merger’ Bank Banten dengan BJB terus menguras perhatian berbagai elemen masyarakat Bantenhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/18/278/2215776/pro-kontra-bank-banten-memanas-ini-reaksi-tokoh-dan-pemuda-bantenidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/18/278/2215776/pro-kontra-bank-banten-memanas-ini-reaksi-tokoh-dan-pemuda-bantenhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/18/278/2215776/pro-kontra-bank-banten-memanas-ini-reaksi-tokoh-dan-pemuda-bantenSenin 18 Mei 2020 11:57 WIBYaomi SuhayatmiIlustrasi: Foto Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2020/05/18/278/2215776/pro-kontra-bank-banten-memanas-ini-reaksi-tokoh-dan-pemuda-banten-9Zmr7a7dh7.jpgJAKARTA - Upaya Gubernur Bank Banten Wahidin Halim yang berupaya menggabungkan ‘merger’ Bank Banten dengan BJB terus menguras perhatian berbagai elemen masyarakat Banten. Setelah  sebelumnya sejumlah tokoh penting di Banten angkat suara, kini giliran TB. Sukatma yang turut mengurai pendapatnya. “Waktu beli Bank Pundi oleh Pemda Banten adalah tindakan yang keliru, Namun tindakan Gubernur WH selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan mengeluarkan SK untuk memindahkan uang Pemprop Banten dari BB ke BJB adalah tindakan tepat dan dilindungi oleh hukum,” jelasnya. Baca Juga: Pengamat Ekonomi: Bank Banten Masuk Perangkap Para Pesaingnya Namun demikian, praktisi hukum ternama di Banten ini juga menyesalkan sikap Gubernur Wahidin Halim sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) yang selama ini tidak berupaya menyelamatkan Bank Banten dan membiarkannya terus terpuruk hingga seperti sekarang ini. “Dalam konteks pemegang saham mayoritas yang disesalkan adalah selama beliau menjadi Gubernur tidak ada tindakan atau upaya yang masif untuk menyelamatkan, membina dan mengangkat, setidaknya mempromosikan penguatan Bank Banten,” tuturnya prihatin. Baca Juga: Gubernur Wahidin Halim Pastikan Merger Bank Banten dan BJB Dijamin Pemerintah PusatPadahal seharusnya, kata Sukatma, gubernur selama periode kepimpinannya sejak 2017 memiliki banyak waktu untuk mengambil langkah tegas, misalnya bisa merombak SDM Bank Banten menjadi lebih profesional. “Bank Banten berkesan dibiarkan jalan sendiri termasuk tidak berminat untuk merombak internal perseroan Bank Banten dengan yang lebih baik dan profesional, padahal uang masyarakat Banten sudah nyemplung banyak,” Pembiaran secara terus menerus oleh gubernur hingga menemui titik puncaknya yaitu mengalami gagal bayar yang dijadikan sebagai alasan utama pemindahan kas daerah ke bank lain. Pendapat tidak jauh berbeda dilontarkan Ketua KNPI Provinsi Banten Ali Hanafiah terkait kebijakan sang gubernur, menurutnya apa yang dilakukan gubernur semata-mata adalah untuk menyelamatkan uang rakyat. Sedangkan, pro dan kontra di di masyarakat, ia menilai hal tersebut sebagai sebuah dinamika, khasanah dalam kehidupan berdemokrasi. “Karena perbedaan adalah Rahmatan Lil Alamin dan di Banten sudah terbiasa ada khasanah-khasanah seperti itu. Jadi, untuk Gubernur Banten terus maju, tidak perlu dipermasalahkan, ditakutkan. Terus lurus sesuai dengan aturan yang ada dalam kerangka membangun provinsi Banten,” jelasnya. Selanjutnya, Ali mengajak masyarakat Banten, khususnya kaum muda untuk menyampaikan pendapat yang konstruktif sehingga tak asal bicara. “Perbedaan pendapat itu sah saja sejauh dilakukan secara konstruktif, tidak menyerang pribadi like and dislike dan memiliki bukti serta dasar hukum yang tepat. Dan para pemuda Banten yang memiliki aspirasi sebaiknya tidak asal bicara, tetapi harus punya solusi,” tegas pria yang akrab disapa Kang Ali ini. Untuk informasi, Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 April lagu telah menerbitkan SK Nomor : 580/Kep 144 - Huk/2020 Tentang Penunjukan BJB Cabang Khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi Banten yang diikuti dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) oleh kedua belah pihak pada 23 Maret 2020. “Alhamdulillah sebagaimana press release OJK sebagai ketua tim penyehatan Bank Banten, Pemerintah Provinsi dan Direksi Bank Banten melakukan kerjasama antara Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat telah menandatangani Letter of Intent (LOI) yang merupakan awal dari kesepakatan (penggabungan kedua bank)” jelas Gubernur Wahidin Halim dalam rekaman video yang beredar di sosial