Pementerian Perindustrian bakal melakukan program pengembangan wirausaha Industri Kecil Menegah (IKM) terutama untuk pekerja korban PHK.https://economy.okezone.com/read/2020/05/08/320/2210929/ada-program-pengembangan-usaha-kecil-untuk-korban-phkidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/08/320/2210929/ada-program-pengembangan-usaha-kecil-untuk-korban-phkhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/08/320/2210929/ada-program-pengembangan-usaha-kecil-untuk-korban-phkJum'at 08 Mei 2020 11:27 WIBGiri HartomoPHK. Ilustrasi: Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2020/05/08/320/2210929/ada-program-pengembangan-usaha-kecil-untuk-korban-phk-48HpfOKDUk.jpgJAKARTA - Kementerian Perindustrian bakal melakukan program pengembangan wirausaha Industri Kecil Menegah (IKM) terutama untuk pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19. Selain itu, ada juga pengembangan sentra IKM yang ikut terdampak, akan dilakukan fasilitasi pemenuhan bahan baku dan bahan penolong, serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha baru IKM. Baca Juga: UMKM Juga Bakal Terima Bantuan Modal Kerja “Kemenperin juga memiliki program pengembangan produk IKM serta program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk IKM yang terdampak Covid-19,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam dilansir dari laman Kemenperin, Jumat (8/5/2020). Kemudian, dalam satuan kerja Kemenperin di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) turut memproduksi alat penanganan Covid-19 seperti hand sanitizer, Disinfectant Chamber, APD, Face Shield, dan Masker. Kemenperin pun ikut mengambil peran dalam program kartu Pra-Kerja dengan menggunakan skema diklat 3 in 1. Baca Juga: UMKM Mau Raih Subsidi Bunga? Ini 3 Syarat yang Harus Dipenuhi Kemenperin juga terus mengawal percepatan pembangunan Kawasan Industri prioritas RPJMN 2020-2024 dalam masa pandemi dan pasca Covid-19. Selain itu, dalam masa kedaruratan Covid-19, selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah terkait operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pengawasan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) agar benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan wabah Covid-19. Oleh karenanya, Kemenperin telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI. “Ini merupakan langkah pengawasan IOMKI secara elektronik, yang juga didukung oleh pengawasan di lapangan,” tegas Khayam.JAKARTA - Kementerian Perindustrian bakal melakukan program pengembangan wirausaha Industri Kecil Menegah (IKM) terutama untuk pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19. Selain itu, ada juga pengembangan sentra IKM yang ikut terdampak, akan dilakukan fasilitasi pemenuhan bahan baku dan bahan penolong, serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha baru IKM. Baca Juga: UMKM Juga Bakal Terima Bantuan Modal Kerja “Kemenperin juga memiliki program pengembangan produk IKM serta program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk IKM yang terdampak Covid-19,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam dilansir dari laman Kemenperin, Jumat (8/5/2020). Kemudian, dalam satuan kerja Kemenperin di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) turut memproduksi alat penanganan Covid-19 seperti hand sanitizer, Disinfectant Chamber, APD, Face Shield, dan Masker. Kemenperin pun ikut mengambil peran dalam program kartu Pra-Kerja dengan menggunakan skema diklat 3 in 1. Baca Juga: UMKM Mau Raih Subsidi Bunga? Ini 3 Syarat yang Harus Dipenuhi Kemenperin juga terus mengawal percepatan pembangunan Kawasan Industri prioritas RPJMN 2020-2024 dalam masa pandemi dan pasca Covid-19. Selain itu, dalam masa kedaruratan Covid-19, selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah terkait operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pengawasan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) agar benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan wabah Covid-19. Oleh karenanya, Kemenperin telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI. “Ini merupakan langkah pengawasan IOMKI secara elektronik, yang juga didukung oleh pengawasan di lapangan,” tegas Khayam.