Krisis Covid-19 memerlukan Unprecedented Policies atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnyahttps://economy.okezone.com/read/2020/05/07/320/2210521/ini-skenario-pemulihan-perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/07/320/2210521/ini-skenario-pemulihan-perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19https://economy.okezone.com/read/2020/05/07/320/2210521/ini-skenario-pemulihan-perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19Kamis 07 Mei 2020 13:08 WIBGiri HartomoCovid-19 (Foto: Ilustrasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/05/07/320/2210521/ini-skenario-pemulihan-perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19-OgxCN1MqML.jpg JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa krisis Covid-19 memerlukan Unprecedented Policies atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi. “Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung kepada kombinasi kebijakan yang pas antara kebijakan pemutusan sebaran virus (virus containment secara maksimum) dan kebijakan ekonomi (intervensi kebijakan ekonomi yang maksimum),” ungkapnya seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Kamis (7/5/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Makin Berat, Bisa Minus 0,4%? Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas, Menteri PPN sebutkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3%. “Begitu pula tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat digambarkan menurun pada outlook 2020 maka akan terjadi perubahan di outlook 2021,” imbuh Suharso. Baca Juga: Tumbuh 2,97%, Presiden Jokowi: Ekonomi RI Relatif Baik Dibandingkan Negara Lain Outlook inilah, menurut Menteri PPN, yang kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. “RKP 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021,” jelas Kepala Bappenas.  RKP ini, lanjut Suharso, mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. “Ketujuh prioritas tersebut diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan pelayanan publik,” ujar Menteri PPN. Agar RKP 2021 dapat memberikan manfaat yang konkret untuk masyarakat dan perekonomian negara, Menteri PPN sampaikan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Menurut Menteri PPN, terdapat 41 major project untuk pemulihan ekonomi yang dianggarkan sebesar Rp62,1 triliun dan mayor proyek lainnya sebesar Rp36,2 triliun. “Major Project yang menjadi fokus pemulihan ekonomi seperti membangun 10 destinasi pariwisata prioritas, proyek 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, jaringan pelabuhan utama terpadu, integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, kemudian penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan,” ungkapnya. JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa krisis Covid-19 memerlukan Unprecedented Policies atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi. “Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung kepada kombinasi kebijakan yang pas antara kebijakan pemutusan sebaran virus (virus containment secara maksimum) dan kebijakan ekonomi (intervensi kebijakan ekonomi yang maksimum),” ungkapnya seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Kamis (7/5/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Makin Berat, Bisa Minus 0,4%? Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas, Menteri PPN sebutkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3%. “Begitu pula tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat digambarkan menurun pada outlook 2020 maka akan terjadi perubahan di outlook 2021,” imbuh Suharso. Baca Juga: Tumbuh 2,97%, Presiden Jokowi: Ekonomi RI Relatif Baik Dibandingkan Negara Lain Outlook inilah, menurut Menteri PPN, yang kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. “RKP 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021,” jelas Kepala Bappenas.  RKP ini, lanjut Suharso, mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. “Ketujuh prioritas tersebut diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan pelayanan publik,” ujar Menteri PPN. Agar RKP 2021 dapat memberikan manfaat yang konkret untuk masyarakat dan perekonomian negara, Menteri PPN sampaikan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Menurut Menteri PPN, terdapat 41 major project untuk pemulihan ekonomi yang dianggarkan sebesar Rp62,1 triliun dan mayor proyek lainnya sebesar Rp36,2 triliun. “Major Project yang menjadi fokus pemulihan ekonomi seperti membangun 10 destinasi pariwisata prioritas, proyek 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, jaringan pelabuhan utama terpadu, integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, kemudian penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan,” ungkapnya.