KPPU Republik Indonesia ikut mengawasi pelaksanaan tender bantuan yang untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.https://economy.okezone.com/read/2020/06/10/320/2227343/kppu-pelototi-dugaan-pelanggaran-tender-pengadaan-bantuan-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/10/320/2227343/kppu-pelototi-dugaan-pelanggaran-tender-pengadaan-bantuan-covid-19https://economy.okezone.com/read/2020/06/10/320/2227343/kppu-pelototi-dugaan-pelanggaran-tender-pengadaan-bantuan-covid-19Rabu 10 Juni 2020 08:54 WIBWahyudi Aulia SiregarWaspada Virus Corona. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/06/10/320/2227343/kppu-pelototi-dugaan-pelanggaran-tender-pengadaan-bantuan-covid-19-lo6OdidvL9.jpegMEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia ikut mengawasi pelaksanaan tender bantuan yang untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Hal itu ditegaskan, Kepala Kantor Wilayah I KPPU-RI, Ramli Simanjuntak saat menggelar diskusi lewat telekonfrensi bersama para jurnalis di Medan, Selasa (9/6/2020) petang. Baca Juga: Sepi, Bisnis Sewa Helikopter Terdampak Corona “Iya tentunya kita awasi. Apalagi pengadaan barang dan jasa ini dilakukan di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” sebut Ramli. Saat ini, kata Ramli, pihaknya tengah mengumpulkan data-data bantuan tender pengadaan barang dan jasa untuk bantuan tersebut. Baca Juga: Dua Sebab Lonjakan Kasus Covid-19: Penularan saat Lebaran dan Masifnya Pemeriksaan “Sementara ini kita masih lakukan penelitian. Belum penyelidikan. Tapi jika nanti kita temukan ada indikasi, ya bisa saja langsung kita lakukan penyelidikan,” tukasnya. Dalam pengumpulan data-data itu, lanjut Ramli, pihaknya juga ikut mendata pengusaha yang mengikuti tender. Pihaknya juga mendalami kemungkinan adanya persekongkolan, monopoli dalam tender pengadaan bantuan tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8zMC8xLzEyMTM2MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  “Kita kumpulkan data-datanya. Sampai ke perusahaan-perusahaan. Berapa harga yang mereka gunakan. Semuanya indikasi yang ada kita teliti.” terangnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah menyiapkan dana senilai Rp300 miliar untuk bantuan pangan kepada sekitar 1,3 juta kepala keluarga miskin di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang terdampak Pandemi Covid-19. Dana tersebut diperoleh dari refocusing anggaran APBD Sumut tahun 2020. Bantuan untuk warga miskin terdampak Covid-19 juga dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Angka ratusan juta hingga miliaran rupiah disiapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warganya. Sedangkan pemerintah pusat, menggelontorkan dana mencapai lebih dari Rp.400 triliun untuk menangani Pandemi Covid-19. Baik untuk kebutuhan medis, non-medis, hingga bantuan sosial kepada masyarakat.MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia ikut mengawasi pelaksanaan tender bantuan yang untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Hal itu ditegaskan, Kepala Kantor Wilayah I KPPU-RI, Ramli Simanjuntak saat menggelar diskusi lewat telekonfrensi bersama para jurnalis di Medan, Selasa (9/6/2020) petang. Baca Juga: Sepi, Bisnis Sewa Helikopter Terdampak Corona “Iya tentunya kita awasi. Apalagi pengadaan barang dan jasa ini dilakukan di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” sebut Ramli. Saat ini, kata Ramli, pihaknya tengah mengumpulkan data-data bantuan tender pengadaan barang dan jasa untuk bantuan tersebut. Baca Juga: Dua Sebab Lonjakan Kasus Covid-19: Penularan saat Lebaran dan Masifnya Pemeriksaan “Sementara ini kita masih lakukan penelitian. Belum penyelidikan. Tapi jika nanti kita temukan ada indikasi, ya bisa saja langsung kita lakukan penyelidikan,” tukasnya. Dalam pengumpulan data-data itu, lanjut Ramli, pihaknya juga ikut mendata pengusaha yang mengikuti tender. Pihaknya juga mendalami kemungkinan adanya persekongkolan, monopoli dalam tender pengadaan bantuan tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8zMC8xLzEyMTM2MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  “Kita kumpulkan data-datanya. Sampai ke perusahaan-perusahaan. Berapa harga yang mereka gunakan. Semuanya indikasi yang ada kita teliti.” terangnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah menyiapkan dana senilai Rp300 miliar untuk bantuan pangan kepada sekitar 1,3 juta kepala keluarga miskin di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang terdampak Pandemi Covid-19. Dana tersebut diperoleh dari refocusing anggaran APBD Sumut tahun 2020. Bantuan untuk warga miskin terdampak Covid-19 juga dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Angka ratusan juta hingga miliaran rupiah disiapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warganya. Sedangkan pemerintah pusat, menggelontorkan dana mencapai lebih dari Rp.400 triliun untuk menangani Pandemi Covid-19. Baik untuk kebutuhan medis, non-medis, hingga bantuan sosial kepada masyarakat.