BPK mengonfirmasi bahwa penggunaan rekening pribadi dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).https://economy.okezone.com/read/2020/07/21/320/2249646/ada-rekening-pribadi-untuk-apbn-bpk-panggil-sri-mulyani-dan-prabowoidhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/21/320/2249646/ada-rekening-pribadi-untuk-apbn-bpk-panggil-sri-mulyani-dan-prabowohttps://economy.okezone.com/read/2020/07/21/320/2249646/ada-rekening-pribadi-untuk-apbn-bpk-panggil-sri-mulyani-dan-prabowoSelasa 21 Juli 2020 12:03 WIBRina AnggraeniBPK (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/07/21/320/2249646/ada-rekening-pribadi-untuk-apbn-bpk-panggil-sri-mulyani-dan-prabowo-FhTkFBBJtV.jpgJAKARTA - Badan Pemerikasan Keuangan (BPK) mengonfirmasi bahwa penggunaan rekening pribadi dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Baca Juga: BPK Ungkap Rekening Pribadi Digunakan untuk Pengelolaan APBN  Anggota BPK Hendra Sunanto mengatakan siap memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kesalahpahaman mengenai rekening pribadi ini di luar negeri dalam penyaluran APBN. "Kita minta Kemenkeu dan Kemenhan duduk bersama biar jadi legallah, jadi sudah diintegrasi dan hasil pemeriksaan benar," ujar Hendra di dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (22/7/2020) Baca Juga: LKPP 2019 Raih WTP, BPK Soroti Utang hingga Gaji PNS  Dia melanjutkan penggunaan rekening pribadi itu terpaksa dilakukan. Hal ini dikarenakan proses panjang yang dilalui memaksakan beberapa Kementerian untuk menggunakan rekening pribadi. "Karena prosesnya panjang," katanya. Dia menegaskan BPK akan terus memeriksa dan memerhatikan mengenai penggunaan rekening pribadi pada APBN. Hal ini agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyaluran rekening pribadi APBN. "Ke depan kita melakukan pemantauan tindakan lanjut dan kami akan tanya ke Kemenhan dan posisi terakhir dia seperti apa untuk penggunaan rekening pribadi," jelasnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud pada Kementerian/Lembaga. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kelemahan tersebut salah satunya disebabkan adanya penggunaan rekening pribadi dalam mengelola dana yang bersumber dari APBD. “Masalah yang teridentifikasi adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN,” katanya di Istana Negara, Senin (20/7/2020).JAKARTA - Badan Pemerikasan Keuangan (BPK) mengonfirmasi bahwa penggunaan rekening pribadi dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Baca Juga: BPK Ungkap Rekening Pribadi Digunakan untuk Pengelolaan APBN  Anggota BPK Hendra Sunanto mengatakan siap memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kesalahpahaman mengenai rekening pribadi ini di luar negeri dalam penyaluran APBN. "Kita minta Kemenkeu dan Kemenhan duduk bersama biar jadi legallah, jadi sudah diintegrasi dan hasil pemeriksaan benar," ujar Hendra di dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (22/7/2020) Baca Juga: LKPP 2019 Raih WTP, BPK Soroti Utang hingga Gaji PNS  Dia melanjutkan penggunaan rekening pribadi itu terpaksa dilakukan. Hal ini dikarenakan proses panjang yang dilalui memaksakan beberapa Kementerian untuk menggunakan rekening pribadi. "Karena prosesnya panjang," katanya. Dia menegaskan BPK akan terus memeriksa dan memerhatikan mengenai penggunaan rekening pribadi pada APBN. Hal ini agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyaluran rekening pribadi APBN. "Ke depan kita melakukan pemantauan tindakan lanjut dan kami akan tanya ke Kemenhan dan posisi terakhir dia seperti apa untuk penggunaan rekening pribadi," jelasnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud pada Kementerian/Lembaga. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kelemahan tersebut salah satunya disebabkan adanya penggunaan rekening pribadi dalam mengelola dana yang bersumber dari APBD. “Masalah yang teridentifikasi adalah penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN,” katanya di Istana Negara, Senin (20/7/2020).