Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada beberapa penyebab tenaga medis daerah yang belum mendapatkan THR.https://economy.okezone.com/read/2020/05/29/320/2221436/ini-penyebab-tenaga-medis-covid-19-belum-dapat-thridhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/29/320/2221436/ini-penyebab-tenaga-medis-covid-19-belum-dapat-thrhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/29/320/2221436/ini-penyebab-tenaga-medis-covid-19-belum-dapat-thrJum'at 29 Mei 2020 12:34 WIBTaufik FajarPerawat (Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/05/29/320/2221436/ini-penyebab-tenaga-medis-covid-19-belum-dapat-thr-TClqfRqrB6.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada beberapa penyebab tenaga medis daerah yang belum mendapatkan tunjangan dan tunjangan hari raya (THR). Hal ini dikarenakan pendataan yang belum selesai. "Saat ini memang belum ada pencairan sedikit pun karena sampai saat ini pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah. Kita ingin anggaran desa di APBD untuk penanganan Covid-19 baik belanja kesehatan," ujar Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan Putut Satyaka dalam telekonferensi, Jakarta, Jumat (29/5/2020).  Baca juga: Perusahaan Tak Bayar THR, Ini Sanksi dari Kemnaker Menurut dia, tenaga medis yang mendapatkan insentif itu adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung penanganan Covid-19. Di mana, disesuaikan dengan golongan, keahlian dan zonasi. "Adapun saat ini, lokasi bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp3,77 triliun sehingga total menjadi Rp13,40 triliun yang dianggarkan khusus untuk insentif tenaga medis dalam menangani pandemi virus corona," ungkap dia.  Baca juga: THR Tak Cair, Ini Strategi Kelola Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19 Dia menjelaskan Dana alokasi khsusus (DAK) non fisik penyesuaian dialokasikan anggaran baru BOK yang digunakan insentif tenaga medis, sudah dicanangkan oleh pemeirntah kepada tenaga medis yang langsung terlibat penanganan Covid-19 sesuai strata dan keahlian. "Dan zonasi bekerja apakah langsung terlibat Covid-19 sudah ada insentif perbulan," tandas dia. Seperti diketahui, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin mengatakan keterlambatan proses pencairan insentif karena persoalan verifikasi data. "Sebanyak Rp1,9 Triliun untuk tenaga kerja dan Rp60 Miliar sudah dialokasikan ke DIPA Kemenkes. Namun, saat ini Kemenkes masih melakukan verifikasi data untuk 19 RS/UPT dan Pemerintah Daerah juga masih memverifikasi data untuk 110 RS/UPT," jelas dia.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada beberapa penyebab tenaga medis daerah yang belum mendapatkan tunjangan dan tunjangan hari raya (THR). Hal ini dikarenakan pendataan yang belum selesai. "Saat ini memang belum ada pencairan sedikit pun karena sampai saat ini pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah. Kita ingin anggaran desa di APBD untuk penanganan Covid-19 baik belanja kesehatan," ujar Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan Putut Satyaka dalam telekonferensi, Jakarta, Jumat (29/5/2020).  Baca juga: Perusahaan Tak Bayar THR, Ini Sanksi dari Kemnaker Menurut dia, tenaga medis yang mendapatkan insentif itu adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung penanganan Covid-19. Di mana, disesuaikan dengan golongan, keahlian dan zonasi. "Adapun saat ini, lokasi bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp3,77 triliun sehingga total menjadi Rp13,40 triliun yang dianggarkan khusus untuk insentif tenaga medis dalam menangani pandemi virus corona," ungkap dia.  Baca juga: THR Tak Cair, Ini Strategi Kelola Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19 Dia menjelaskan Dana alokasi khsusus (DAK) non fisik penyesuaian dialokasikan anggaran baru BOK yang digunakan insentif tenaga medis, sudah dicanangkan oleh pemeirntah kepada tenaga medis yang langsung terlibat penanganan Covid-19 sesuai strata dan keahlian. "Dan zonasi bekerja apakah langsung terlibat Covid-19 sudah ada insentif perbulan," tandas dia. Seperti diketahui, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin mengatakan keterlambatan proses pencairan insentif karena persoalan verifikasi data. "Sebanyak Rp1,9 Triliun untuk tenaga kerja dan Rp60 Miliar sudah dialokasikan ke DIPA Kemenkes. Namun, saat ini Kemenkes masih melakukan verifikasi data untuk 19 RS/UPT dan Pemerintah Daerah juga masih memverifikasi data untuk 110 RS/UPT," jelas dia.