Penanganan pemulihan ekonomi selama masa pandemi covid 19 ada beberapa hal, pertama mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).https://economy.okezone.com/read/2020/08/04/320/2256628/masalah-umkm-harus-dibenahi-demi-pulihkan-ekonomi-riidhttps://economy.okezone.com/read/2020/08/04/320/2256628/masalah-umkm-harus-dibenahi-demi-pulihkan-ekonomi-rihttps://economy.okezone.com/read/2020/08/04/320/2256628/masalah-umkm-harus-dibenahi-demi-pulihkan-ekonomi-riSelasa 04 Agustus 2020 12:03 WIBKunthi Fahmar ShandyGrafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/08/04/320/2256628/masalah-umkm-harus-dibenahi-demi-pulihkan-ekonomi-ri-snghvRKDuX.jpgJAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, untuk penanganan pemulihan ekonomi selama masa pandemi covid 19 ada beberapa hal, pertama mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Djamaludin, harus banyak insentif ke sektor ini dan produknya juga harus dibeli oleh pemerintah, agar keberlangsungan UMKM terjaga. Baca juga: Bos Facebook Turut Bantu Pulihkan UMKM Indonesia, Begini Faktanya Beberapa kementerian juga harus menyerap produk yang dihasilkan UMKM, terutama produk-produk kesehatan yang dihasilkan para pelaku UMKM. Dia juga sudah menyarankan pihak Kemenkes agar memasukkan anggaran dalam belanja Kemenkes untuk membeli produk hasil UMKM. “Saya sudah diskusi dengan mereka. Dan pihak Kemenkes juga merespons positif. Jadi produksi alat kesehatan, seperti APD-APD, bisa diambil dan dibeli pemerintah. Sehingga UMKM jalan. Berapa juta pegawai yang kerja, jadi ekonomi tetap jalan. Jadi konsepnya, jalan bareng antara mengatasi covid dan meningkatkan perekonomian,” beber dia, Selasa (4/8/2020). Baca juga: Cara Miliarder Dunia Sembuhkan UMKM Indonesia dari Corona Kedua, soal pengadaaan barang dan jasa. Adapun terkait bantuan sosial (bansos), dia pun menyarankan seharusnya diganti skemanya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab, dengan uang tunai, maka akan menghidupkan belanja masyarakat lebih kuat sehingga hal ini berdampak positif ke perekonomian yang akan terus bergeliat. Djamaludin juga menyarankan terkait pengembangan produk jamu atau obat herbal. Menurutnya, sektor ini bisa kembali diangkat, apalagi Indonesia kaya dengan herbal. "Seolah kondisinya sangat tepat, karena memang produk herbal ini bisa memperkuat daya tahan tubuh. Cuma memang selama ini uji klinisnya panjang untuk jamu atau herbal ini. Dan dengan biaya sendiri. Mestinya tidak usahlah, percepat saja prosesnya. Karena itu hanya sebagai suplemen saja,” jelas dia.Meskipun masih pandemi, pemerintah sudah mulai menerapkan era new normal dan dalam hal ini perekonomian harus tetap dijalankan, meski dengan protokol kesehatan yang ketat. “Karena bagi pemerintah orang terbebas Covid-19, tapi tidak bisa kerja, ya lama-lama jadi ‘mati’ juga istilahnya. Makanya ekonomi harus terus bergerak, tapi ya penanganan dari sisi ekonomi memang tidak mudah,” kata Djamaludin yang juga sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada beberapa hal yang bisa ditempuh dalam penanganan aspek ekonomi ini. Seperti dalam sistem penganggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga (K/L) yang selama ini prosedural, mesti dibuat lebih mudah tapi tetap sesuai aturan yang ada. “Karena prosedural, kadang-kadang mereka takut mau eksekusi, takut nanti dianggap kerugian negara atau diperiksa BPK. Padahal prosedurnya harus diperpendek dalam suasana krisis ini. Dengan begitu bisa menghidupkan belanja K/L lebih tinggi,” terang dia.JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, untuk penanganan pemulihan ekonomi selama masa pandemi covid 19 ada beberapa hal, pertama mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Djamaludin, harus banyak insentif ke sektor ini dan produknya juga harus dibeli oleh pemerintah, agar keberlangsungan UMKM terjaga. Baca juga: Bos Facebook Turut Bantu Pulihkan UMKM Indonesia, Begini Faktanya Beberapa kementerian juga harus menyerap produk yang dihasilkan UMKM, terutama produk-produk kesehatan yang dihasilkan para pelaku UMKM. Dia juga sudah menyarankan pihak Kemenkes agar memasukkan anggaran dalam belanja Kemenkes untuk membeli produk hasil UMKM. “Saya sudah diskusi dengan mereka. Dan pihak Kemenkes juga merespons positif. Jadi produksi alat kesehatan, seperti APD-APD, bisa diambil dan dibeli pemerintah. Sehingga UMKM jalan. Berapa juta pegawai yang kerja, jadi ekonomi tetap jalan. Jadi konsepnya, jalan bareng antara mengatasi covid dan meningkatkan perekonomian,” beber dia, Selasa (4/8/2020). Baca juga: Cara Miliarder Dunia Sembuhkan UMKM Indonesia dari Corona Kedua, soal pengadaaan barang dan jasa. Adapun terkait bantuan sosial (bansos), dia pun menyarankan seharusnya diganti skemanya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab, dengan uang tunai, maka akan menghidupkan belanja masyarakat lebih kuat sehingga hal ini berdampak positif ke perekonomian yang akan terus bergeliat. Djamaludin juga menyarankan terkait pengembangan produk jamu atau obat herbal. Menurutnya, sektor ini bisa kembali diangkat, apalagi Indonesia kaya dengan herbal. "Seolah kondisinya sangat tepat, karena memang produk herbal ini bisa memperkuat daya tahan tubuh. Cuma memang selama ini uji klinisnya panjang untuk jamu atau herbal ini. Dan dengan biaya sendiri. Mestinya tidak usahlah, percepat saja prosesnya. Karena itu hanya sebagai suplemen saja,” jelas dia.Meskipun masih pandemi, pemerintah sudah mulai menerapkan era new normal dan dalam hal ini perekonomian harus tetap dijalankan, meski dengan protokol kesehatan yang ketat. “Karena bagi pemerintah orang terbebas Covid-19, tapi tidak bisa kerja, ya lama-lama jadi ‘mati’ juga istilahnya. Makanya ekonomi harus terus bergerak, tapi ya penanganan dari sisi ekonomi memang tidak mudah,” kata Djamaludin yang juga sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada beberapa hal yang bisa ditempuh dalam penanganan aspek ekonomi ini. Seperti dalam sistem penganggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga (K/L) yang selama ini prosedural, mesti dibuat lebih mudah tapi tetap sesuai aturan yang ada. “Karena prosedural, kadang-kadang mereka takut mau eksekusi, takut nanti dianggap kerugian negara atau diperiksa BPK. Padahal prosedurnya harus diperpendek dalam suasana krisis ini. Dengan begitu bisa menghidupkan belanja K/L lebih tinggi,” terang dia.