Kementerian Perhubungan memperbolehkan untuk pejabat negara seperti Menteri dan juga Anggota DPR untuk berpergian keluar kotahttps://economy.okezone.com/read/2020/05/06/320/2210012/menhub-bolehkan-pulang-kampung-anggota-dpr-usul-bawa-keluargaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/06/320/2210012/menhub-bolehkan-pulang-kampung-anggota-dpr-usul-bawa-keluargahttps://economy.okezone.com/read/2020/05/06/320/2210012/menhub-bolehkan-pulang-kampung-anggota-dpr-usul-bawa-keluargaRabu 06 Mei 2020 13:06 WIBGiri HartomoMenhub (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/05/06/320/2210012/menhub-bolehkan-pulang-kampung-anggota-dpr-usul-bawa-keluarga-0Dvkt5tZzd.jpg JAKARTA - Kementerian Perhubungan memperbolehkan untuk pejabat negara seperti Menteri dan juga Anggota DPR untuk berpergian keluar kota ataupun ke kampung halaman. Asalkan tujuannya adalah untuk kepentingan dinas atau pekerjaan dan bukan untuk mudik di tengah larangan mudik Lebaran tahun ini. Baca Juga: Menhub Perbolehkan Pejabat Mudik, tapi untuk Urusan Pekerjaan Hal tersebut mendapatkan respons dari Anggota Komisi V Fraksi Partai Nasdem Tamanuri. Dirinya mempertanyakan apakah dalam kunjungan ke luar kota boleh membawa keluarga. "Ini apakah anggota bisa membawa keluarga. Kadang-kadang anggota ini kalau mau dinas keluarganya mau ikut. Kalau bisa ya," ujarnya dalam rapat virtual, Selasa (6/5/2020). Baca Juga: Pesawat hingga Kereta Boleh Beroperasi Lagi Besok, Menhub Siapkan Aturan Turunannya Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperbolehkan para pejabat untuk pulang ke kampung halaman. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik khususnya yang ada di daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau zona merah. Menurut Budi Karya, para pejabat boleh pulang ke kampung halaman untuk kepentingan dinas atau kerjaan. Sementara bagi pejabat yang ingin mudik ke kampung halaman tetap tidak diperbolehkan. "Jadi rekan-rekan yang dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera jika memang dibutuhkan untuk tugas, secara spesifik saya sampaikan bapak-bapak adalah pejabat negara, berhak melakukan movement sesuai dengan kebutuhan," ucapnya Budi pun mencontohkan, ketika dirinya pulang ke kampung halaman di Palembang diperbolehkan asalkan untuk meninjau Laju Raya Terpadu (LRT) Palembang maupun transportasi lainnya. Sedangkan jika dirinya pulang kampung untuk mudik maka tidak diperbolehkan. "Ibu Neng (Anggota Komisi V Dapil Jabar III, Neng Eem Marhamah Zulfa) tidak boleh mudik, tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Kalau pak Lasarus (Ketua Komisi V) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh, jadi tujuannya jelas," kata Budi. JAKARTA - Kementerian Perhubungan memperbolehkan untuk pejabat negara seperti Menteri dan juga Anggota DPR untuk berpergian keluar kota ataupun ke kampung halaman. Asalkan tujuannya adalah untuk kepentingan dinas atau pekerjaan dan bukan untuk mudik di tengah larangan mudik Lebaran tahun ini. Baca Juga: Menhub Perbolehkan Pejabat Mudik, tapi untuk Urusan Pekerjaan Hal tersebut mendapatkan respons dari Anggota Komisi V Fraksi Partai Nasdem Tamanuri. Dirinya mempertanyakan apakah dalam kunjungan ke luar kota boleh membawa keluarga. "Ini apakah anggota bisa membawa keluarga. Kadang-kadang anggota ini kalau mau dinas keluarganya mau ikut. Kalau bisa ya," ujarnya dalam rapat virtual, Selasa (6/5/2020). Baca Juga: Pesawat hingga Kereta Boleh Beroperasi Lagi Besok, Menhub Siapkan Aturan Turunannya Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperbolehkan para pejabat untuk pulang ke kampung halaman. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik khususnya yang ada di daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau zona merah. Menurut Budi Karya, para pejabat boleh pulang ke kampung halaman untuk kepentingan dinas atau kerjaan. Sementara bagi pejabat yang ingin mudik ke kampung halaman tetap tidak diperbolehkan. "Jadi rekan-rekan yang dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera jika memang dibutuhkan untuk tugas, secara spesifik saya sampaikan bapak-bapak adalah pejabat negara, berhak melakukan movement sesuai dengan kebutuhan," ucapnya Budi pun mencontohkan, ketika dirinya pulang ke kampung halaman di Palembang diperbolehkan asalkan untuk meninjau Laju Raya Terpadu (LRT) Palembang maupun transportasi lainnya. Sedangkan jika dirinya pulang kampung untuk mudik maka tidak diperbolehkan. "Ibu Neng (Anggota Komisi V Dapil Jabar III, Neng Eem Marhamah Zulfa) tidak boleh mudik, tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Kalau pak Lasarus (Ketua Komisi V) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh, jadi tujuannya jelas," kata Budi.