Program kartu prakerja seharusnya dialihkan ke hal yang lebih riil.https://economy.okezone.com/read/2020/05/29/320/2221442/hipmi-minta-program-kartu-prakerja-dialihkan-anggarannya-untuk-blt-korban-phkidhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/29/320/2221442/hipmi-minta-program-kartu-prakerja-dialihkan-anggarannya-untuk-blt-korban-phkhttps://economy.okezone.com/read/2020/05/29/320/2221442/hipmi-minta-program-kartu-prakerja-dialihkan-anggarannya-untuk-blt-korban-phkJum'at 29 Mei 2020 12:40 WIBGiri HartomoKorban PHK (Foto: Flexjobs)https://img.okezone.com/content/2020/05/29/320/2221442/hipmi-minta-program-kartu-prakerja-dialihkan-anggarannya-untuk-blt-korban-phk-X5czFmT2mQ.jpgJAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H Maming mengatakan, fokus kebijakan pemerintah perlu menyasar kepada sektor riil. Pemerintah harus memastikan stimulus yang diinjeksi menciptakan efek berganda kepada roda ekonomi nasional. "Seperti program kartu prakerja seharusnya dialihkan ke hal yang lebih riil. Kita minta program kartu prakerja ditunda dengan dialihkan anggarannya ke bantuan langsung tunai (BLT) kepada korban PHK karena dampak pandemi Covid-19," ujar Maming dalam keterangan persnya, Jumat (29/5/2020).   Menurut Maming, tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini melakukan pelatihan online. Karyawan yang dirumahkan atau di-PHK bukan karena perusahaannya kacau, tapi karena dampak pandemi Covid-19 seperti di sektor pariwisata dan sektor UMKM yang paling parah terkena dampak. Baca juga: HIPMI: Subsidi Modal dan Penundaan Pembayaran Kredit Usaha Membantu Pulihkan Ekonomi Maming menjelaskan, peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif pajak kepada para pengusaha agar bisa merekrut lagi karyawan yang dirumahkan atau di-PHK sehingga tidak ada pengangguran. HIPMI juga meminta kepada pemerintah untuk mengurangi kebijakan yang tidak berkaitan dalam pemulihan ekonomi sehingga koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga diperkuat agar tidak muncul kebijakan yang tidak diperlukan.  Baca juga: Prakerja Gelombang 4 Ditunda, Apa Alasannya? "HIPMI akan terus berupaya menyuarakan yang terbaik untuk kebangkitan sektor-sektor usaha di masa new normal kali ini," pungkasnya. JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H Maming mengatakan, fokus kebijakan pemerintah perlu menyasar kepada sektor riil. Pemerintah harus memastikan stimulus yang diinjeksi menciptakan efek berganda kepada roda ekonomi nasional. "Seperti program kartu prakerja seharusnya dialihkan ke hal yang lebih riil. Kita minta program kartu prakerja ditunda dengan dialihkan anggarannya ke bantuan langsung tunai (BLT) kepada korban PHK karena dampak pandemi Covid-19," ujar Maming dalam keterangan persnya, Jumat (29/5/2020).   Menurut Maming, tidak elok dalam kondisi sulit seperti ini melakukan pelatihan online. Karyawan yang dirumahkan atau di-PHK bukan karena perusahaannya kacau, tapi karena dampak pandemi Covid-19 seperti di sektor pariwisata dan sektor UMKM yang paling parah terkena dampak. Baca juga: HIPMI: Subsidi Modal dan Penundaan Pembayaran Kredit Usaha Membantu Pulihkan Ekonomi Maming menjelaskan, peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif pajak kepada para pengusaha agar bisa merekrut lagi karyawan yang dirumahkan atau di-PHK sehingga tidak ada pengangguran. HIPMI juga meminta kepada pemerintah untuk mengurangi kebijakan yang tidak berkaitan dalam pemulihan ekonomi sehingga koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga diperkuat agar tidak muncul kebijakan yang tidak diperlukan.  Baca juga: Prakerja Gelombang 4 Ditunda, Apa Alasannya? "HIPMI akan terus berupaya menyuarakan yang terbaik untuk kebangkitan sektor-sektor usaha di masa new normal kali ini," pungkasnya.