Presiden Joko Widodo (Jokowi( telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2020.https://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213437/jokowi-terbitkan-aturan-pemulihan-ekonomi-negara-dari-corona-ini-isinyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213437/jokowi-terbitkan-aturan-pemulihan-ekonomi-negara-dari-corona-ini-isinyahttps://economy.okezone.com/read/2020/05/13/320/2213437/jokowi-terbitkan-aturan-pemulihan-ekonomi-negara-dari-corona-ini-isinyaRabu 13 Mei 2020 14:09 WIBTaufik FajarVirus Corona (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/05/13/320/2213437/jokowi-terbitkan-aturan-pemulihan-ekonomi-negara-dari-corona-ini-isinya-moZAXewKiD.jpg  JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi( telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2020 terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Seperti yang dikutip, Rabu (13/5/2020), salinan PP itu terdapat beberapa poin-poin pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Masih Kajian Awal, Begini Penjelasannya Ada 17 poin pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19, sebagai berikut: 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 2. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan nega-ra dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. 3. Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. 4. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalarn jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Baca Juga: Ini Skenario Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca-Pandemi Covid-19 5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yarrg dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. yang brrkan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian. 11. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). 12. Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan Dana Pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. 13. Bank Pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/ atau nremberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja. 14. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara (SUN) dan surat berhaiga syariah negara (SBSN). 15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik lndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Menteri adalah menteri yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur clan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.   JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi( telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2020 terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Seperti yang dikutip, Rabu (13/5/2020), salinan PP itu terdapat beberapa poin-poin pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Masih Kajian Awal, Begini Penjelasannya Ada 17 poin pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19, sebagai berikut: 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 2. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan nega-ra dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. 3. Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. 4. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalarn jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Baca Juga: Ini Skenario Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca-Pandemi Covid-19 5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yarrg dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. yang brrkan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian. 11. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). 12. Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan Dana Pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. 13. Bank Pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/ atau nremberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja. 14. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara (SUN) dan surat berhaiga syariah negara (SBSN). 15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik lndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Menteri adalah menteri yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur clan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.