Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya peningkatan nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebesar 308%.https://economy.okezone.com/read/2020/07/25/320/2251866/wow-aset-pemerintah-melesat-308-jadi-rp5-949-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/25/320/2251866/wow-aset-pemerintah-melesat-308-jadi-rp5-949-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/25/320/2251866/wow-aset-pemerintah-melesat-308-jadi-rp5-949-triliunSabtu 25 Juli 2020 09:16 WIBFadel PrayogaAset Negara (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/07/25/320/2251866/wow-aset-pemerintah-melesat-308-jadi-rp5-949-triliun-Wg4c0KcPtl.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya peningkatan nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebesar 308% pada tahun 2019. Di mana tahun sebelumnya hanya senilai Rp1.931,05 triliun, kini menjadi Rp5.949,59 triliun. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Kurniawan Nizar menjelaskan kenaikan nilai aset yang signifikan berasal dari pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN). "Lonjakan nilai aset yang signifikan dalam satu tahun ini berasal dari pelaksanaan penilaian kembali BMN," kata dia dalam diskusi virtual, Jumat 24 Juli 2020. Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Aset Negara Naik Rp4.142,2 Triliun Dalam Setahun  Dia menjelaskan, LKPP dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN, juga mempunyai peran strategis dalam menyajikan nilai wajar untuk mendukung proses bisnis penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah. "Kami juga melakukan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), pengelolaan kekayaan negara dikuasai berupa Sumber Daya Alam (SDA), penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum, kegiatan optimalisasi penggunaan aset, serta pembentukan basis data pasar properti dan bisnis," ujarnya. Baca Juga: GBK Jadi Aset Negara Termahal Se-Indonesia, Nilainya Rp347 Triliun  Dia menambahkan, pihaknya akan mulai melaksanakan penilaian aset yang berasal dari sektor sumber daya alam (SDA) untuk penyusunan neraca SDA Republik Indonesia. "Penilai Pemerintah berfungsi sebagai supporting unit bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan neraca aset dalam satuan mata uang," katanya. Dia menyebut pelaksanaan itu mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan nomor 45 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pasal 7 ayat 3 bahwa Neraca Aset dalam satuan mata uang disajikan setelah berkoordinasi dengan instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang keuangan. Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga mengupayakan eksistensi kekayaan intelektual melalui penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI). "Dengan diketahuinya nilai wajar BMN berupa HKI/ATB, pemerintah dapat mengelola aset tersebut secara lebih optimal," ujarnya.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya peningkatan nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebesar 308% pada tahun 2019. Di mana tahun sebelumnya hanya senilai Rp1.931,05 triliun, kini menjadi Rp5.949,59 triliun. Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Kurniawan Nizar menjelaskan kenaikan nilai aset yang signifikan berasal dari pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN). "Lonjakan nilai aset yang signifikan dalam satu tahun ini berasal dari pelaksanaan penilaian kembali BMN," kata dia dalam diskusi virtual, Jumat 24 Juli 2020. Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Aset Negara Naik Rp4.142,2 Triliun Dalam Setahun  Dia menjelaskan, LKPP dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN, juga mempunyai peran strategis dalam menyajikan nilai wajar untuk mendukung proses bisnis penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah. "Kami juga melakukan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), pengelolaan kekayaan negara dikuasai berupa Sumber Daya Alam (SDA), penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum, kegiatan optimalisasi penggunaan aset, serta pembentukan basis data pasar properti dan bisnis," ujarnya. Baca Juga: GBK Jadi Aset Negara Termahal Se-Indonesia, Nilainya Rp347 Triliun  Dia menambahkan, pihaknya akan mulai melaksanakan penilaian aset yang berasal dari sektor sumber daya alam (SDA) untuk penyusunan neraca SDA Republik Indonesia. "Penilai Pemerintah berfungsi sebagai supporting unit bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyusunan neraca aset dalam satuan mata uang," katanya. Dia menyebut pelaksanaan itu mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan nomor 45 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pasal 7 ayat 3 bahwa Neraca Aset dalam satuan mata uang disajikan setelah berkoordinasi dengan instansi yang memiliki tugas pemerintahan di bidang keuangan. Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga mengupayakan eksistensi kekayaan intelektual melalui penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SNKI). "Dengan diketahuinya nilai wajar BMN berupa HKI/ATB, pemerintah dapat mengelola aset tersebut secara lebih optimal," ujarnya.