kuartal kedua, gelombang terbesarnya akan kita rasakan," kata dia mengutip BBC Indonesia, Jakarta (19/4/2020). Menurutnya, bukan hanya gelombang PHK saja yang perlu diwaspadai tapi juga bagaimana bagaimana sektor informal yang akan terdampak lebih besar. Oleh sebab itu, dirinya mengatakan Kartu Pra-Kerja bisa mensasar banyak kalangan.  Baca juga: Apakah Semua yang di-PHK Bisa Menjadi Peserta Kartu Pra-Kerja? "Dan mungkin bisa jadi Kartu Prakerja tidak hanya disasar oleh dari gelombang PHK dari sektor formal saja, tapi juga dari sektor informal," imbuhnya. Sementara itu, pakar tenaga kerja dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, meragukan program Kartu Prakerja, yang menurutnya tak tepat sasaran. "Setiap kali ada program seperti ini selalu muncul moral hazard. Yang saya maksud moral hazard adalah bahwa ketika ada bantuan yang sifatnya cuma-cuma, diberi, charity, maka akan ada kecenderungan orang yang memanfaatkan itu, yang sebetulnya bukan bagian dari target program tapi menginginkan itu karena merasa itu bantuan, 'saya berhak dibantu dong'"," kata dia. Mengantisipasi hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar pelaksanaan program-progam bantuan jaring pengaman sosial ini tepat sasaran dengan memastikan data penerimanya sesuai nama dan alamat. "Libatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul bisa terpakai. Penyalurannya sesegara mugkin, tepat dan cepat," katanya.