Kementerian Desa berusaha agar bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tepat sasaran.https://economy.okezone.com/read/2020/05/12/320/2212721/blt-dana-desa-rawan-dicurangi-begini-motifnyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/12/320/2212721/blt-dana-desa-rawan-dicurangi-begini-motifnyahttps://economy.okezone.com/read/2020/05/12/320/2212721/blt-dana-desa-rawan-dicurangi-begini-motifnyaSelasa 12 Mei 2020 10:23 WIBWidi AgustianBLT (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/05/12/320/2212721/blt-dana-desa-rawan-dicurangi-begini-motifnya-g5XQpJaz8H.jpgJAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berusaha agar bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tepat sasaran. Artinya, BLT dengan nilai Rp600.000 per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan ini diterima mereka yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Baca Juga: Mendag Dorong Ekspor Cangkang Kelapa Sawit ke Jepang Di mana Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja tidak mendapatkan BLT. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan BLT ini melengkapi bantuan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Baca Juga: BPK Sebut Sri Mulyani Tak Perlu Tunggu Audit untuk Cairkan DBH Jakarta "Itulah justru sasarannya supaya bisa mengisi ruang kosong dari kebijakan jaring pengaman sosial yang selama ini sudah ada," ucap dia dilansir dari laman Kemendesa, Selasa (12/5/2020).Pihaknya sempat khawatirkan adanya kesengajaan tak mendata warga sebagai dampak pemilihan kepala desa serentak di tahun 2019 lalu. "Ditambah lagi tahun 2019 banyak sekali Pilkdes serentak, kita sudah bayangkan terjadi kritalisasi di desa. Pendataan di desa itu pasti ada yang didata karena mendukung dan dihilangkan karena tidak dukung kepala desa, itu sudah pasti," kata Gus Menteri. Olehnya, dalam rapat yang juga diikuti oleh Pejabat Eselon I di lingkup Kemendes PDTT itu, dia menggaransi jika pendataan yang dilakukan objektif.JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berusaha agar bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tepat sasaran. Artinya, BLT dengan nilai Rp600.000 per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan ini diterima mereka yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Baca Juga: Mendag Dorong Ekspor Cangkang Kelapa Sawit ke Jepang Di mana Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja tidak mendapatkan BLT. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan BLT ini melengkapi bantuan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Baca Juga: BPK Sebut Sri Mulyani Tak Perlu Tunggu Audit untuk Cairkan DBH Jakarta "Itulah justru sasarannya supaya bisa mengisi ruang kosong dari kebijakan jaring pengaman sosial yang selama ini sudah ada," ucap dia dilansir dari laman Kemendesa, Selasa (12/5/2020).Pihaknya sempat khawatirkan adanya kesengajaan tak mendata warga sebagai dampak pemilihan kepala desa serentak di tahun 2019 lalu. "Ditambah lagi tahun 2019 banyak sekali Pilkdes serentak, kita sudah bayangkan terjadi kritalisasi di desa. Pendataan di desa itu pasti ada yang didata karena mendukung dan dihilangkan karena tidak dukung kepala desa, itu sudah pasti," kata Gus Menteri. Olehnya, dalam rapat yang juga diikuti oleh Pejabat Eselon I di lingkup Kemendes PDTT itu, dia menggaransi jika pendataan yang dilakukan objektif.