Kemenkeu meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dalam memastikan hukum bagi dunia usahahttps://economy.okezone.com/read/2020/08/27/20/2268274/sri-mulyani-beri-kepastian-hukum-bagi-dunia-usahaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/08/27/20/2268274/sri-mulyani-beri-kepastian-hukum-bagi-dunia-usahahttps://economy.okezone.com/read/2020/08/27/20/2268274/sri-mulyani-beri-kepastian-hukum-bagi-dunia-usahaKamis 27 Agustus 2020 12:55 WIBRina AnggraeniKemenkeu Koordinasi dengan MA untuk Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/08/27/20/2268274/sri-mulyani-beri-kepastian-hukum-bagi-dunia-usaha-8upzgXLG12.jpegJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dalam memastikan hukum bagi dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan koordinasi dengan MA diharapkan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan sekaligus mendorong percepatan pengambilan putusan hukum bagi dunia usaha. Baca Juga: Anies Ingatkan Dunia Usaha soal Klaster Perkantoran "Kehadiran MA ini punya peran penting dalam kepastian dunia usaha untuk memberikan perlindungan pada mereka,"ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (27/8/2020). Dia melanjutkan, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-undang 2 Tahun 2020 menjadi salah satu cerminan dari hasil koordinasi antara pemerintah dan MA. Pemicunya melihat perkembangan Covid-19 secara masih di Tanah Air, memaksa pemerintah harus mengambil kebijakan itu. Baca Juga: Anies: Positivity Rate Jakarta 6,5%, di Atas Standar WHO "Tentu saja agar kita dapat bahu membahu menangani pandemi Covid-19 karena sepertinya belum kunjung selesai. Dan lewat Perppu No 1/2020 yang telah diubah ke dalam UU 2/2020 diharapkan dapat memberikan putusan hukum yang berkeadilan bagi dunia usaha," jelasnya. Dia berharap, MA terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk percepatan implementasi atas putusan hukum yang dihasilkan.Sehingga bisa cepat memberi bantuan ke semua lapisan usaha. "Fungsi lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung sangat penting. Hal ini karena pemerintah akan terus membutuhkan respon dalam implementasi putusan hukum dari institusi judicial review seperti MA," tandasnya.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dalam memastikan hukum bagi dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peningkatan koordinasi dengan MA diharapkan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan sekaligus mendorong percepatan pengambilan putusan hukum bagi dunia usaha. Baca Juga: Anies Ingatkan Dunia Usaha soal Klaster Perkantoran "Kehadiran MA ini punya peran penting dalam kepastian dunia usaha untuk memberikan perlindungan pada mereka,"ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (27/8/2020). Dia melanjutkan, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-undang 2 Tahun 2020 menjadi salah satu cerminan dari hasil koordinasi antara pemerintah dan MA. Pemicunya melihat perkembangan Covid-19 secara masih di Tanah Air, memaksa pemerintah harus mengambil kebijakan itu. Baca Juga: Anies: Positivity Rate Jakarta 6,5%, di Atas Standar WHO "Tentu saja agar kita dapat bahu membahu menangani pandemi Covid-19 karena sepertinya belum kunjung selesai. Dan lewat Perppu No 1/2020 yang telah diubah ke dalam UU 2/2020 diharapkan dapat memberikan putusan hukum yang berkeadilan bagi dunia usaha," jelasnya. Dia berharap, MA terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk percepatan implementasi atas putusan hukum yang dihasilkan.Sehingga bisa cepat memberi bantuan ke semua lapisan usaha. "Fungsi lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung sangat penting. Hal ini karena pemerintah akan terus membutuhkan respon dalam implementasi putusan hukum dari institusi judicial review seperti MA," tandasnya.