Pemberian pulsa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.https://economy.okezone.com/read/2020/09/01/320/2270648/resmi-sri-mulyani-beri-pulsa-gratis-ke-pns-rp200-000-hingga-rp400-000-bulanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/01/320/2270648/resmi-sri-mulyani-beri-pulsa-gratis-ke-pns-rp200-000-hingga-rp400-000-bulanhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/01/320/2270648/resmi-sri-mulyani-beri-pulsa-gratis-ke-pns-rp200-000-hingga-rp400-000-bulanSelasa 01 September 2020 10:43 WIBRina AnggraeniSri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2020/09/01/320/2270648/resmi-sri-mulyani-beri-pulsa-gratis-ke-pns-rp200-000-hingga-rp400-000-bulan-VlSAUK6yKz.jpgJAKARTA - Pemberian pulsa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomer 394/KMK.02/2020. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undamg nomer 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara UMUM Negara berwenang antara laim menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran. "Penerapan sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara perlu menetapkan kebijakan pedoman pelaksanaan anggaran dalam pemberian biaya paket data dan komunikasi," tulis aturan tersebut yang dikutip, Selasa (1/9/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pulsa Rp200.000 untuk PNS Cair Bulan Ini  Dalam aturan ini pejabat eselon I dan II setara Rp400.000 per bulan. sedangkan pejabat setingkat eselon III yang setara ke bawah mendapatkan Rp200.000 per bulan. "Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring," tandasnya. JAKARTA - Pemberian pulsa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomer 394/KMK.02/2020. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undamg nomer 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara UMUM Negara berwenang antara laim menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran. "Penerapan sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara perlu menetapkan kebijakan pedoman pelaksanaan anggaran dalam pemberian biaya paket data dan komunikasi," tulis aturan tersebut yang dikutip, Selasa (1/9/2020). Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pulsa Rp200.000 untuk PNS Cair Bulan Ini  Dalam aturan ini pejabat eselon I dan II setara Rp400.000 per bulan. sedangkan pejabat setingkat eselon III yang setara ke bawah mendapatkan Rp200.000 per bulan. "Biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring," tandasnya.