Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti masalah persoalan realisasi anggaran yang masih jauh dari memuaskan.https://economy.okezone.com/read/2020/08/03/320/2255971/tegur-menteri-soal-anggaran-covid-19-jokowi-enggak-tahu-prioritasidhttps://economy.okezone.com/read/2020/08/03/320/2255971/tegur-menteri-soal-anggaran-covid-19-jokowi-enggak-tahu-prioritashttps://economy.okezone.com/read/2020/08/03/320/2255971/tegur-menteri-soal-anggaran-covid-19-jokowi-enggak-tahu-prioritasSenin 03 Agustus 2020 11:04 WIBDita Angga RJokowi (Foto: BPMI Setpres)https://img.okezone.com/content/2020/08/03/320/2255971/tegur-menteri-soal-anggaran-covid-19-jokowi-enggak-tahu-prioritas-RdXhK2JNvG.pngJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti masalah persoalan realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang masih jauh dari memuaskan. Padahal masuk di kuartal III ini pemerintah berusaha menggenjor perekonomian baik soal konsumsi rumah tangga maupun daya beli masyarakat. “Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan covid, baru 20% yang terealisasi. Rp141 triliun yang terealisasi. Sekali lagi baru 20%. Masih kecil sekali,” katanya saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (3/8/2020). Baca Juga: Kecewa Stimulus Penangangan Covid-19 Baru 19%, Jokowi: Kurang Cepat  Dia mengatakan realisasi paling besar ada di sektor perlindungan sosial yang mencapai 38%. Disusul sektor stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yakni 25%. “Hati-hati ini. Yang belum ada DIPAnya (daftar isian pelaksanaan anggaran) saja masih gede sekali 40%. Dipanya belum ada. Dipa saja belum ada gimana mau realisasi?,” tuturnya. Jokowi menilai kondisi ini menggambarkan bahwa baik kementerian maupun lembaga belum memiliki aura krisis di tengah situasi pandemi covid-19. Dia menduga jajarannya masih bekerja berdasarkan rutinitas semata. “Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” tegasnya. Dia pun meminta Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menuntaskan masalah ini. Dia ingin agar setiap urusan dijabarkan secara detail. “Oleh sebab itu saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif efektif. Kita butuh kecepatan,” pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti masalah persoalan realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang masih jauh dari memuaskan. Padahal masuk di kuartal III ini pemerintah berusaha menggenjor perekonomian baik soal konsumsi rumah tangga maupun daya beli masyarakat. “Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan covid, baru 20% yang terealisasi. Rp141 triliun yang terealisasi. Sekali lagi baru 20%. Masih kecil sekali,” katanya saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (3/8/2020). Baca Juga: Kecewa Stimulus Penangangan Covid-19 Baru 19%, Jokowi: Kurang Cepat  Dia mengatakan realisasi paling besar ada di sektor perlindungan sosial yang mencapai 38%. Disusul sektor stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yakni 25%. “Hati-hati ini. Yang belum ada DIPAnya (daftar isian pelaksanaan anggaran) saja masih gede sekali 40%. Dipanya belum ada. Dipa saja belum ada gimana mau realisasi?,” tuturnya. Jokowi menilai kondisi ini menggambarkan bahwa baik kementerian maupun lembaga belum memiliki aura krisis di tengah situasi pandemi covid-19. Dia menduga jajarannya masih bekerja berdasarkan rutinitas semata. “Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” tegasnya. Dia pun meminta Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menuntaskan masalah ini. Dia ingin agar setiap urusan dijabarkan secara detail. “Oleh sebab itu saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif efektif. Kita butuh kecepatan,” pungkasnya.