Pemerintah akan membantu bank-bank yang melakukan restrukturisasi dengan penempatan dana.https://economy.okezone.com/read/2020/05/17/320/2215451/pemulihan-ekonomi-anggaran-rp35-triliun-untuk-penyelamatan-bank-atau-umkmidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/17/320/2215451/pemulihan-ekonomi-anggaran-rp35-triliun-untuk-penyelamatan-bank-atau-umkmhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/17/320/2215451/pemulihan-ekonomi-anggaran-rp35-triliun-untuk-penyelamatan-bank-atau-umkmMinggu 17 Mei 2020 14:50 WIBTaufik FajarUMKM (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/05/17/320/2215451/pemulihan-ekonomi-anggaran-rp35-triliun-untuk-penyelamatan-bank-atau-umkm-ccpuJnh2Zx.jpgJAKARTA  - Kepala Badan Kebijakan (Kepala BKF) Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19, pemerintah akan membantu bank-bank yang melakukan restrukturisasi dengan penempatan dana. Namun, restrukturisasi tersebut merupakan restrukturisasi untuk nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bank-bank bersangkutan, bukan untuk bank itu sendiri. "Yang kita dukung (Pemerintah) adalah debiturnya, bukan banknya, khususnya UMKM," tegasnya sepert dilansir laman Kemenkeu, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Baca Juga: Ingat! Penempatan Dana Pemerintah Hanya untuk Bank yang Sehat Dia melanjutkan, restrukturisasi kredit UMKM di perbankan dengan subsidi bunga Rp34,95 triliun adalah untuk mendukung perbankan melakukan restrukturisasi terhadap nasabah UMKMnya. "Paling tidak kita bantu selama 6 bulan. Karena bank akan menerima pokok yang lebih sedikit, penerimaan bunga juga hilang untuk tahun ini, maka kemungkinan, karena itu mengurangi likuiditas perbankan, mungkin saja bank tersebut meminta bantuan likuiditas dalam rangka melakukan restrukturisasi," jelasnya. Baca Juga: Sri Mulyani Gambarkan Desain Pemulihan Ekonomi dari Covid-19 Dia menegaskan kembali bahwa bantuan tersebut bukan untuk penyelamatan bank bermasalah atau bank tidak sehat, namun membantu meringankan bank-bank yang memberi kemudahan restrukturisasi pada nasabah UMKMnya. "Ini tidak dalam konteks pemerintah mengurusi perbankan yang tidak sehat (namun) perbankan yang melakukan restrukturisasi masih sehat, kita bantu meringankan bebannya supaya dia semakin terdorong untuk melakukan restrukturisasi terhadap debitur UMKMnya," tegasnya. Ia menambahkan, saat ini bank-bank juga sudah melakukan restrukturisasi meskipun tanpa bantuan pemerintah. Mereka memanfaatkan fasilitas OJK yang membolehkan restrukturisasi agar nasabah-nasabah tidak masuk NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet, tetap dalam kolektibilitas 1 atau 2. Saat ini baru sekitar 200 ribu nasabah UMKM yang sudah mendapat restrukturisasi dari perbankan. Pemerintah ingin mendorong lebih banyak lagi debitur UMKM agar bisa mendapat fasilitas restrukturisasi dengan subsidi bunga. Saat ini, secara agregat perbankan tidak ada masalah likuiditas dengan merestrukturisasi UMKM. Satu-dua bank mungkin ada yang mengalami masalah likuiditas karena memberikan restrukturisasi. Namun, jika memang bank masih punya alat likuid, tidak perlu meminta penempatan dana dari pemerintah, lebih mudah Repo SBN ke Bank Indonesia. Sekali lagi ia menekankan, Pemerintah tidak dalam bisnis menyelamatkan perbankan. Untuk konteks penyelamatan perbankan ada di KSSK melalui mekanisme Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) jauh sebelum aturan ini dibuat, di Perppu juga ada PLJP dan PLK. JAKARTA  - Kepala Badan Kebijakan (Kepala BKF) Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19, pemerintah akan membantu bank-bank yang melakukan restrukturisasi dengan penempatan dana. Namun, restrukturisasi tersebut merupakan restrukturisasi untuk nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bank-bank bersangkutan, bukan untuk bank itu sendiri. "Yang kita dukung (Pemerintah) adalah debiturnya, bukan banknya, khususnya UMKM," tegasnya sepert dilansir laman Kemenkeu, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Baca Juga: Ingat! Penempatan Dana Pemerintah Hanya untuk Bank yang Sehat Dia melanjutkan, restrukturisasi kredit UMKM di perbankan dengan subsidi bunga Rp34,95 triliun adalah untuk mendukung perbankan melakukan restrukturisasi terhadap nasabah UMKMnya. "Paling tidak kita bantu selama 6 bulan. Karena bank akan menerima pokok yang lebih sedikit, penerimaan bunga juga hilang untuk tahun ini, maka kemungkinan, karena itu mengurangi likuiditas perbankan, mungkin saja bank tersebut meminta bantuan likuiditas dalam rangka melakukan restrukturisasi," jelasnya. Baca Juga: Sri Mulyani Gambarkan Desain Pemulihan Ekonomi dari Covid-19 Dia menegaskan kembali bahwa bantuan tersebut bukan untuk penyelamatan bank bermasalah atau bank tidak sehat, namun membantu meringankan bank-bank yang memberi kemudahan restrukturisasi pada nasabah UMKMnya. "Ini tidak dalam konteks pemerintah mengurusi perbankan yang tidak sehat (namun) perbankan yang melakukan restrukturisasi masih sehat, kita bantu meringankan bebannya supaya dia semakin terdorong untuk melakukan restrukturisasi terhadap debitur UMKMnya," tegasnya. Ia menambahkan, saat ini bank-bank juga sudah melakukan restrukturisasi meskipun tanpa bantuan pemerintah. Mereka memanfaatkan fasilitas OJK yang membolehkan restrukturisasi agar nasabah-nasabah tidak masuk NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet, tetap dalam kolektibilitas 1 atau 2. Saat ini baru sekitar 200 ribu nasabah UMKM yang sudah mendapat restrukturisasi dari perbankan. Pemerintah ingin mendorong lebih banyak lagi debitur UMKM agar bisa mendapat fasilitas restrukturisasi dengan subsidi bunga. Saat ini, secara agregat perbankan tidak ada masalah likuiditas dengan merestrukturisasi UMKM. Satu-dua bank mungkin ada yang mengalami masalah likuiditas karena memberikan restrukturisasi. Namun, jika memang bank masih punya alat likuid, tidak perlu meminta penempatan dana dari pemerintah, lebih mudah Repo SBN ke Bank Indonesia. Sekali lagi ia menekankan, Pemerintah tidak dalam bisnis menyelamatkan perbankan. Untuk konteks penyelamatan perbankan ada di KSSK melalui mekanisme Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) jauh sebelum aturan ini dibuat, di Perppu juga ada PLJP dan PLK.