Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat ada 14 juta kWh meter listrik yang belum dicek ulang atau ditera.https://economy.okezone.com/read/2020/06/15/320/2230559/14-juta-meteran-listrik-belum-dicek-ulang-pln-pelanggan-bisa-rugi-besaridhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/15/320/2230559/14-juta-meteran-listrik-belum-dicek-ulang-pln-pelanggan-bisa-rugi-besarhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/15/320/2230559/14-juta-meteran-listrik-belum-dicek-ulang-pln-pelanggan-bisa-rugi-besarSenin 15 Juni 2020 20:02 WIBTaufik FajarMeteran Listrik (Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/06/15/320/2230559/14-juta-meteran-listrik-belum-dicek-ulang-pln-pelanggan-bisa-rugi-besar-wwooewIJJk.jpgJAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat ada 14 juta kWh meter listrik yang belum dicek ulang atau ditera. Hal ini menyebabkan perhitungan tagihan menjadi tidak akurat. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPKN Ardiansyah Parman pada telekonfrensi di Jakarta. Menurutnya PLN harus segera melakukan tera ulang atau mengganti kWh meter pelanggan yang sudah tidak layak.  Baca juga: PLN Rugi Rp38,8 Triliun pada Kuartal I-2020 Dia menjelaskan ketidakakuratan pada perhitungan tagihan listrik ini tidak hanya merugikan pelanggan. Namun juga PLN sendiri sebagai pemasok. "Jadi sekitar 14 juta kWh meter yang belum ditera artinya tidak akurat. Maka itu menimbulkan kerugian 2 belah pihak. Ini tak boleh terjadi kalau ini terus-terusan bertahun-tahun ini ancamannya berat," kata dia, Senin (15/6/2020).  Baca juga: Surati PLN, Menperin Minta Tunda Pembayaran Listrik Industri Kemudian, lanjut dia berdasarkan sampling yang dilakukan di Jawa Barat dan Banten, PLN berpotensi rugi sebesar 17,46% akibat meter kWh yang belum ditera ulang. "Sementara konsumen bisa rugi rata-rata 15,84%. Sehingga selisih 2% lebih. Ini dua-duanya mengambil hak orang lain. Hal ini yang dihadapi PLN sehingga utangnya ratusan triliun," tandas dia.JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat ada 14 juta kWh meter listrik yang belum dicek ulang atau ditera. Hal ini menyebabkan perhitungan tagihan menjadi tidak akurat. Hal itu disampaikan oleh Ketua BPKN Ardiansyah Parman pada telekonfrensi di Jakarta. Menurutnya PLN harus segera melakukan tera ulang atau mengganti kWh meter pelanggan yang sudah tidak layak.  Baca juga: PLN Rugi Rp38,8 Triliun pada Kuartal I-2020 Dia menjelaskan ketidakakuratan pada perhitungan tagihan listrik ini tidak hanya merugikan pelanggan. Namun juga PLN sendiri sebagai pemasok. "Jadi sekitar 14 juta kWh meter yang belum ditera artinya tidak akurat. Maka itu menimbulkan kerugian 2 belah pihak. Ini tak boleh terjadi kalau ini terus-terusan bertahun-tahun ini ancamannya berat," kata dia, Senin (15/6/2020).  Baca juga: Surati PLN, Menperin Minta Tunda Pembayaran Listrik Industri Kemudian, lanjut dia berdasarkan sampling yang dilakukan di Jawa Barat dan Banten, PLN berpotensi rugi sebesar 17,46% akibat meter kWh yang belum ditera ulang. "Sementara konsumen bisa rugi rata-rata 15,84%. Sehingga selisih 2% lebih. Ini dua-duanya mengambil hak orang lain. Hal ini yang dihadapi PLN sehingga utangnya ratusan triliun," tandas dia.