Perusahaan agar menyusun perencanaan pola kerja dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.https://economy.okezone.com/read/2020/06/15/320/2230577/selain-jam-kerja-perusahaan-diminta-pertimbangkan-pilihan-moda-transportasi-pegawainyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/06/15/320/2230577/selain-jam-kerja-perusahaan-diminta-pertimbangkan-pilihan-moda-transportasi-pegawainyahttps://economy.okezone.com/read/2020/06/15/320/2230577/selain-jam-kerja-perusahaan-diminta-pertimbangkan-pilihan-moda-transportasi-pegawainyaSenin 15 Juni 2020 20:35 WIBGiri HartomoTransportasi (okezone)https://img.okezone.com/content/2020/06/15/320/2230577/selain-jam-kerja-perusahaan-diminta-pertimbangkan-pilihan-moda-transportasi-pegawainya-3ZotxGLbjb.jpgJAKARTA - Perusahaan agar menyusun perencanaan pola kerja dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini untuk mencegah penyebaran wabah tersebut. Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno mengatakan, rencana kerja dan adaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 itu yakni seluruh perusahaan agar menyusun rencana kerja yang fleksibel sesuai dengan kondisi proses produksinya masing-masing. Termasuk moda transportasi para pegawai jadi perhitungan di perusahaan.  Baca juga: Perusahaan Diminta Atur Pola Kerja untuk Adaptasi New Normal "Pilihan penggunaan moda transportasi umum di stasiun, terminal, dan selter atau halte oleh para pekerja atau buruhnya turut pula menjadi pertimbangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (15/6/2020). Selain itu, imbauan agar perusahaan menyesuaikan jam kerja dalam situasi yang belum stabil ini perlu diterapkan. Apalagi, dalam aturan terbaru wajib menggunakan dua shift waktu kerja.  Baca juga: Benarkah Biaya Pelatihan Kartu Prakerja Mahal? Cek Faktanya "Setiap perusahaan agar mengatur pola kerja dengan mengelompokkan pekerja atau buruh untuk mengurangi risiko penumpukan orang pada saat berangkat dan pulang kerja," ujarnya. Soes menambahkan dalam menerapkan perencanaan pola kerja dan protokol pencegahan penularan COVID-19, perusahaan agar berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pedoman lainnya, protokol pencegahan penularan Covid-19 di Perusahaan dan SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nomor 8/2020 dan Peraturan Pemerintah Daerah yang akan dikeluarkan untuk menindaklanjuti SE tersebut.JAKARTA - Perusahaan agar menyusun perencanaan pola kerja dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini untuk mencegah penyebaran wabah tersebut. Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno mengatakan, rencana kerja dan adaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 itu yakni seluruh perusahaan agar menyusun rencana kerja yang fleksibel sesuai dengan kondisi proses produksinya masing-masing. Termasuk moda transportasi para pegawai jadi perhitungan di perusahaan.  Baca juga: Perusahaan Diminta Atur Pola Kerja untuk Adaptasi New Normal "Pilihan penggunaan moda transportasi umum di stasiun, terminal, dan selter atau halte oleh para pekerja atau buruhnya turut pula menjadi pertimbangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (15/6/2020). Selain itu, imbauan agar perusahaan menyesuaikan jam kerja dalam situasi yang belum stabil ini perlu diterapkan. Apalagi, dalam aturan terbaru wajib menggunakan dua shift waktu kerja.  Baca juga: Benarkah Biaya Pelatihan Kartu Prakerja Mahal? Cek Faktanya "Setiap perusahaan agar mengatur pola kerja dengan mengelompokkan pekerja atau buruh untuk mengurangi risiko penumpukan orang pada saat berangkat dan pulang kerja," ujarnya. Soes menambahkan dalam menerapkan perencanaan pola kerja dan protokol pencegahan penularan COVID-19, perusahaan agar berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pedoman lainnya, protokol pencegahan penularan Covid-19 di Perusahaan dan SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nomor 8/2020 dan Peraturan Pemerintah Daerah yang akan dikeluarkan untuk menindaklanjuti SE tersebut.