Jokowi meminta industri yang masih beroperasi di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipantau ketat.https://economy.okezone.com/read/2020/05/04/320/2208761/presiden-jokowi-minta-industri-yang-beroperasi-dipantau-ketatidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/04/320/2208761/presiden-jokowi-minta-industri-yang-beroperasi-dipantau-ketathttps://economy.okezone.com/read/2020/05/04/320/2208761/presiden-jokowi-minta-industri-yang-beroperasi-dipantau-ketatSenin 04 Mei 2020 10:43 WIBGiri HartomoJokowi (Foto: BPMI Setpres)https://img.okezone.com/content/2020/05/04/320/2208761/presiden-jokowi-minta-industri-yang-beroperasi-dipantau-ketat-B8jmiORhFN.png JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri yang masih beroperasi di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah pandemi virus corona atau Covid-19 dipantau ketat. Baca Juga: Jokowi Minta Daerah yang Terapkan PSBB Harus Punya Target Terukur Sebab, ada beberapa klaster penyebaran virus corona yang harus dimonitor. Salah satunya klaster industri. Sampai saat ini beberapa industri masih beroperasi dengan izin dari Kementerian Perindustrian. "Kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana. Harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas secara virtual, Jakarta, Senin (4/5/2020). Baca Juga: Cegah Penyebaran Corona, Presiden Jokowi Minta Monitor Klaster Pekerja Migran hingga Industri Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Doddy Rahadi menyampaikan, sebanyak 71 perusahaan pengelola kawasan industri telah mengajukan Izin Operasional dan Mobilitas Kegitan Industri (IOMKI). Sesuai Surat Edaran Menperin No. 7 Tahun 2020, kawasan industri termasuk sebagai sektor yang dapat menjalankan kegiatan usaha selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. “Kawasan industri tetap dapat menjalankan kegiatan industri yang terintegrasi, seperti operasional pabrik, administrasi perkantoran, maupun mobilitas kegiatan industri terkait bahan baku, bahan penolong, barang jadi, dan/atau pekerja,” kata Doddy dilansir dari laman Kemenperin, Selasa (28/4/2020).  Dirjen KPAII menjelaskan, industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang vital bagi Indonesia, karena selama ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui capaian nilai investasi, ekspor, dan pajak, bahkan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, kegiatan operasional pabrik dan administrasi perkantoran wajib memenuhi protokol kesehatan sesuai SE Menperin No 4/2020 Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. “Seperti yang disampaikan oleh Menperin, apabila ada industri tidak patuh pada peraturan, misalnya terkait protokol kesehatan, akan diberi sanksi atau mencabut IOMKI perusahaan tersebut,” tegasnya. Doddy menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk pembahasan aktivitas perusahaan dan kawasan industri selama pemberlakuan PSBB. Koordinasi yang dilakukan secara virtual ini, antara lain melibatkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi pelaksanaan PSBB dan penerapan IOMKI di daerah,” ujarnya. Pada pertemuan itu juga dijaring berbagai usulan dan saran bermanfaat, di antaranya mengenai operasional dan mobilitas kegiatan industri selama masa PSBB, khususnya mekanisme pengawasan. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri yang masih beroperasi di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah pandemi virus corona atau Covid-19 dipantau ketat. Baca Juga: Jokowi Minta Daerah yang Terapkan PSBB Harus Punya Target Terukur Sebab, ada beberapa klaster penyebaran virus corona yang harus dimonitor. Salah satunya klaster industri. Sampai saat ini beberapa industri masih beroperasi dengan izin dari Kementerian Perindustrian. "Kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana. Harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas secara virtual, Jakarta, Senin (4/5/2020). Baca Juga: Cegah Penyebaran Corona, Presiden Jokowi Minta Monitor Klaster Pekerja Migran hingga Industri Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Doddy Rahadi menyampaikan, sebanyak 71 perusahaan pengelola kawasan industri telah mengajukan Izin Operasional dan Mobilitas Kegitan Industri (IOMKI). Sesuai Surat Edaran Menperin No. 7 Tahun 2020, kawasan industri termasuk sebagai sektor yang dapat menjalankan kegiatan usaha selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. “Kawasan industri tetap dapat menjalankan kegiatan industri yang terintegrasi, seperti operasional pabrik, administrasi perkantoran, maupun mobilitas kegiatan industri terkait bahan baku, bahan penolong, barang jadi, dan/atau pekerja,” kata Doddy dilansir dari laman Kemenperin, Selasa (28/4/2020).  Dirjen KPAII menjelaskan, industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang vital bagi Indonesia, karena selama ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui capaian nilai investasi, ekspor, dan pajak, bahkan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, kegiatan operasional pabrik dan administrasi perkantoran wajib memenuhi protokol kesehatan sesuai SE Menperin No 4/2020 Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. “Seperti yang disampaikan oleh Menperin, apabila ada industri tidak patuh pada peraturan, misalnya terkait protokol kesehatan, akan diberi sanksi atau mencabut IOMKI perusahaan tersebut,” tegasnya. Doddy menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk pembahasan aktivitas perusahaan dan kawasan industri selama pemberlakuan PSBB. Koordinasi yang dilakukan secara virtual ini, antara lain melibatkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi pelaksanaan PSBB dan penerapan IOMKI di daerah,” ujarnya. Pada pertemuan itu juga dijaring berbagai usulan dan saran bermanfaat, di antaranya mengenai operasional dan mobilitas kegiatan industri selama masa PSBB, khususnya mekanisme pengawasan.