Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.https://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204734/blt-desa-rp600-000-per-bulan-dari-mana-anggarannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204734/blt-desa-rp600-000-per-bulan-dari-mana-anggarannyahttps://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204734/blt-desa-rp600-000-per-bulan-dari-mana-anggarannyaSabtu 25 April 2020 13:12 WIBGiri HartomoEkonomi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/04/25/320/2204734/blt-desa-rp600-000-per-bulan-dari-mana-anggarannya-K9m4aIqyeh.jpeg JAKARTA - Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Besaran BLT adalah Rp600.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. Mengutip laman Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (25/4/2020), BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/04/24/63335/323248_medium.jpg" alt=" Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD " width="100%" /> BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah JAKARTA - Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Besaran BLT adalah Rp600.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020. Mengutip laman Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (25/4/2020), BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.  <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/04/24/63335/323248_medium.jpg" alt=" Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD " width="100%" /> BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah