THR selambat-lambatnya H-7 lebaranhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213380/gugat-ke-ptun-dan-ma-pekerja-tolak-pembayaran-thr-dicicilidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213380/gugat-ke-ptun-dan-ma-pekerja-tolak-pembayaran-thr-dicicilhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213380/gugat-ke-ptun-dan-ma-pekerja-tolak-pembayaran-thr-dicicilRabu 13 Mei 2020 14:11 WIBTaufik FajarSerikat Pekerja Minta THR Dibayar 100%. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/05/13/320/2213380/gugat-ke-ptun-dan-ma-pekerja-tolak-pembayaran-thr-dicicil-dvwXgmQniP.jpgJAKARTA - Serikat pekerja akan ajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020. “Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%,”ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangannya, Rabu (13/5/2020). Baca Juga: Bukan Hanya Denda, Pengusaha yang Tak Bayarkan THR Pegawai Bakal Kena Sanksi Tambahan Said mengatakan, serikat pekerja meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku. Kemudiann meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia. "Kami juga minta supaya PTUN dan MA menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda," ujarnya. Baca Juga: Ini Bocoran Aturan THR PNS Selain itu, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja. "Meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7," ujarnya.JAKARTA - Serikat pekerja akan ajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020. “Gugatan ini secara resmi akan kami ajukan ke PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Karena bertentangan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambat-lambatnya H-7 lebaran. Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%,”ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangannya, Rabu (13/5/2020). Baca Juga: Bukan Hanya Denda, Pengusaha yang Tak Bayarkan THR Pegawai Bakal Kena Sanksi Tambahan Said mengatakan, serikat pekerja meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku. Kemudiann meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia. "Kami juga minta supaya PTUN dan MA menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda," ujarnya. Baca Juga: Ini Bocoran Aturan THR PNS Selain itu, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja. "Meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7," ujarnya.