<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>New Normal, RI Harus Belajar dari China</title><description>Pemerintah diminta untuk belajar dari beberapa negara yang sudah lebih dahulu menjalankan new normal.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2020/06/14/320/2229839/new-normal-ri-harus-belajar-dari-china</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2020/06/14/320/2229839/new-normal-ri-harus-belajar-dari-china"/><item><title>New Normal, RI Harus Belajar dari China</title><link>https://economy.okezone.com/read/2020/06/14/320/2229839/new-normal-ri-harus-belajar-dari-china</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2020/06/14/320/2229839/new-normal-ri-harus-belajar-dari-china</guid><pubDate>Minggu 14 Juni 2020 15:31 WIB</pubDate><dc:creator>Giri Hartomo</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/06/14/320/2229839/new-normal-ri-harus-belajar-dari-china-GCxwMod2mM.jpeg" expression="full" type="image/jpeg">New Normal (Ilustrasi: Shutterstock)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/06/14/320/2229839/new-normal-ri-harus-belajar-dari-china-GCxwMod2mM.jpeg</image><title>New Normal (Ilustrasi: Shutterstock)</title></images><description>JAKARTA - Pemerintah diminta untuk belajar dari beberapa negara yang sudah lebih dahulu menjalankan new normal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya gelombang kedua yang masuk ke Indonesia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah China. Saat itu, China tepatnya kota Beijing membuka kembali aktivitas masyarakat setelah berbulan-bulan lockdown.
Baca Juga: 80 Mal Buka Besok, Penyewa Tenant Minta Keringanan Sewa hingga Pajak
 
Namun tanpa disangka gelombang kedua atau klaster baru justru muncul. Hal ini dikarenakan ada beberapa kelompok masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.
&quot;Kota Beijing di Tiongkok harus di-lockdown lagi karena adanya klaster baru Covid-19 di kota itu. Klaster  baru Covid-19 muncul karena ulah segelintir orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Semua pemerintah daerah patut belajar dari pengalaman buruk Beijing,&quot; ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (14/6/2020).
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNi8xMS8xLzEyMTQyMy8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;nbsp;
Menurut Bamsoet, penerapan new normal ini menjadi salah satu kunci untuk keberlanjutan ekonomi. Sebab jika penerapan new normal ini gagal, bukan tidak mungkin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kembali diterapkan.
&quot;Soalnya, jika pola hidup baru gagal, dan hanya menghadirkan klaster baru Covid-19, bukan tidak mungkin PSBB harus diberlakukan lagi. Dan, ketika klaster baru Covid-19 itu harus direspons dengan PSBB lagi, ada jutaan warga yang dirugikan,&quot; kata Bamsoet.Menurut Bamsoet, ketidakpatuhan pada protokol kesehatan terlihat  nyata sejak sebelum hari raya, terutama di banyak pasar tradisional  maupun di gerbong kereta rel listrik (KRL). Kerumunan penjual-pembeli di  pasar tradisional, serta kepadatan penumpang di gerbong KRL rentan  penyebaran Covid-19.
&quot;Data Tim Komunikasi Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19  menyebutkan bahwa lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional  reaktif covid-19,&quot; jelas Bamsoet.
Menurut Bamsoet, ketidakpedulian warga pada protokol kesehatan  sepanjang periode PSBB bisa menjadi preseden buruk pada era penerapan  pola hidup baru. Oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama dan juga  ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan pola baru ini
&quot;Ketentuan PSBB yang ketat saja tidak dipatuhi, apalagi terhadap  ketentuan pola hidup baru dengan sejumlah pelonggaran,&quot; ucapnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Pemerintah diminta untuk belajar dari beberapa negara yang sudah lebih dahulu menjalankan new normal. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya gelombang kedua yang masuk ke Indonesia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah China. Saat itu, China tepatnya kota Beijing membuka kembali aktivitas masyarakat setelah berbulan-bulan lockdown.
Baca Juga: 80 Mal Buka Besok, Penyewa Tenant Minta Keringanan Sewa hingga Pajak
 
Namun tanpa disangka gelombang kedua atau klaster baru justru muncul. Hal ini dikarenakan ada beberapa kelompok masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.
&quot;Kota Beijing di Tiongkok harus di-lockdown lagi karena adanya klaster baru Covid-19 di kota itu. Klaster  baru Covid-19 muncul karena ulah segelintir orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Semua pemerintah daerah patut belajar dari pengalaman buruk Beijing,&quot; ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (14/6/2020).
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNi8xMS8xLzEyMTQyMy8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;nbsp;
Menurut Bamsoet, penerapan new normal ini menjadi salah satu kunci untuk keberlanjutan ekonomi. Sebab jika penerapan new normal ini gagal, bukan tidak mungkin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kembali diterapkan.
&quot;Soalnya, jika pola hidup baru gagal, dan hanya menghadirkan klaster baru Covid-19, bukan tidak mungkin PSBB harus diberlakukan lagi. Dan, ketika klaster baru Covid-19 itu harus direspons dengan PSBB lagi, ada jutaan warga yang dirugikan,&quot; kata Bamsoet.Menurut Bamsoet, ketidakpatuhan pada protokol kesehatan terlihat  nyata sejak sebelum hari raya, terutama di banyak pasar tradisional  maupun di gerbong kereta rel listrik (KRL). Kerumunan penjual-pembeli di  pasar tradisional, serta kepadatan penumpang di gerbong KRL rentan  penyebaran Covid-19.
&quot;Data Tim Komunikasi Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19  menyebutkan bahwa lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional  reaktif covid-19,&quot; jelas Bamsoet.
Menurut Bamsoet, ketidakpedulian warga pada protokol kesehatan  sepanjang periode PSBB bisa menjadi preseden buruk pada era penerapan  pola hidup baru. Oleh karena itu diperlukan kesadaran bersama dan juga  ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan pola baru ini
&quot;Ketentuan PSBB yang ketat saja tidak dipatuhi, apalagi terhadap  ketentuan pola hidup baru dengan sejumlah pelonggaran,&quot; ucapnya.</content:encoded></item></channel></rss>
