Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).https://economy.okezone.com/read/2020/08/24/20/2266450/lantik-11-pejabat-baru-sri-mulyani-minta-jangan-cuma-sibuk-main-zoomidhttps://economy.okezone.com/read/2020/08/24/20/2266450/lantik-11-pejabat-baru-sri-mulyani-minta-jangan-cuma-sibuk-main-zoomhttps://economy.okezone.com/read/2020/08/24/20/2266450/lantik-11-pejabat-baru-sri-mulyani-minta-jangan-cuma-sibuk-main-zoomSenin 24 Agustus 2020 12:55 WIBRina AnggraeniMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Kementerian Keuangan)https://img.okezone.com/content/2020/08/24/20/2266450/lantik-11-pejabat-baru-sri-mulyani-minta-jangan-cuma-sibuk-main-zoom-bWdYycAAwL.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun, pejabat yang dilantik adalah eselon I dan II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pejabat yang dilantik hari ini bisa aktif dalam memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. "Saudara-saudara tidak boleh menunggu, saudara-saudara tidak hanya duduk apalagi di belakang Zoom kamera dan tidak aktif menolong dan memonitor serta membantu memecahkan masalah di dalam setiap aliran dana yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/8/2020) Dia pun menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi. “Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM”,katanya. Menkeu juga menambahkan di Kementerian Keuangan agar melakukan monitoring dan meyakinkan bahwa rencana-rencana penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh seluruh pengguna anggaran dan Kementeria. " Jadi Kementerian dan Lembaga maupun daerah, betul-betul bisa dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan akurat," katanya Dalam pelantikan tersebut, Menkeu juga berharap kepada pimpinan tinggi pratama di lingkungan BKF untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melakukan penelitian secara simultan tentang PEN, juga kebijakan ekonomi dan fiskal dari berbagai sisi serta proses. “Anda diminta untuk memberikan pemikiran terbaik perumusan kebijakan- kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Saya meminta kepada seluruh jajaran di PKSK untuk bekerja ekstra keras dalam mengantisipasi dari persoalan ini dan merumuskan kebijakan fiskal yang tepat yang harus dituangkan baik di dalam APBN maupun dalam policy-policy lain, dimana Kementerian Keuangan memiliki peran yang penting di hari-hari ini”, tandasnyaSebagai informasi 11 pejabat yang dilantik di antaranya: 1. Ludiro sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi, 2. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kepala Kanwil) Provinsi DKI Jakarta, 3. Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, 4. Fahma Sari Fatma sebagai Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, 5. Djoko Hendratto sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan 6. Sahat M.T.Panggabean sebagai Kepala Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Adi Budiarso sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan di BKF, 8. Tri Wibowo dan Sigit Setiawan sebagai Peneliti Ahli Utama di BKF 9. Suroso sebagai Direktur Keuangan dan Umum 10. Gandy Setiawan sebagai Direktur Pemantauan Program dan Kinerja, 11. Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkeu juga telah melantik 271 Pejabat Administrator dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan 17 Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebagai penutup, Menkeu mengucapkan selamat bertugas kepada semua pejabat yang baru saja dilantik dan meminta untuk terus optimis dalam berkarya.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun, pejabat yang dilantik adalah eselon I dan II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pejabat yang dilantik hari ini bisa aktif dalam memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. "Saudara-saudara tidak boleh menunggu, saudara-saudara tidak hanya duduk apalagi di belakang Zoom kamera dan tidak aktif menolong dan memonitor serta membantu memecahkan masalah di dalam setiap aliran dana yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/8/2020) Dia pun menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi. “Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM”,katanya. Menkeu juga menambahkan di Kementerian Keuangan agar melakukan monitoring dan meyakinkan bahwa rencana-rencana penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh seluruh pengguna anggaran dan Kementeria. " Jadi Kementerian dan Lembaga maupun daerah, betul-betul bisa dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan akurat," katanya Dalam pelantikan tersebut, Menkeu juga berharap kepada pimpinan tinggi pratama di lingkungan BKF untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melakukan penelitian secara simultan tentang PEN, juga kebijakan ekonomi dan fiskal dari berbagai sisi serta proses. “Anda diminta untuk memberikan pemikiran terbaik perumusan kebijakan- kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Saya meminta kepada seluruh jajaran di PKSK untuk bekerja ekstra keras dalam mengantisipasi dari persoalan ini dan merumuskan kebijakan fiskal yang tepat yang harus dituangkan baik di dalam APBN maupun dalam policy-policy lain, dimana Kementerian Keuangan memiliki peran yang penting di hari-hari ini”, tandasnyaSebagai informasi 11 pejabat yang dilantik di antaranya: 1. Ludiro sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi, 2. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kepala Kanwil) Provinsi DKI Jakarta, 3. Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, 4. Fahma Sari Fatma sebagai Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, 5. Djoko Hendratto sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan 6. Sahat M.T.Panggabean sebagai Kepala Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Adi Budiarso sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan di BKF, 8. Tri Wibowo dan Sigit Setiawan sebagai Peneliti Ahli Utama di BKF 9. Suroso sebagai Direktur Keuangan dan Umum 10. Gandy Setiawan sebagai Direktur Pemantauan Program dan Kinerja, 11. Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkeu juga telah melantik 271 Pejabat Administrator dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan 17 Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebagai penutup, Menkeu mengucapkan selamat bertugas kepada semua pejabat yang baru saja dilantik dan meminta untuk terus optimis dalam berkarya.