Pemerintah bersama Komisi VII DPR RI berencana mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Minerba.https://economy.okezone.com/read/2020/05/11/320/2212204/ruu-minerba-dibahas-terlalu-cepat-ini-penjelasan-dpridhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/11/320/2212204/ruu-minerba-dibahas-terlalu-cepat-ini-penjelasan-dprhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/11/320/2212204/ruu-minerba-dibahas-terlalu-cepat-ini-penjelasan-dprSenin 11 Mei 2020 12:14 WIBTaufik FajarBatu Bara (Reuters)https://img.okezone.com/content/2020/05/11/320/2212204/ruu-minerba-dibahas-terlalu-cepat-ini-penjelasan-dpr-XXX6poZDQ3.jpgJAKARTA - Pemerintah bersama Komisi VII DPR RI berencana mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), pada hari ini. Lalu, apakah pembahasan RUU Minerba ini berjalan dengan cepat?  Baca juga: DPR Panggil Menteri ESDM hingga Sri Mulyani Bahas RUU Minerba Ketua Panja RUU Minerba DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan, pembahasan RUU Minerba telah dilakukan sejak tahun 2016. "Banyak yang nanya melalui Whatsapp, media massa, tentang pembahasan RUU Minerba yang terlalu cepat. Di mana jawaban kami bahwa RUU Minerba disiapkan sejak 2016," ujar dia dalam rapat kerja secara virtual bersama pemerintah, Senin (11/5/2020). Menurut dia, apabila ada yang kurang tepat pada Undang-undang Minerba ini. Pihaknya mempersilakan untuk melakukan judicial review. "Kalau nanti ada yang kurang pas hasil Undang-undang dipersilakan judicial review dan tidak usah pakai WhataAap yang dibombardir kepada kami semua. Karena hal itu namanya teror," ungkap dia.  Baca juga: 5 Prinsip yang Wajib Ada dalam Revisi RUU Minerba Dia menambahkan DPR sesuai kewenangan mempunyai mandat untuk membentuk Undang-undang. Dan pembahasannya dilakukan bersama dengan pemerintah. "Kami (DPR), sesuai kewenangan yang dipunyai yaitu mandat politik dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 anggota DPR itu berkuasa penuh membentuk Undang-undang. Di mana Ayat berikutnya pembahasan ayat tersebut bersama pemerintah," jelas dia.JAKARTA - Pemerintah bersama Komisi VII DPR RI berencana mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), pada hari ini. Lalu, apakah pembahasan RUU Minerba ini berjalan dengan cepat?  Baca juga: DPR Panggil Menteri ESDM hingga Sri Mulyani Bahas RUU Minerba Ketua Panja RUU Minerba DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan, pembahasan RUU Minerba telah dilakukan sejak tahun 2016. "Banyak yang nanya melalui Whatsapp, media massa, tentang pembahasan RUU Minerba yang terlalu cepat. Di mana jawaban kami bahwa RUU Minerba disiapkan sejak 2016," ujar dia dalam rapat kerja secara virtual bersama pemerintah, Senin (11/5/2020). Menurut dia, apabila ada yang kurang tepat pada Undang-undang Minerba ini. Pihaknya mempersilakan untuk melakukan judicial review. "Kalau nanti ada yang kurang pas hasil Undang-undang dipersilakan judicial review dan tidak usah pakai WhataAap yang dibombardir kepada kami semua. Karena hal itu namanya teror," ungkap dia.  Baca juga: 5 Prinsip yang Wajib Ada dalam Revisi RUU Minerba Dia menambahkan DPR sesuai kewenangan mempunyai mandat untuk membentuk Undang-undang. Dan pembahasannya dilakukan bersama dengan pemerintah. "Kami (DPR), sesuai kewenangan yang dipunyai yaitu mandat politik dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 anggota DPR itu berkuasa penuh membentuk Undang-undang. Di mana Ayat berikutnya pembahasan ayat tersebut bersama pemerintah," jelas dia.