Paul Toar mengatakan bahwa dugaan monopoli pelumas bisa berimbas terhadap konsumen dan juga perekonomian nasional.https://economy.okezone.com/read/2020/09/03/320/2272218/monopoli-bisnis-pelumas-bisa-bunuh-pengusaha-kecil-ini-penjelasannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/03/320/2272218/monopoli-bisnis-pelumas-bisa-bunuh-pengusaha-kecil-ini-penjelasannyahttps://economy.okezone.com/read/2020/09/03/320/2272218/monopoli-bisnis-pelumas-bisa-bunuh-pengusaha-kecil-ini-penjelasannyaKamis 03 September 2020 18:48 WIBMichelle NataliaPelumas (Foto: Proteux)https://img.okezone.com/content/2020/09/03/320/2272218/monopoli-bisnis-pelumas-bisa-bunuh-pengusaha-kecil-ini-penjelasannya-tcFCeO5yQq.jpgJAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) Paul Toar mengatakan bahwa dugaan monopoli pelumas bisa berimbas terhadap konsumen dan juga perekonomian nasional. "Ini juga bisa mematikan pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di sektor pelumas. Apalagi, di sektor tersebut, kebanyakan pemainnya adalah mereka dari usaha kecil," ungkap Paul dalam webinar Akurat di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Baca Juga: Langgar Aturan Harga Tiket Pesawat, 7 Maskapai Tak Kena Denda Rp25 Miliar  Karena itu, kesehatan sektor bisnis pelumas tentunya memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. "Kalau kasus ini masih terus berlanjut dan menyeret perusahaan-perusahaan besar, otomatis banyak perusahaan pelumas yang relatif kecil ikut terhambat. Bisa saja pada akhirnya mereka justru akan mati," ucapnya. Baca Juga: 7 Maskapai Langgar Aturan Harga Tiket Pesawat  Dia juga mengatakan, hal itu juga tidak akan menguntungkan pemegang merek jika mereka memonopoli. "Sebab, pada akhirnya kemungkinan pertumbuhan ekonomi nasional itu akan terhambat, padahal tujuan utama para pemegang merek adalah menjual unit yang besar bukan pelumas, nah kalau masyarakat makin makmur maka pembeli kendaraan-kendaraan tersebut akan tumbuh," tambah Paul. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8wMS80LzEyMjQxOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dalam kasus ini, dia menekankan bahwa peran masyarakat untuk terlibat dalam mengawal proses persidangan sangat penting. "“Karena praktik-praktik yang dilakukan oleh agen pemegang merek kendaraan seperti itu telah membentuk mindset masyarakat kalau kendaraannya merek A, maka oli yang harus dipakai adalah merek A, jika kendaraannya merek B, olinya harus merek B. Jika tidak, maka garansi akan hilang,” kata Paul. Hal ini, tambah dia, juga terkait dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Keraguan menggunakan pelumas merek lain terjadi karena adanya faktor monopoli. Padahal, kualitas pelumas yang beredar sudah sesuai ketentuan. Sekali lagi, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat," pungkas Paul.JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) Paul Toar mengatakan bahwa dugaan monopoli pelumas bisa berimbas terhadap konsumen dan juga perekonomian nasional. "Ini juga bisa mematikan pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di sektor pelumas. Apalagi, di sektor tersebut, kebanyakan pemainnya adalah mereka dari usaha kecil," ungkap Paul dalam webinar Akurat di Jakarta, Kamis (3/9/2020). Baca Juga: Langgar Aturan Harga Tiket Pesawat, 7 Maskapai Tak Kena Denda Rp25 Miliar  Karena itu, kesehatan sektor bisnis pelumas tentunya memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. "Kalau kasus ini masih terus berlanjut dan menyeret perusahaan-perusahaan besar, otomatis banyak perusahaan pelumas yang relatif kecil ikut terhambat. Bisa saja pada akhirnya mereka justru akan mati," ucapnya. Baca Juga: 7 Maskapai Langgar Aturan Harga Tiket Pesawat  Dia juga mengatakan, hal itu juga tidak akan menguntungkan pemegang merek jika mereka memonopoli. "Sebab, pada akhirnya kemungkinan pertumbuhan ekonomi nasional itu akan terhambat, padahal tujuan utama para pemegang merek adalah menjual unit yang besar bukan pelumas, nah kalau masyarakat makin makmur maka pembeli kendaraan-kendaraan tersebut akan tumbuh," tambah Paul. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wOS8wMS80LzEyMjQxOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dalam kasus ini, dia menekankan bahwa peran masyarakat untuk terlibat dalam mengawal proses persidangan sangat penting. "“Karena praktik-praktik yang dilakukan oleh agen pemegang merek kendaraan seperti itu telah membentuk mindset masyarakat kalau kendaraannya merek A, maka oli yang harus dipakai adalah merek A, jika kendaraannya merek B, olinya harus merek B. Jika tidak, maka garansi akan hilang,” kata Paul. Hal ini, tambah dia, juga terkait dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Keraguan menggunakan pelumas merek lain terjadi karena adanya faktor monopoli. Padahal, kualitas pelumas yang beredar sudah sesuai ketentuan. Sekali lagi, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat," pungkas Paul.