Kementerian BUMN menyebut insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah memiliki macam macam skema. https://economy.okezone.com/read/2020/06/09/320/2226880/utang-pemerintah-di-bumn-rp108-48-triliun-stafsus-erick-thohir-wajar-ditagihidhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/09/320/2226880/utang-pemerintah-di-bumn-rp108-48-triliun-stafsus-erick-thohir-wajar-ditagihhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/09/320/2226880/utang-pemerintah-di-bumn-rp108-48-triliun-stafsus-erick-thohir-wajar-ditagihSelasa 09 Juni 2020 14:14 WIBGiri HartomoArya Sinulingga (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/06/09/320/2226880/utang-pemerintah-di-bumn-rp108-48-triliun-stafsus-erick-thohir-wajar-ditagih-qCpQmBE3k8.jpg JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah memiliki macam macam skema. Salah satunya adalah skema dana kompensasi yang merupakan utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah. Baca Juga: Skema Insentif untuk BUMN: Dana Talangan, Utang hingga PMN  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan dana Rp152,15 triliun tahun ini untuk BUMN. Dari angka itu sebesar Rp108,48 triliun untuk membayar utang pemerintah ke BUMN. "BUMN kan punya piutang ke pemerintah itu yang mereka kejar betul. Kalau ditanya wajar dibayar? Ya Anda punya utang ya wajih dibayar. Piutang wajib ditagih orang yang diutang," ujarnya dalam live IDX Channel, Selasa (9/6/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Cari Utang Rp812 Triliun, Dipakai Erick Thohir Rp108 Triliun untuk BUMN  Apalagi lanjut Arya, saat ini perusahaan BUMN sedang berdarah-darah untuk bisa bertahan dari covid-19. Sehingga menurutnya wajar jika perusahaan plat merah ini mengejar piutang untuk menstabilkan keuangan perusahaan. "Ketika iklim bisnis kita enggak baik biasa perusahaan mengejar piutang mereka," ucapnya. Khususnya lanjut Arya, bagi perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada publik. Misalnya PT Pertamina (Persero) yang tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk solar dan premium karena pemerintah melakukan subsidi. Kemudian contoh lainnya adalah PT PLN (Persero) yang juga butuh kompensasi. Apalagi pada covid-19 ini, PLN menggratiskan listrik pelanggan 450 Va selama tiga bulan dan memberi diskon 50% kepada pelanggan listrik 900 Va subsidi. "Bukan soal percepatan tapi komitmen tahun lalu di APBN 2020 enggak tapi karena corona jadi ada. Khususnya perusahaan yang memberi subsidi kepada publik. Wajar aja dia butuh cashflow juga," jelasnya. JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah memiliki macam macam skema. Salah satunya adalah skema dana kompensasi yang merupakan utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah. Baca Juga: Skema Insentif untuk BUMN: Dana Talangan, Utang hingga PMN  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan dana Rp152,15 triliun tahun ini untuk BUMN. Dari angka itu sebesar Rp108,48 triliun untuk membayar utang pemerintah ke BUMN. "BUMN kan punya piutang ke pemerintah itu yang mereka kejar betul. Kalau ditanya wajar dibayar? Ya Anda punya utang ya wajih dibayar. Piutang wajib ditagih orang yang diutang," ujarnya dalam live IDX Channel, Selasa (9/6/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Cari Utang Rp812 Triliun, Dipakai Erick Thohir Rp108 Triliun untuk BUMN  Apalagi lanjut Arya, saat ini perusahaan BUMN sedang berdarah-darah untuk bisa bertahan dari covid-19. Sehingga menurutnya wajar jika perusahaan plat merah ini mengejar piutang untuk menstabilkan keuangan perusahaan. "Ketika iklim bisnis kita enggak baik biasa perusahaan mengejar piutang mereka," ucapnya. Khususnya lanjut Arya, bagi perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada publik. Misalnya PT Pertamina (Persero) yang tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk solar dan premium karena pemerintah melakukan subsidi. Kemudian contoh lainnya adalah PT PLN (Persero) yang juga butuh kompensasi. Apalagi pada covid-19 ini, PLN menggratiskan listrik pelanggan 450 Va selama tiga bulan dan memberi diskon 50% kepada pelanggan listrik 900 Va subsidi. "Bukan soal percepatan tapi komitmen tahun lalu di APBN 2020 enggak tapi karena corona jadi ada. Khususnya perusahaan yang memberi subsidi kepada publik. Wajar aja dia butuh cashflow juga," jelasnya.