Sri Mulyani angkat bicara mengenai isu pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2020/07/16/20/2247287/pengawasan-bank-dari-ojk-dikembalikan-ke-bi-sri-mulyani-bicaraidhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/16/20/2247287/pengawasan-bank-dari-ojk-dikembalikan-ke-bi-sri-mulyani-bicarahttps://economy.okezone.com/read/2020/07/16/20/2247287/pengawasan-bank-dari-ojk-dikembalikan-ke-bi-sri-mulyani-bicaraKamis 16 Juli 2020 13:03 WIBMichelle NataliaSri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2020/07/16/20/2247287/pengawasan-bank-dari-ojk-dikembalikan-ke-bi-sri-mulyani-bicara-wi3Fxrsa0w.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai isu pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia. Hal ini seiring pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan merampingkan beberapa Kementerian dan Lembaga. Baca Juga: Pengawasan Bank Kembali ke BI dan OJK Dibubarkan, Layakkah?  Sri Mulyani mengatakan, tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Pengawasan keuangan dan moneter akan bergantung pada legislasi, yakni DPR RI. "Kami belum ada informasi substansi tentang itu. Pemerintah saat ini dengan DPR akan memutuskan bagaimana peran pengawasan keuangan dan moneter, kewenangan ini akan tergantung dari legislasi," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020). Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan Kembalikan Pengawasan Bank dari OJK ke BI  Menurut Sri Mulyani, pemerintah saat ini fokus dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Pasalnya, banyak perusahaan hadapi tekanan yang dari downtern penurunan ekonomi dan kebijakan yang untuk dukunan ketahanan perusahan. "Ini fokus dari pemerintah, karena kita ingin ada pemulihan ekonomi," katanya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai isu pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia. Hal ini seiring pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan merampingkan beberapa Kementerian dan Lembaga. Baca Juga: Pengawasan Bank Kembali ke BI dan OJK Dibubarkan, Layakkah?  Sri Mulyani mengatakan, tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Pengawasan keuangan dan moneter akan bergantung pada legislasi, yakni DPR RI. "Kami belum ada informasi substansi tentang itu. Pemerintah saat ini dengan DPR akan memutuskan bagaimana peran pengawasan keuangan dan moneter, kewenangan ini akan tergantung dari legislasi," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Economic Prospect Report secara virtual, Kamis (16/7/2020). Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan Kembalikan Pengawasan Bank dari OJK ke BI  Menurut Sri Mulyani, pemerintah saat ini fokus dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Pasalnya, banyak perusahaan hadapi tekanan yang dari downtern penurunan ekonomi dan kebijakan yang untuk dukunan ketahanan perusahan. "Ini fokus dari pemerintah, karena kita ingin ada pemulihan ekonomi," katanya.