Kementerian Perindustrian memandang sektor pengalengan ikan perlu mendapat stimulus.https://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204869/kemenperin-rancang-stimulus-industri-pengalengan-ikan-seperti-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204869/kemenperin-rancang-stimulus-industri-pengalengan-ikan-seperti-apahttps://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204869/kemenperin-rancang-stimulus-industri-pengalengan-ikan-seperti-apaSabtu 25 April 2020 20:33 WIBTaufik FajarIkan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/25/320/2204869/kemenperin-rancang-stimulus-industri-pengalengan-ikan-seperti-apa-gMg3vBebym.jpg JAKARTA - Kementerian Perindustrian memandang sektor pengalengan ikan perlu mendapat stimulus. Hal ini guna menjaga keberlangsungan usaha bagi industri pengalengan ikan di dalam negeri. “Misalnya, stimulus berupa soft loan, relaksasi perizinan, pembebasan bea masuk bahan baku, dan program peningkatan konsumsi dalam negeri untuk menyerap produk jadi ini,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (25/4/2020). Di sisi lain, Kemenperin telah mengusulkan berbagai kebijakan untuk mengawal sektor industri makanan dan minuman sehingga dapat memperoleh kemudahan dalam berproduksi khususnya di masa darurat Covid-19. “Kami mengusulkan pos tarif pembebasan bea masuk impor dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang ada pada stimulus jilid II,” ujarnya. Selain itu, terdapat juga kebijakan berupa relaksasi penerapan SNI wajib melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Penambahan Zat Fortifikan pada Tepung Terigu dan SE Menperin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Kandungan Vitamin A dan/atau Provitamin A pada Minyak Goreng Sawit. JAKARTA - Kementerian Perindustrian memandang sektor pengalengan ikan perlu mendapat stimulus. Hal ini guna menjaga keberlangsungan usaha bagi industri pengalengan ikan di dalam negeri. “Misalnya, stimulus berupa soft loan, relaksasi perizinan, pembebasan bea masuk bahan baku, dan program peningkatan konsumsi dalam negeri untuk menyerap produk jadi ini,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (25/4/2020). Di sisi lain, Kemenperin telah mengusulkan berbagai kebijakan untuk mengawal sektor industri makanan dan minuman sehingga dapat memperoleh kemudahan dalam berproduksi khususnya di masa darurat Covid-19. “Kami mengusulkan pos tarif pembebasan bea masuk impor dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang ada pada stimulus jilid II,” ujarnya. Selain itu, terdapat juga kebijakan berupa relaksasi penerapan SNI wajib melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Penambahan Zat Fortifikan pada Tepung Terigu dan SE Menperin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Kandungan Vitamin A dan/atau Provitamin A pada Minyak Goreng Sawit.