Pengusaha yang tidak mampu untuk memberikan THR, akan mendapatkan keringanan.https://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213386/thr-bisa-dicicil-ini-3-catatan-dari-pengusahaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213386/thr-bisa-dicicil-ini-3-catatan-dari-pengusahahttps://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213386/thr-bisa-dicicil-ini-3-catatan-dari-pengusahaRabu 13 Mei 2020 13:11 WIBWidi AgustianUang Rupiah. Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2020/05/13/320/2213386/thr-bisa-dicicil-ini-3-catatan-dari-pengusaha-h5GFas7pbm.jpegJAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat edaran yang menjadi panduan bagi perusahaan dan buruh untuk merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pengusaha yang tidak mampu untuk memberikan THR, akan mendapatkan keringanan. Baca juga: Ini Bocoran Aturan THR PNS "Pertama, harus ditekankan terlebih dahulu bahwa SE tersebut tidak meniadakan kewajiban pembayaran THR oleh pelaku usaha kepada karyawannya, tetapi hanya menunda atau mengubah mekanisme pembayarannya," jelas Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Okezone, Rabu (13/5/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8xMS80LzEyMTMxNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  Shinta yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional menyebutkan, kewajiban pelaku usaha untuk membayar THR bagi pekerja tahun ini sama sekali tidak dihapuskan.  Baca juga: Aturan THR PNS Bakal Diteken Presiden Jokowi Hari Ini "Sehingga pekerja tidak perlu khawatir bahwa THR-nya tidak dibayarkan sesuai UU yang berlaku," lanjut dia. Kedua, dia menyebutkan surat edaran menaker secara tegas memberikan rambu-rambu bagaimana penundaan atau pencicilan pembayaran THR bisa dilakukan secara valid oleh perusahaan. Dua ketentuan utamanya adalah transparansi managemen perusahaan terhadap kondisi keuangan perusahaan dan dialogue bipartit antara karyawan dengan managemen perusahaan untuk menentukan kapan dan bagaimana THR akan dibayarkan.Ini berarti pekerja punya suara, bisa mengajukan pertimbangan bahkan alternatif mekanisme pembayaran THR tertentu kepada perusahaan sehingga penangguhan THR bisa menjadi win-win solution bagi kedua pihak. "Kami pun merasa mekanisme dan rambu ini dibuat dengan prudent dan cukup fair untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha maupun pekerja," jelas dia. Selanjutnya, jika pekerja merasa kondisi keuangan perusahaan tersebut sebetulnya bisa membayar THR tanpa membuat perusahaan tutup atau bankrut, silahkan diargumentasikan dalam dialog bipartite-nya. Baca juga: Aturan THR PNS Bakal Diteken Presiden Jokowi Hari Ini "Kalau ada perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran THR tanpa mekanisme ini, silahkan juga diadukan ke Kemenaker sebagai bentuk keberatan dan mekanisme kontrol masyarakat dan pekerja atas kebijakan tersebut," lanjut dia. Ketiga, surat edaran tersebut juga menjelaskan mekanisme yang cukup tegas bila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, yakni mekanisme denda dan transparansi kebijakan penundaan THR tersebut dari perusahaan kepada Kemenaker. "Jadi, bila ada perusahaan yang disinyalir memanfaatkan surat edaran tersebut secara tidak proporsional sesuai kebutuhan menjaga eksistensi perusahaan sepanjang wabah, apalagi bila sampai menghapus kewajiban pembayaran THR dengan semena-mena, silahkan diadukan saja agar diproses berdasarkan mekanisme hukum yg berlaku. Ini sangat bisa dilakukan sehingga jangan dianggap perusahaan akan bisa semena-mena karena ada rambu-rambu dalam SE ini dan konsekuensinya juga jelas," jelas dia.JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat edaran yang menjadi panduan bagi perusahaan dan buruh untuk merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pengusaha yang tidak mampu untuk memberikan THR, akan mendapatkan keringanan. Baca juga: Ini Bocoran Aturan THR PNS "Pertama, harus ditekankan terlebih dahulu bahwa SE tersebut tidak meniadakan kewajiban pembayaran THR oleh pelaku usaha kepada karyawannya, tetapi hanya menunda atau mengubah mekanisme pembayarannya," jelas Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Okezone, Rabu (13/5/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8xMS80LzEyMTMxNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  Shinta yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional menyebutkan, kewajiban pelaku usaha untuk membayar THR bagi pekerja tahun ini sama sekali tidak dihapuskan.  Baca juga: Aturan THR PNS Bakal Diteken Presiden Jokowi Hari Ini "Sehingga pekerja tidak perlu khawatir bahwa THR-nya tidak dibayarkan sesuai UU yang berlaku," lanjut dia. Kedua, dia menyebutkan surat edaran menaker secara tegas memberikan rambu-rambu bagaimana penundaan atau pencicilan pembayaran THR bisa dilakukan secara valid oleh perusahaan. Dua ketentuan utamanya adalah transparansi managemen perusahaan terhadap kondisi keuangan perusahaan dan dialogue bipartit antara karyawan dengan managemen perusahaan untuk menentukan kapan dan bagaimana THR akan dibayarkan.Ini berarti pekerja punya suara, bisa mengajukan pertimbangan bahkan alternatif mekanisme pembayaran THR tertentu kepada perusahaan sehingga penangguhan THR bisa menjadi win-win solution bagi kedua pihak. "Kami pun merasa mekanisme dan rambu ini dibuat dengan prudent dan cukup fair untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha maupun pekerja," jelas dia. Selanjutnya, jika pekerja merasa kondisi keuangan perusahaan tersebut sebetulnya bisa membayar THR tanpa membuat perusahaan tutup atau bankrut, silahkan diargumentasikan dalam dialog bipartite-nya. Baca juga: Aturan THR PNS Bakal Diteken Presiden Jokowi Hari Ini "Kalau ada perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran THR tanpa mekanisme ini, silahkan juga diadukan ke Kemenaker sebagai bentuk keberatan dan mekanisme kontrol masyarakat dan pekerja atas kebijakan tersebut," lanjut dia. Ketiga, surat edaran tersebut juga menjelaskan mekanisme yang cukup tegas bila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, yakni mekanisme denda dan transparansi kebijakan penundaan THR tersebut dari perusahaan kepada Kemenaker. "Jadi, bila ada perusahaan yang disinyalir memanfaatkan surat edaran tersebut secara tidak proporsional sesuai kebutuhan menjaga eksistensi perusahaan sepanjang wabah, apalagi bila sampai menghapus kewajiban pembayaran THR dengan semena-mena, silahkan diadukan saja agar diproses berdasarkan mekanisme hukum yg berlaku. Ini sangat bisa dilakukan sehingga jangan dianggap perusahaan akan bisa semena-mena karena ada rambu-rambu dalam SE ini dan konsekuensinya juga jelas," jelas dia.