BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desahttps://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204729/tak-salurkan-blt-penyaluran-dana-desa-bisa-dihentikanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204729/tak-salurkan-blt-penyaluran-dana-desa-bisa-dihentikanhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204729/tak-salurkan-blt-penyaluran-dana-desa-bisa-dihentikanSabtu 25 April 2020 13:04 WIBGiri HartomoRupiah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/25/320/2204729/tak-salurkan-blt-penyaluran-dana-desa-bisa-dihentikan-o83RK6ains.jpg JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sanksi bagi siapa yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (25/4/2020), BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/04/24/63335/323250_medium.jpg" alt=" Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD " width="100%" /> Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.  JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sanksi bagi siapa yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (25/4/2020), BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/04/24/63335/323250_medium.jpg" alt=" Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD " width="100%" /> Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.