Merger Bank Banten dengan BJB adalah bukti bahwa Bank Banten telah masuk perangkap dibunuh para pesaingnya.https://economy.okezone.com/read/2020/05/04/320/2208705/pengamat-ekonomi-bank-banten-masuk-perangkap-para-pesaingnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/04/320/2208705/pengamat-ekonomi-bank-banten-masuk-perangkap-para-pesaingnyahttps://economy.okezone.com/read/2020/05/04/320/2208705/pengamat-ekonomi-bank-banten-masuk-perangkap-para-pesaingnyaSenin 04 Mei 2020 07:49 WIBYaomi SuhayatmiGrafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/05/04/320/2208705/pengamat-ekonomi-bank-banten-masuk-perangkap-para-pesaingnya-Q3MJx0k3VG.jpegBANTEN - Otoritas Jasa Keuangan OJK yang menempatkan Bank Banten sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus BDPI disikapi serius pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Menurutnya, status BDPI yang kemudian menjadikan pertimbangan OJK meluluskan permohonan Gubernur Wahidin Halim untuk menggabungkan Bank Banten dengan BJB sebagai bukti bahwa Bank Banten telah masuk perangkap dibunuh para pesaingnya. “Indikasi Bank Banten masuk BDPI arti sesungguhnya bank ini sudah masuk dalam perangkap dibunuh para pesaingnya baik dalam strategi internal maupun eksternal, ” tegasnya. Baca Juga: Tokoh Banten : Berubah Jadi Bank Syariah diharapkan Mampu Selamatkan Bank Banten Sebagai orang yang berperan aktif dalam proses lahirnya Bank Banten sejak awal, ia melihat beberapa indikasi adanya perangkap tersebut. “Strategi internal, pemilik modalnya males-malesan melakukan pengawasan terhadap pengelola, dana yang ada di dalam malah menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat. Externalnya persaingan di dunia perbankan luar biasa hebat. Gak ada belas kasihan, pilihannya cuma kill or to be killed,” tegasnya. Sistem pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah sebagai pemilik menurut Ichsanuddin menghantarkan Bank Banten tersingkir peta persaingan.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2020/04/03/62668/320808_medium.jpg" alt="Rupiah Menguat Tipis Pagi Ini ke Rp16.445 per USD" width="100%" /> “Kenapa Bank Banten ditaruh dalam pengawasan intensif BDPI? ini artinya ada pengawasan yang salah dari pemilik, dalam hal ini adalah Pemprov dan Pemkab. Dan kalau dari pengawasan dewan komisarisnya sudah gak benar, jadi direksi seenak-enaknya padahal persaingan di luar gila-gilaan.” Kalau bank sudah BDPI, kata Ichsanuddin, itu sama dengan pengumuman bahwa sebuah bank dalam posisi ‘merah’ yang harus dijauhi. Maka tidak heran jika kemudian nasabah berbondong bondong menjauhi. “Pointnya, masih ada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Banten sebenarnya. Persoalannya, ketika para petingginya kayak gitu, ya sudah, rush seperti sekarang ini,” jelasnya.Kehadiran Bank Banten ditentang Para Kompetitor Sejak Awal Berdiri Pengamat ekonomi ini kemudian mengajak flash back ke masa awal pendirian Bank Banten di masa silam. Kala itu, banyak bank kompetitor yang menentang keras rencana pemisahan Bank Banten berpisah dari BJB sebagai bank induk. “Masyarakat Banten kepingin punya bank sendiri, motifnya agar Banten punya prasarana untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri,miliknya sendiri. Waktu itu yang menjadi keberatan terhadap rencana kita adalah Bank BJB. Saya garis bawahi yaitu adalah BJB sangat keberatan Bank Banten menjadi bank sendiri, Nah sampai di sini paham kan maksud saya.” Sekarang, dengan keputusan Gubernur mengalihkan ke BJB menurut Ichsanuddin merupakan kemenangan telak bagi kompetitor Bank Bank Banten. Baca Juga: OJK Restui Merger Bank Banten dan BJB “Ini momentum, nah kan saya bilang juga apa. Kata orang BJB, akhirnya saya menang. Ya namanya bank baru dengan kapasitas SDM begini (saya tidak kenal orangnya), ya pasti terseok-seok lah. Pertanyaannya, Pemprov sebelum ambil keputusan punya gak analisisis peta persaingan perbankan? Saya yakin gak punya,” tuturnya yakin. Selain yakin Pemprov yang tidak memiliki peta persaingan industri perbankan, pengamat ekonomi ini juga mengkritisi sikap Pemprov yang tidak tanggap dalam melakukan penyehatan Bank Banten yang merugi sejak tahun 2017. “Ketika dilantik sebagai Gubernur Banten 2017, bank sudah dalam kondisi merugi, Seharusnya sebagai PSPT pasti lihat, bahkan tahun 2018 kerugiannya sudah mencapai Rp134 miliar. Kan setelah dilantik memang diam saja gitu, terus terima saja penjelasannya? Kan bisa dilihat disposisinya, ini ada apa?” ungkapnya. Sebenarnya, kata Ichsanuddin, jika dikelola dengan tepat, Bank Banten memiliki peluang sebagai bank yang maju dan berkembang, bukan sebaliknya menjadi bank yang tidak berdaya hingga gagal kliring seperti sekarang. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/04/24/63335/323249_medium.jpg" alt=" Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD "  width="100%" /> “Kalahnya di mana? Kalau dilihat dari pendanaan sih gak kalah, kenapa Bank Banten sudah dapat pengumpulan dana dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Penyalurannya juga sebenarnya tidak kalah karena tinggal nyalurin kredit yang cavtipe market kepada ASN,” Selain menilai adanya ketidakseriusan pemerintah provinsi dalam menyelamatkan Bank Banten, Ichsanuddin juga melihat sejumlah faktor lainnya yang turut berperan menjadikan bank ini terpuruk. Pertama adalah, krisis SDM yang kemudian mengakibatkan ketidakpercayaan pemerintah daerah sebagai pemilik. “Itulah pentingnya memliih SDM yang memenuhi syarat buka hanya profesional dan prudensial tetapi juga orang yang bisa pegang amanah yang benar. Ada gak moral hazard atau bahasa sederhananya, ada gak orang-orang yang bermental tidak aji mumpung di Bank Banten,” katanya. Persoalan berikutnya yang tak kalah penting adalah adanya hambatan komunikasi antara lima unsur penting di yakni DPRD, Pemprov, Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat dalam mengelola strategi Bank Banten. “Mereka gak ketemu, jalan sendiri-sendiri. Padahal sejak awal mereka yang bersemangat memiliki punya bank pemerintah daerah sendiri, “ jelasnya. Kondisi ini semakin diperparah dengan aroma bumbu politik di dalamnya.BANTEN - Otoritas Jasa Keuangan OJK yang menempatkan Bank Banten sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus BDPI disikapi serius pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Menurutnya, status BDPI yang kemudian menjadikan pertimbangan OJK meluluskan permohonan Gubernur Wahidin Halim untuk menggabungkan Bank Banten dengan BJB sebagai bukti bahwa Bank Banten telah masuk perangkap dibunuh para pesaingnya. “Indikasi Bank Banten masuk BDPI arti sesungguhnya bank ini sudah masuk dalam perangkap dibunuh para pesaingnya baik dalam strategi internal maupun eksternal, ” tegasnya. Baca Juga: Tokoh Banten : Berubah Jadi Bank Syariah diharapkan Mampu Selamatkan Bank Banten Sebagai orang yang berperan aktif dalam proses lahirnya Bank Banten sejak awal, ia melihat beberapa indikasi adanya perangkap tersebut. “Strategi internal, pemilik modalnya males-malesan melakukan pengawasan terhadap pengelola, dana yang ada di dalam malah menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat. Externalnya persaingan di dunia perbankan luar biasa hebat. Gak ada belas kasihan, pilihannya cuma kill or to be killed,” tegasnya. Sistem pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah sebagai pemilik menurut Ichsanuddin menghantarkan Bank Banten tersingkir peta persaingan.  <img src="https://a.okezone.com/photos/2020/04/03/62668/320808_medium.jpg" alt="Rupiah Menguat Tipis Pagi Ini ke Rp16.445 per USD" width="100%" /> “Kenapa Bank Banten ditaruh dalam pengawasan intensif BDPI? ini artinya ada pengawasan yang salah dari pemilik, dalam hal ini adalah Pemprov dan Pemkab. Dan kalau dari pengawasan dewan komisarisnya sudah gak benar, jadi direksi seenak-enaknya padahal persaingan di luar gila-gilaan.” Kalau bank sudah BDPI, kata Ichsanuddin, itu sama dengan pengumuman bahwa sebuah bank dalam posisi ‘merah’ yang harus dijauhi. Maka tidak heran jika kemudian nasabah berbondong bondong menjauhi. “Pointnya, masih ada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Banten sebenarnya. Persoalannya, ketika para petingginya kayak gitu, ya sudah, rush seperti sekarang ini,” jelasnya.Kehadiran Bank Banten ditentang Para Kompetitor Sejak Awal Berdiri Pengamat ekonomi ini kemudian mengajak flash back ke masa awal pendirian Bank Banten di masa silam. Kala itu, banyak bank kompetitor yang menentang keras rencana pemisahan Bank Banten berpisah dari BJB sebagai bank induk. “Masyarakat Banten kepingin punya bank sendiri, motifnya agar Banten punya prasarana untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri,miliknya sendiri. Waktu itu yang menjadi keberatan terhadap rencana kita adalah Bank BJB. Saya garis bawahi yaitu adalah BJB sangat keberatan Bank Banten menjadi bank sendiri, Nah sampai di sini paham kan maksud saya.” Sekarang, dengan keputusan Gubernur mengalihkan ke BJB menurut Ichsanuddin merupakan kemenangan telak bagi kompetitor Bank Bank Banten. Baca Juga: OJK Restui Merger Bank Banten dan BJB “Ini momentum, nah kan saya bilang juga apa. Kata orang BJB, akhirnya saya menang. Ya namanya bank baru dengan kapasitas SDM begini (saya tidak kenal orangnya), ya pasti terseok-seok lah. Pertanyaannya, Pemprov sebelum ambil keputusan punya gak analisisis peta persaingan perbankan? Saya yakin gak punya,” tuturnya yakin. Selain yakin Pemprov yang tidak memiliki peta persaingan industri perbankan, pengamat ekonomi ini juga mengkritisi sikap Pemprov yang tidak tanggap dalam melakukan penyehatan Bank Banten yang merugi sejak tahun 2017. “Ketika dilantik sebagai Gubernur Banten 2017, bank sudah dalam kondisi merugi, Seharusnya sebagai PSPT pasti lihat, bahkan tahun 2018 kerugiannya sudah mencapai Rp134 miliar. Kan setelah dilantik memang diam saja gitu, terus terima saja penjelasannya? Kan bisa dilihat disposisinya, ini ada apa?” ungkapnya. Sebenarnya, kata Ichsanuddin, jika dikelola dengan tepat, Bank Banten memiliki peluang sebagai bank yang maju dan berkembang, bukan sebaliknya menjadi bank yang tidak berdaya hingga gagal kliring seperti sekarang. <img src="https://a-k.okeinfo.net/photos/2020/04/24/63335/323249_medium.jpg" alt=" Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD "  width="100%" /> “Kalahnya di mana? Kalau dilihat dari pendanaan sih gak kalah, kenapa Bank Banten sudah dapat pengumpulan dana dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Penyalurannya juga sebenarnya tidak kalah karena tinggal nyalurin kredit yang cavtipe market kepada ASN,” Selain menilai adanya ketidakseriusan pemerintah provinsi dalam menyelamatkan Bank Banten, Ichsanuddin juga melihat sejumlah faktor lainnya yang turut berperan menjadikan bank ini terpuruk. Pertama adalah, krisis SDM yang kemudian mengakibatkan ketidakpercayaan pemerintah daerah sebagai pemilik. “Itulah pentingnya memliih SDM yang memenuhi syarat buka hanya profesional dan prudensial tetapi juga orang yang bisa pegang amanah yang benar. Ada gak moral hazard atau bahasa sederhananya, ada gak orang-orang yang bermental tidak aji mumpung di Bank Banten,” katanya. Persoalan berikutnya yang tak kalah penting adalah adanya hambatan komunikasi antara lima unsur penting di yakni DPRD, Pemprov, Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat dalam mengelola strategi Bank Banten. “Mereka gak ketemu, jalan sendiri-sendiri. Padahal sejak awal mereka yang bersemangat memiliki punya bank pemerintah daerah sendiri, “ jelasnya. Kondisi ini semakin diperparah dengan aroma bumbu politik di dalamnya.