Gugus tugas mencatat, kenaikan tertinggi terjadi pada 9 Mei yang mencapai 533 kasus positif covid-19.https://economy.okezone.com/read/2020/05/11/320/2212034/kasus-covid-19-sempat-melonjak-tinggi-pemerintah-harus-terapkan-kebijakan-ekstra-ketatidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/11/320/2212034/kasus-covid-19-sempat-melonjak-tinggi-pemerintah-harus-terapkan-kebijakan-ekstra-ketathttps://economy.okezone.com/read/2020/05/11/320/2212034/kasus-covid-19-sempat-melonjak-tinggi-pemerintah-harus-terapkan-kebijakan-ekstra-ketatSenin 11 Mei 2020 08:02 WIBGiri HartomoWaspada Virus Corona. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/05/11/320/2212034/kasus-covid-19-sempat-melonjak-tinggi-pemerintah-harus-terapkan-kebijakan-ekstra-ketat-JsNfgst096.jpgJAKARTA – Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada kasus positif covid-19. Gugus tugas mencatat, kenaikan tertinggi terjadi pada 9 Mei yang mencapai 533 kasus positif covid-19. Melihat kondisi tersebut, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum cukup efektif untuk menekan angka covid-19 di Indonesia. Pengamat Ekonomi Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah membutuhkan kebijakan ekstra ketat bukan hanya PSBB. Baca Juga: DPR Tak Sepakat jika Pelonggaran Transportasi untuk Kepentingan Pejabat & Pebisnis “Dengan masih tingginya angka penambahan covid-19 serta angka Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pemerintah membutuhkan kebijakan ekstra ketat apabila pemerintah berharap flattening curve dari kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan Mei,” kata dia kepada Okezone, Senin (11/5/2020). Salah satu kebijakan yang bisa diambil pemerintah adalah karantina wilayah atau lockdown. Josua mengatakan, kebijakan lockdown bisa dilakukan setidaknya dengan jangka waktu 2 minggu. Baca Juga: 16 Klaster Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya “Lockdown selama setidaknya 2 minggu diperlukan guna mencegah adanya penambahan Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan PDP secara signifikan setidaknya untuk 1 bulan ke depan,” jelasnya. Menurutnya, dengan semakin terbatasnya ODP dan PDP, risiko pertumbuhan kasus Covid-19 juga akan semakin terbatas. Diharapkan pada akhir bulan Mei pertumbuhan kasus akan semakin berkurang. JAKARTA – Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada kasus positif covid-19. Gugus tugas mencatat, kenaikan tertinggi terjadi pada 9 Mei yang mencapai 533 kasus positif covid-19. Melihat kondisi tersebut, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum cukup efektif untuk menekan angka covid-19 di Indonesia. Pengamat Ekonomi Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah membutuhkan kebijakan ekstra ketat bukan hanya PSBB. Baca Juga: DPR Tak Sepakat jika Pelonggaran Transportasi untuk Kepentingan Pejabat & Pebisnis “Dengan masih tingginya angka penambahan covid-19 serta angka Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pemerintah membutuhkan kebijakan ekstra ketat apabila pemerintah berharap flattening curve dari kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan Mei,” kata dia kepada Okezone, Senin (11/5/2020). Salah satu kebijakan yang bisa diambil pemerintah adalah karantina wilayah atau lockdown. Josua mengatakan, kebijakan lockdown bisa dilakukan setidaknya dengan jangka waktu 2 minggu. Baca Juga: 16 Klaster Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya “Lockdown selama setidaknya 2 minggu diperlukan guna mencegah adanya penambahan Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan PDP secara signifikan setidaknya untuk 1 bulan ke depan,” jelasnya. Menurutnya, dengan semakin terbatasnya ODP dan PDP, risiko pertumbuhan kasus Covid-19 juga akan semakin terbatas. Diharapkan pada akhir bulan Mei pertumbuhan kasus akan semakin berkurang.