Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).https://economy.okezone.com/read/2020/06/03/470/2223715/presiden-jokowi-teken-pp-tapera-gaji-pekerja-dipotong-3idhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/03/470/2223715/presiden-jokowi-teken-pp-tapera-gaji-pekerja-dipotong-3https://economy.okezone.com/read/2020/06/03/470/2223715/presiden-jokowi-teken-pp-tapera-gaji-pekerja-dipotong-3Rabu 03 Juni 2020 10:36 WIBGiri HartomoIuran Tapera 3% (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/06/03/470/2223715/presiden-jokowi-teken-pp-tapera-gaji-pekerja-dipotong-3-fJUwfBxxGx.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dengan demikian, pekerja mempunyai tabungan perumahan. Tabungan perumahan ini akan memotong gaji pekerja hingga 3%. Mengutip PP tersebut, Jakarta, Rabu (3/6/2020), besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Baca Juga: PP Tapera Diteken, Ini Hitung-hitungan soal Pemotongan Gaji Peserta Adapun besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan, besaran simpanan peserta untuk pekerja mandiri ditanggung sendiri. Di mana totalnya 3% dari gaji atau upah. Baca Juga: BP Tapera Diminta Menkeu Jangan Tiru Jiwasraya dan Asabri Dalam pengelolaan Tapera, penetapan kebijakan operasional oleh BP Tapera. Di mana harus mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera dan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Seperti diketahui, pengerahan dana tapera dilakukan untuk mengumpulkan dana dari peserta. Adapun peserta dibagi dua, yaitu pekerja dan pekerja mandiri.  Pekerja sebagaimana dimaksud meliputi, calon PNS, PNS, prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah. Sedangkan pekerja mandiri terdiri dari, pekerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta. Peserta sebagaimana dimaksud telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudahkawin pada saat mendaftar. Pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang menjadi kewajiban Pekerjanya yang menjadi peserta. Pemberi kerja juga wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud setiap bulan, paling lambat tangga 10 bulan berikutnya ke rekening dana Tapera. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dengan demikian, pekerja mempunyai tabungan perumahan. Tabungan perumahan ini akan memotong gaji pekerja hingga 3%. Mengutip PP tersebut, Jakarta, Rabu (3/6/2020), besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Baca Juga: PP Tapera Diteken, Ini Hitung-hitungan soal Pemotongan Gaji Peserta Adapun besaran simpanan peserta sebagaimana dimaksud untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan, besaran simpanan peserta untuk pekerja mandiri ditanggung sendiri. Di mana totalnya 3% dari gaji atau upah. Baca Juga: BP Tapera Diminta Menkeu Jangan Tiru Jiwasraya dan Asabri Dalam pengelolaan Tapera, penetapan kebijakan operasional oleh BP Tapera. Di mana harus mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera dan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Seperti diketahui, pengerahan dana tapera dilakukan untuk mengumpulkan dana dari peserta. Adapun peserta dibagi dua, yaitu pekerja dan pekerja mandiri.  Pekerja sebagaimana dimaksud meliputi, calon PNS, PNS, prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah. Sedangkan pekerja mandiri terdiri dari, pekerja yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta. Peserta sebagaimana dimaksud telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudahkawin pada saat mendaftar. Pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan peserta yang menjadi kewajiban Pekerjanya yang menjadi peserta. Pemberi kerja juga wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud setiap bulan, paling lambat tangga 10 bulan berikutnya ke rekening dana Tapera.