Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan aturan mengenai pengaturan transportasi di periode mudik Lebaran.https://economy.okezone.com/read/2020/06/08/320/2226131/aturan-kedaluarsa-larangan-mudik-masih-berlakuidhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/08/320/2226131/aturan-kedaluarsa-larangan-mudik-masih-berlakuhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/08/320/2226131/aturan-kedaluarsa-larangan-mudik-masih-berlakuSenin 08 Juni 2020 11:22 WIBGiri HartomoMudik (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/06/08/320/2226131/aturan-kedaluarsa-larangan-mudik-masih-berlaku-Y9dCi2Gu1O.jpgJAKARTA - Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan aturan mengenai pengaturan transportasi di periode mudik Lebaran. Pasalnya, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 terkait larangan mudik masa berlakunya habis pada 7 Juni. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, aturan mengenai pembatasan transportasi sudah disiapkan. Namun, aturan ini masih menunggu keputusan dari gugus tugas covid-19. Baca juga: Terlanjur Beli Tiket Pesawat Tapi Tak Punya SIKM, Bos Garuda: Bisa Refund dan Reschedule "Pararel aturan aturan turunannya sudah disiapkan," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (8/5/2020). Menurut Adita, pembatasan transportasi diatur melalui dua aturan. Pertama adalah Permenhub 25 tahun 2020 dan Surat Edaran dari Gugus Tugas Covid-19. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8zMS8xLzEyMTM2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  "Permenhub 25 mengatur pengendalian transportasi di periode mudik dan arus balik. Lalu ada SE 4 dari Gugus Tugas yang mengatur kriteria dan syarat orang yang masih boleh bepergian saat ada larangan mudik. Artinya, soal kriteria dan syarat penumpang, kami merujuk pada SE tersebut," jelasnya. Oleh karena itu lanjut Adita, pemerintah masih menunggu arahan terlebih dahulu dari tim Gugus Tugas Covid-19 nasional. Karena Gugus Tugas Covid-19 ini akan mengeluarkan syarat dan kriteria masyarakat yang akan bepergian ke luar kota. Baca juga: Turun 66%, Jasa Marga Catat 111 Ribu Kendaraan Menuju Jakarta Usai Lebaran "Lalu SE diperpanjang dengan SE nomor 5 yang berlaku sampai 7 Juni 2020. Gugus Tugas akan menerbitkan SE sebagai pengganti SE 4 dan 5 tadi, dan ini yang akan jadi rujukan kami di Kemenhub dalam menetapkan aturan baru," kata Adita.JAKARTA - Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan aturan mengenai pengaturan transportasi di periode mudik Lebaran. Pasalnya, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 terkait larangan mudik masa berlakunya habis pada 7 Juni. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, aturan mengenai pembatasan transportasi sudah disiapkan. Namun, aturan ini masih menunggu keputusan dari gugus tugas covid-19. Baca juga: Terlanjur Beli Tiket Pesawat Tapi Tak Punya SIKM, Bos Garuda: Bisa Refund dan Reschedule "Pararel aturan aturan turunannya sudah disiapkan," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (8/5/2020). Menurut Adita, pembatasan transportasi diatur melalui dua aturan. Pertama adalah Permenhub 25 tahun 2020 dan Surat Edaran dari Gugus Tugas Covid-19. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8zMS8xLzEyMTM2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  "Permenhub 25 mengatur pengendalian transportasi di periode mudik dan arus balik. Lalu ada SE 4 dari Gugus Tugas yang mengatur kriteria dan syarat orang yang masih boleh bepergian saat ada larangan mudik. Artinya, soal kriteria dan syarat penumpang, kami merujuk pada SE tersebut," jelasnya. Oleh karena itu lanjut Adita, pemerintah masih menunggu arahan terlebih dahulu dari tim Gugus Tugas Covid-19 nasional. Karena Gugus Tugas Covid-19 ini akan mengeluarkan syarat dan kriteria masyarakat yang akan bepergian ke luar kota. Baca juga: Turun 66%, Jasa Marga Catat 111 Ribu Kendaraan Menuju Jakarta Usai Lebaran "Lalu SE diperpanjang dengan SE nomor 5 yang berlaku sampai 7 Juni 2020. Gugus Tugas akan menerbitkan SE sebagai pengganti SE 4 dan 5 tadi, dan ini yang akan jadi rujukan kami di Kemenhub dalam menetapkan aturan baru," kata Adita.