Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi rapid testhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/01/320/2239659/menhub-minta-sri-mulyani-berikan-subsidi-untuk-rapid-testidhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/01/320/2239659/menhub-minta-sri-mulyani-berikan-subsidi-untuk-rapid-testhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/01/320/2239659/menhub-minta-sri-mulyani-berikan-subsidi-untuk-rapid-testRabu 01 Juli 2020 18:37 WIBGiri HartomoBiaya Rapid Test Jadi Beban Baru Masyarakat. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/07/01/320/2239659/menhub-minta-sri-mulyani-berikan-subsidi-untuk-rapid-test-qPx5gxpqQF.jpgJAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi rapid test. Pasalnya, tes virus corona ini dikelukan masyarakat karena biayanya mahal. "Kami sedang minta Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi, pada mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan ," tutur Budi, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Baca Juga: Rapid Test Mahal, Ini Kata Menhub Untuk saat ini, Budi pun mengirimkan surat kepada semua operator agar bisa menetapkan partner yang melakukan tes virus corona. Sebab, biaya rapid test berbeda-beda harganya. "Dari kunjungan saya ke Solo dan Jogja, rapid test itu Rp300.000. Sedangkan ada pihak yang bisa menyediakan dengan Rp100.000. Kami kirim surat supaya operator bisa menetapkan sendiri partner untuk membuat rapid test," tuturnya. Baca Juga: Dukung Pariwisata, Menhub Cek Protokol Kesehatan Tiap Transportasi Jogja dan Solo Sebelumnya, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengeluhkan biaya rapid test dan tes swab atau PCR yang lebih mahal dari tiket bus. Hal tersebut membuat calon penumpang ragu untuk melakukan perjalanan dengan bus.Ketua IPOMI Kurnia Lesani Adnan mengatakan, biaya mahal tes kesehatan sebagai syarat perjalanan menjadi kendala bisnis transportasi umum bus. "Permasalahannya adalah dokumen perjalanan, Gugus Tugas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengizinkan dengan surat keterangan sehat. Tetapi puskesmas, klinik, dan rumah sakit dilarang mengeluarkan surat tersebut kalau tidak minimal rapid test terlebih dahulu," ujarnyaJAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidi rapid test. Pasalnya, tes virus corona ini dikelukan masyarakat karena biayanya mahal. "Kami sedang minta Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi, pada mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan ," tutur Budi, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Baca Juga: Rapid Test Mahal, Ini Kata Menhub Untuk saat ini, Budi pun mengirimkan surat kepada semua operator agar bisa menetapkan partner yang melakukan tes virus corona. Sebab, biaya rapid test berbeda-beda harganya. "Dari kunjungan saya ke Solo dan Jogja, rapid test itu Rp300.000. Sedangkan ada pihak yang bisa menyediakan dengan Rp100.000. Kami kirim surat supaya operator bisa menetapkan sendiri partner untuk membuat rapid test," tuturnya. Baca Juga: Dukung Pariwisata, Menhub Cek Protokol Kesehatan Tiap Transportasi Jogja dan Solo Sebelumnya, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengeluhkan biaya rapid test dan tes swab atau PCR yang lebih mahal dari tiket bus. Hal tersebut membuat calon penumpang ragu untuk melakukan perjalanan dengan bus.Ketua IPOMI Kurnia Lesani Adnan mengatakan, biaya mahal tes kesehatan sebagai syarat perjalanan menjadi kendala bisnis transportasi umum bus. "Permasalahannya adalah dokumen perjalanan, Gugus Tugas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengizinkan dengan surat keterangan sehat. Tetapi puskesmas, klinik, dan rumah sakit dilarang mengeluarkan surat tersebut kalau tidak minimal rapid test terlebih dahulu," ujarnya