Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.https://economy.okezone.com/read/2020/07/24/320/2251640/kemenko-marves-dapat-wtp-menko-luhut-kalian-jangan-main-mainidhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/24/320/2251640/kemenko-marves-dapat-wtp-menko-luhut-kalian-jangan-main-mainhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/24/320/2251640/kemenko-marves-dapat-wtp-menko-luhut-kalian-jangan-main-mainJum'at 24 Juli 2020 18:43 WIBTaufik FajarMenko Maritim Luhut Pandjaitan (Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/07/24/320/2251640/kemenko-marves-dapat-wtp-menko-luhut-kalian-jangan-main-main-4Z78Bo1XiT.jpgJAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menjadi sorotan bagi Menko marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, hasil ini sejatinya menuntut semua pihak di Kemenko Kemaritiman dan Investasi harus bekerja keras lagi, dan melaksanakan tata kelola keuangan yang baik. Di mana, berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien.  Baca juga: Laporan Keuangan Menko Luhut Kembali Diganjar WTP oleh BPK "Saya minta kalian (pegawai), jangan main-main. Saya mau kita, semua betul-betul tertib," ujar Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Jumat (24/07/2020). Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Keuangan Negara, BPK dalam melaksanakan tugasnya memiliki standar yang sangat ketat dalam pemeriksaan keuangan negara terkait dengan opini atas laporan keuangan. Baca juga: BPK Ungkap Rekening Pribadi Digunakan untuk Pengelolaan APBN Pemeriksaan menggunakan empat kriteria, pertama laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, yang kedua kecukupan informasi laporan keuangan, ketiga efektivitas sistem dan yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Terkait dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19, sesuai dengan kebijakan pemerintah maka kami telah melakukan refocusing dan kegiatan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19," ungkap dia. Dia menjelaskan, anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp9,2 milyar, dan sampai dengan bulan Juni 2020 telah direalisasikan sebanyak Rp2,6 milyar. "Saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran saya untuk 5 bulan ke depan, akan sangat menentukan rebound nya ekonomi kita pada kuartal III-2020 dengan demikian seluruh anggaran belanja, baik pada kami maupun kementerian dan lembaga dibawah koordinasinya, untuk betul-betul bisa diturunkan dengan cepat," jelas dia. Kemudian, tutur dia, soal mengkritik terkait anggaran perjalanan dinas sekarang. Namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, penggunaan anggaran perjalanan dinas pada memang terus menjadi sorotan. Namun, menurutnya anggaran perjalanan dinas tersebut dinilai masih terbilang kecil. Hal ini berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. "Masalah belanja barang dan SPD (Surat Perjalanan Dinas), memang ini masalah komplain semua rakyat, dari tingkat menteri sampai bawah," ungkapnya.JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menjadi sorotan bagi Menko marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, hasil ini sejatinya menuntut semua pihak di Kemenko Kemaritiman dan Investasi harus bekerja keras lagi, dan melaksanakan tata kelola keuangan yang baik. Di mana, berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, efektif dan efisien.  Baca juga: Laporan Keuangan Menko Luhut Kembali Diganjar WTP oleh BPK "Saya minta kalian (pegawai), jangan main-main. Saya mau kita, semua betul-betul tertib," ujar Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Jumat (24/07/2020). Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Keuangan Negara, BPK dalam melaksanakan tugasnya memiliki standar yang sangat ketat dalam pemeriksaan keuangan negara terkait dengan opini atas laporan keuangan. Baca juga: BPK Ungkap Rekening Pribadi Digunakan untuk Pengelolaan APBN Pemeriksaan menggunakan empat kriteria, pertama laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, yang kedua kecukupan informasi laporan keuangan, ketiga efektivitas sistem dan yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Terkait dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19, sesuai dengan kebijakan pemerintah maka kami telah melakukan refocusing dan kegiatan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19," ungkap dia. Dia menjelaskan, anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp9,2 milyar, dan sampai dengan bulan Juni 2020 telah direalisasikan sebanyak Rp2,6 milyar. "Saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran saya untuk 5 bulan ke depan, akan sangat menentukan rebound nya ekonomi kita pada kuartal III-2020 dengan demikian seluruh anggaran belanja, baik pada kami maupun kementerian dan lembaga dibawah koordinasinya, untuk betul-betul bisa diturunkan dengan cepat," jelas dia. Kemudian, tutur dia, soal mengkritik terkait anggaran perjalanan dinas sekarang. Namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, penggunaan anggaran perjalanan dinas pada memang terus menjadi sorotan. Namun, menurutnya anggaran perjalanan dinas tersebut dinilai masih terbilang kecil. Hal ini berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyoroti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. "Masalah belanja barang dan SPD (Surat Perjalanan Dinas), memang ini masalah komplain semua rakyat, dari tingkat menteri sampai bawah," ungkapnya.