Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2020 saat ini masih aman.https://economy.okezone.com/read/2020/04/22/20/2203263/bos-bi-sebut-utang-ri-aman-terkendali-dan-produktifidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/22/20/2203263/bos-bi-sebut-utang-ri-aman-terkendali-dan-produktifhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/22/20/2203263/bos-bi-sebut-utang-ri-aman-terkendali-dan-produktifRabu 22 April 2020 17:03 WIBTaufik FajarPerry Warjiyo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/22/20/2203263/bos-bi-sebut-utang-ri-aman-terkendali-dan-produktif-S2WVa4il52.jpgJAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2020 saat ini masih aman, terkendali dan produktif. Khusus pemerintah, penarikan utang dilakukan hati-hati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tercatat ULN Indonesia pada Februari 2020 mencapai USD407,5 miliar atau sekitar Rp6.316 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.500 per USD. Utang ini terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD203,3 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD 204,2 miliar.  Baca juga: Utang Luar Negeri RI di Tengah Pandemi Virus Corona, Begini Faktanya "Jumlahnya USD407,5 miliar terdiri dari swasta USD204,2 miilar dan pemerintah USD203,3 miliar. Jadi ULN Indonesia masih aman, terkendali dan produktif," ujar dia pada telekonfrensi di Jakarta, Rabu (22/4/2020). Menurut dia, pemerintah, perbankan serta swasta melakukan penarikan utang dengan terkendali. Artinya ada proses dan tahapan yang harus dilalui sebelum menarik utang dari luar negeri.  Baca juga: Tumbuh Melambat, Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat "ULN kan macam macam. Ada ULN pemerintah dan kalau bicara pemerintah berkaitan dengan defisit fiskal. Apabila berkaitan dengan defisit fiskal dalam kondisi normal itu kan selalu atas persetujuan DPR. Dan dengan demikian tingkat kenaikan defisit fiskal dan pembiayaan itu melalui DPR," ungkap dia. Sedangkan untuk perbankan dan sektor swasta Bank Indonesia selalu mengingatkan untuk melakukan manajemen resiko sebelum penarikan pinjaman. Di mana manajemen resiko yang harus selalu diterapkan adalah lindungi nilai mata uang atau hedging. "ULN bank itu memerlukan persetujuan Bank Indonesia. ULN swasta itu ada aturan mewajibkan mereka menerapkan manajeman risiko secara prudent yaitu hedging dan kewajiban minimum rating," tandas dia.JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2020 saat ini masih aman, terkendali dan produktif. Khusus pemerintah, penarikan utang dilakukan hati-hati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tercatat ULN Indonesia pada Februari 2020 mencapai USD407,5 miliar atau sekitar Rp6.316 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.500 per USD. Utang ini terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD203,3 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD 204,2 miliar.  Baca juga: Utang Luar Negeri RI di Tengah Pandemi Virus Corona, Begini Faktanya "Jumlahnya USD407,5 miliar terdiri dari swasta USD204,2 miilar dan pemerintah USD203,3 miliar. Jadi ULN Indonesia masih aman, terkendali dan produktif," ujar dia pada telekonfrensi di Jakarta, Rabu (22/4/2020). Menurut dia, pemerintah, perbankan serta swasta melakukan penarikan utang dengan terkendali. Artinya ada proses dan tahapan yang harus dilalui sebelum menarik utang dari luar negeri.  Baca juga: Tumbuh Melambat, Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat "ULN kan macam macam. Ada ULN pemerintah dan kalau bicara pemerintah berkaitan dengan defisit fiskal. Apabila berkaitan dengan defisit fiskal dalam kondisi normal itu kan selalu atas persetujuan DPR. Dan dengan demikian tingkat kenaikan defisit fiskal dan pembiayaan itu melalui DPR," ungkap dia. Sedangkan untuk perbankan dan sektor swasta Bank Indonesia selalu mengingatkan untuk melakukan manajemen resiko sebelum penarikan pinjaman. Di mana manajemen resiko yang harus selalu diterapkan adalah lindungi nilai mata uang atau hedging. "ULN bank itu memerlukan persetujuan Bank Indonesia. ULN swasta itu ada aturan mewajibkan mereka menerapkan manajeman risiko secara prudent yaitu hedging dan kewajiban minimum rating," tandas dia.