Program yang didesain untuk mereka yang terkena PHK ini dinilai kurang tepat karena tidak menjawab kebutuhan.https://economy.okezone.com/read/2020/04/22/320/2203102/korban-phk-punya-skill-pelatihan-online-prakerja-tak-menjawab-kebutuhanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/22/320/2203102/korban-phk-punya-skill-pelatihan-online-prakerja-tak-menjawab-kebutuhanhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/22/320/2203102/korban-phk-punya-skill-pelatihan-online-prakerja-tak-menjawab-kebutuhanRabu 22 April 2020 13:46 WIBRani HardjantiProgram Prakerja tak menjawab kebutuhan korban PHK. (Foto: Heru Haryono/Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/22/320/2203102/korban-phk-punya-skill-pelatihan-online-prakerja-tak-menjawab-kebutuhan-oopLFOgr2u.jpgJAKARTA - Program Prakerja saat ini masuk dalam tahap pendaftaran gelombang dua. Program yang didesain untuk mereka yang terkena PHK ini dinilai kurang tepat karena tidak menjawab kebutuhan. Menurut Mohammad Faisal Ekonom CORE, instrumen yang terdapat di dalam Program Prakerja tidak relevan dengan kebutuhan korban PHK. "Misalnya komponen biaya survei, itu tidak relevan. Semestinya diubah, gunakan komponen itu untuk membantu misalkan langsung kepada bantuan uang untuk korban PHK," ujarnya kepada Okezone, Rabu (22/4/2020). Dia menegaskan, saat ini pengangguran terjadi bukan karena kurangnya skill melainkan turunnya permintaan barang dan jasa. Sehingga industri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan terhadap pegawai atau buruh, mereka juga mengurangi produksi. Baca Juga : Pendaftaran Pra-Kerja Gelombang 2 Dimulai Besok, Apa Saja Persiapannya? "Jadi banyak pengangguran bukan karena kurangnya suplai kualitas skill. Itu kan untuk menyesuaikan antara lulusan sekolah tinggi atau kejuruan dengan kebutuhan industri. Makanya ada komponen pelatihan. Tapi itu tidak relevan, PHK terjadi bukan karena tidak cukup skillnya. Mereka yang di PHK mungkin memiliki skill yang cukup bahkan berpengalaman," ujarnya. Menurutnya, dengan kondisi seperti ini semestinya pemerintah melakukan penyesuaian dengan melakukan evaluasi. Dia merekomendasikan agar mengubah anggaran yang terkandung dalam program pra kerja sesuai dengan kebutuhan korban PHK. Baca Juga : Ini Cara Amankan Akun Kartu Pra-Kerja Kamu! Persoalan lainnya yang perlu dievaluasi adalah soal data. Sebagai contoh Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah lebih dahulu dijalankan. PKH sudah memiliki data yang valid dalam menyalurkan bantuan sosial. Namun, dalam Program Prakerja, masih belum memiliki data valid. "Saya pikir harus ada sinergi dan kroscek data pusat tingkat daerah," imbuh dia. Kemenaker hingga BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, harus turun ke bawah untuk mencari pemutakhiran data di tingkat kelurahan. Pemutakhiran data ini harus dilakukan secara cepat dan berjalan beriringan dengan pelaksanaan kartu Program Prakerja, sehingga dapat berjalan tepat guna.Seperti diketahui, saat ini tengah berjalan pendaftaran Program Prakerja Gelombang Kedua. Pendaftaran dimulai sejak Senin 20 April pukul 08:00 WIB sampai dengan Kamis, 23 April pukul 16:00 WIB. Dikutip dari laman Prakerja.go.id, Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan ketrampilannya. Program ini didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Baca Juga : Ini Cara Amankan Akun Kartu Pra-Kerja Kamu! Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK). Baca Juga : Pendaftaran Pra-Kerja Gelombang 2 Dimulai Besok, Apa Saja Persiapannya? Presiden Jokowi menyampaikan, implementasi kartu prakerja dipercepat untuk para calon penerima, karena dampak penyebaran virus corona. "Para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," ujar Presiden saat itu. Anggaran kartu pra-kerja tercatat sebesar Rp20 triliun, di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online. Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Yakni, dengan memilih satu atau beberapa pelatihan dari 2.000 pelatihan yang ditawarkan oleh delapan mitra tadi. Di saat pelatihan, peserta akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.JAKARTA - Program Prakerja saat ini masuk dalam tahap pendaftaran gelombang dua. Program yang didesain untuk mereka yang terkena PHK ini dinilai kurang tepat karena tidak menjawab kebutuhan. Menurut Mohammad Faisal Ekonom CORE, instrumen yang terdapat di dalam Program Prakerja tidak relevan dengan kebutuhan korban PHK. "Misalnya komponen biaya survei, itu tidak relevan. Semestinya diubah, gunakan komponen itu untuk membantu misalkan langsung kepada bantuan uang untuk korban PHK," ujarnya kepada Okezone, Rabu (22/4/2020). Dia menegaskan, saat ini pengangguran terjadi bukan karena kurangnya skill melainkan turunnya permintaan barang dan jasa. Sehingga industri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan terhadap pegawai atau buruh, mereka juga mengurangi produksi. Baca Juga : Pendaftaran Pra-Kerja Gelombang 2 Dimulai Besok, Apa Saja Persiapannya? "Jadi banyak pengangguran bukan karena kurangnya suplai kualitas skill. Itu kan untuk menyesuaikan antara lulusan sekolah tinggi atau kejuruan dengan kebutuhan industri. Makanya ada komponen pelatihan. Tapi itu tidak relevan, PHK terjadi bukan karena tidak cukup skillnya. Mereka yang di PHK mungkin memiliki skill yang cukup bahkan berpengalaman," ujarnya. Menurutnya, dengan kondisi seperti ini semestinya pemerintah melakukan penyesuaian dengan melakukan evaluasi. Dia merekomendasikan agar mengubah anggaran yang terkandung dalam program pra kerja sesuai dengan kebutuhan korban PHK. Baca Juga : Ini Cara Amankan Akun Kartu Pra-Kerja Kamu! Persoalan lainnya yang perlu dievaluasi adalah soal data. Sebagai contoh Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah lebih dahulu dijalankan. PKH sudah memiliki data yang valid dalam menyalurkan bantuan sosial. Namun, dalam Program Prakerja, masih belum memiliki data valid. "Saya pikir harus ada sinergi dan kroscek data pusat tingkat daerah," imbuh dia. Kemenaker hingga BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, harus turun ke bawah untuk mencari pemutakhiran data di tingkat kelurahan. Pemutakhiran data ini harus dilakukan secara cepat dan berjalan beriringan dengan pelaksanaan kartu Program Prakerja, sehingga dapat berjalan tepat guna.Seperti diketahui, saat ini tengah berjalan pendaftaran Program Prakerja Gelombang Kedua. Pendaftaran dimulai sejak Senin 20 April pukul 08:00 WIB sampai dengan Kamis, 23 April pukul 16:00 WIB. Dikutip dari laman Prakerja.go.id, Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan ketrampilannya. Program ini didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Baca Juga : Ini Cara Amankan Akun Kartu Pra-Kerja Kamu! Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK). Baca Juga : Pendaftaran Pra-Kerja Gelombang 2 Dimulai Besok, Apa Saja Persiapannya? Presiden Jokowi menyampaikan, implementasi kartu prakerja dipercepat untuk para calon penerima, karena dampak penyebaran virus corona. "Para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," ujar Presiden saat itu. Anggaran kartu pra-kerja tercatat sebesar Rp20 triliun, di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online. Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Yakni, dengan memilih satu atau beberapa pelatihan dari 2.000 pelatihan yang ditawarkan oleh delapan mitra tadi. Di saat pelatihan, peserta akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.