Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK.05/2020.https://economy.okezone.com/read/2020/05/06/320/2210071/sri-mulyani-terbitkan-aturan-main-belanja-apbn-penanganan-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/06/320/2210071/sri-mulyani-terbitkan-aturan-main-belanja-apbn-penanganan-covid-19https://economy.okezone.com/read/2020/05/06/320/2210071/sri-mulyani-terbitkan-aturan-main-belanja-apbn-penanganan-covid-19Rabu 06 Mei 2020 14:35 WIBTaufik FajarCovid-19 (Foto: Ilustrasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/05/06/320/2210071/sri-mulyani-terbitkan-aturan-main-belanja-apbn-penanganan-covid-19-IOWuUFFAdA.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19 agar tetap akuntabel. Peraturan ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja, alokasi dana penanganan pandemi yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L), pengelompokan dana penanganan Covid-19 dalam akun khusus COVID-19, dan masa berlaku PMK 43/2020. Demikian seperti dilansir laman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Baca Juga: Kemenkeu Buat Standar untuk Pembiayaan Pasien Covid-19, Ini Rinciannya Salah satu aturannya ialah memungkinkan Pejabat Perbendaharaan untuk mencairkan anggaran dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda walaupun dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA (Pasal 3 ayat 2). Namun, pencairan mendesak ini hanya terbatas untuk obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Baca Juga: Covid-19 Dimasukkan dalam Rencana Pembiayaan Pembangunan Tahun Depan Peraturan ini juga mencakup di antaranya mekanisme pembayaran, pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) pada K/L serta akuntansi dan pelaporan keuangan.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19 agar tetap akuntabel. Peraturan ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja, alokasi dana penanganan pandemi yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L), pengelompokan dana penanganan Covid-19 dalam akun khusus COVID-19, dan masa berlaku PMK 43/2020. Demikian seperti dilansir laman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Baca Juga: Kemenkeu Buat Standar untuk Pembiayaan Pasien Covid-19, Ini Rinciannya Salah satu aturannya ialah memungkinkan Pejabat Perbendaharaan untuk mencairkan anggaran dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda walaupun dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA (Pasal 3 ayat 2). Namun, pencairan mendesak ini hanya terbatas untuk obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Baca Juga: Covid-19 Dimasukkan dalam Rencana Pembiayaan Pembangunan Tahun Depan Peraturan ini juga mencakup di antaranya mekanisme pembayaran, pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) pada K/L serta akuntansi dan pelaporan keuangan.