media. Gubernur juga meminta agar masyarakat tidak panik dengan mengambil uang berlebihan, namun kenyataanya keputusan gubernur disambut dengan rush money atau penarikan uang besar-besaran. Masyarakat Banten khawatir uangnya hilang dari bank yang sebelumnya digadang-gadang menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten tersebut.JAKARTA - Upaya Gubernur Bank Banten Wahidin Halim yang berupaya menggabungkan ‘merger’ Bank Banten dengan BJB terus menguras perhatian berbagai elemen masyarakat Banten. Setelah  sebelumnya sejumlah tokoh penting di Banten angkat suara, kini giliran TB. Sukatma yang turut mengurai pendapatnya. “Waktu beli Bank Pundi oleh Pemda Banten adalah tindakan yang keliru, Namun tindakan Gubernur WH selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan mengeluarkan SK untuk memindahkan uang Pemprop Banten dari BB ke BJB adalah tindakan tepat dan dilindungi oleh hukum,” jelasnya. Baca Juga: Pengamat Ekonomi: Bank Banten Masuk Perangkap Para Pesaingnya Namun demikian, praktisi hukum ternama di Banten ini juga menyesalkan sikap Gubernur Wahidin Halim sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) yang selama ini tidak berupaya menyelamatkan Bank Banten dan membiarkannya terus terpuruk hingga seperti sekarang ini. “Dalam konteks pemegang saham mayoritas yang disesalkan adalah selama beliau menjadi Gubernur tidak ada tindakan atau upaya yang masif untuk menyelamatkan, membina dan mengangkat, setidaknya mempromosikan penguatan Bank Banten,” tuturnya prihatin. Baca Juga: Gubernur Wahidin Halim Pastikan Merger Bank Banten dan BJB Dijamin Pemerintah PusatPadahal seharusnya, kata Sukatma, gubernur selama periode kepimpinannya sejak 2017 memiliki banyak waktu untuk mengambil langkah tegas, misalnya bisa merombak SDM Bank Banten menjadi lebih profesional. “Bank Banten berkesan dibiarkan jalan sendiri termasuk tidak berminat untuk merombak internal perseroan Bank Banten dengan yang lebih baik dan profesional, padahal uang masyarakat Banten sudah nyemplung banyak,” Pembiaran secara terus menerus oleh gubernur hingga menemui titik puncaknya yaitu mengalami gagal bayar yang dijadikan sebagai alasan utama pemindahan kas daerah ke bank lain. Pendapat tidak jauh berbeda dilontarkan Ketua KNPI Provinsi Banten Ali Hanafiah terkait kebijakan sang gubernur, menurutnya apa yang dilakukan gubernur semata-mata adalah untuk menyelamatkan uang rakyat. Sedangkan, pro dan kontra di di masyarakat, ia menilai hal tersebut sebagai sebuah dinamika, khasanah dalam kehidupan berdemokrasi. “Karena perbedaan adalah Rahmatan Lil Alamin dan di Banten sudah terbiasa ada khasanah-khasanah seperti itu. Jadi, untuk Gubernur Banten terus maju, tidak perlu dipermasalahkan, ditakutkan. Terus lurus sesuai dengan aturan yang ada dalam kerangka membangun provinsi Banten,” jelasnya. Selanjutnya, Ali mengajak masyarakat Banten, khususnya kaum muda untuk menyampaikan pendapat yang konstruktif sehingga tak asal bicara. “Perbedaan pendapat itu sah saja sejauh dilakukan secara konstruktif, tidak menyerang pribadi like and dislike dan memiliki bukti serta dasar hukum yang tepat. Dan para pemuda Banten yang memiliki aspirasi sebaiknya tidak asal bicara, tetapi harus punya solusi,” tegas pria yang akrab disapa Kang Ali ini. Untuk informasi, Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 April lagu telah menerbitkan SK Nomor : 580/Kep 144 - Huk/2020 Tentang Penunjukan BJB Cabang Khusus Banten sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Provinsi Banten yang diikuti dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) oleh kedua belah pihak pada 23 Maret 2020. “Alhamdulillah sebagaimana press release OJK sebagai ketua tim penyehatan Bank Banten, Pemerintah Provinsi dan Direksi Bank Banten melakukan kerjasama antara Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat telah menandatangani Letter of Intent (LOI) yang merupakan awal dari kesepakatan (penggabungan kedua bank)” jelas Gubernur Wahidin Halim dalam rekaman video yang beredar di sosial media. Gubernur juga meminta agar masyarakat tidak panik dengan mengambil uang berlebihan, namun kenyataanya keputusan gubernur disambut dengan rush money atau penarikan uang besar-besaran. Masyarakat Banten khawatir uangnya hilang dari bank yang sebelumnya digadang-gadang menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten tersebut.