Tahun 2021 adalah momentum bagi pemulihan ekonomi nasional.https://economy.okezone.com/read/2020/09/08/320/2274319/bu-ani-kenapa-anggaran-2-sektor-ini-naik-tajamidhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/08/320/2274319/bu-ani-kenapa-anggaran-2-sektor-ini-naik-tajamhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/08/320/2274319/bu-ani-kenapa-anggaran-2-sektor-ini-naik-tajamSelasa 08 September 2020 12:39 WIBKunthi Fahmar ShandyRupiah (Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/09/08/320/2274319/bu-ani-kenapa-anggaran-2-sektor-ini-naik-tajam-qar2RZf9iw.jpgJAKARTA - Tahun 2021 adalah momentum bagi pemulihan ekonomi nasional. Belanja negara diharapkan dapat menjadi instrumen pemulihan dari dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Di satu sisi, Pemerintah menetapkan target pembangunan yang sangat optimis. Namun target tersebut penting untuk ditelaah lebih dalam.  Baca juga: Mau Dapat Kredit Modal Kerja dari Negara? Cek Syaratnya Ekonom Senior Indef Didin S. Damanhuri menilai, belanja negara pada RAPBN 2021 ini sangat aneh dan sangat jauh dari pendekatan demand side. Dirinya memberikan catatan terhadap APBN 2021, pertama soal anggaran infrastruktur yang meningkat tajam dari sekitar Rp228 triliun menjadi Rp414 triliun. "Ini adalah anomali penyusunan fiskal policy yang ada di Kemenkeu. Kenapa tiba-tiba infrastruktur naik tajam? Seharusnya RAPBN 2021 dengan anggaran ini merupakan analisis dalam hadapi covid," ujar Didin saat diskusi online, Jakarta, Rabu (8/9/2020).  Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Pengusaha Tak Sabar Disuntik Vaksin Covid-19 Kedua, anggaran keamanan dan ketertiban yang naik jadi Rp165 triliun bersamaan dengan anggaran pertahanan yang naik jadi Rp137 triliun. "Apakah skenario pandemik dunia yang sekarang ini terjadi di global yang relatif berpengaruh ke Ekonomi masuk di dalam konfilik politik? Mengapa tiba-tiba anggaran hankam jadi Rp165 triliun? Ada skenario apa?," ungkap dia. Dengan demikian dapat disampaikan, bahwa desain APBN 2021 tidak kokoh dan didesain tidak jelas bahkan tidak fokus mengatasi covid. "Ini pendekatan tidak jelas, arah demand side tidak suplay side juga tidak. Tidak jelas ini, yang lebih anehnya APBN 2021 malah anggaran kesehatan turun dari Rp87,5 triliun hanya Rp25,4 triliun," cetus Didin.  Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ada Hambatan di Sistem KSSK Menurutnya Didin, ini artinya kemungkinan besar tidak ada vaksinasi masal gratis. Padahal seharusnya biaya kesehatan itu penyelamatan jiwa seorang, penyelamat pelaku kesehatan dan pembangunan. "Jadi seharusnya justru anggaran kesehatan ditingkatkan. Bahkan biaya perlindungan sosial yang tadinya Rp203 triliun hanya Rp136 triliun. Mengapa juga? Dengan demikian APBN 2021 ini tidak kokoh dengan ambisi ekonomi mencapai 5,5% saya kira jauh dari target," katanya.JAKARTA - Tahun 2021 adalah momentum bagi pemulihan ekonomi nasional. Belanja negara diharapkan dapat menjadi instrumen pemulihan dari dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Di satu sisi, Pemerintah menetapkan target pembangunan yang sangat optimis. Namun target tersebut penting untuk ditelaah lebih dalam.  Baca juga: Mau Dapat Kredit Modal Kerja dari Negara? Cek Syaratnya Ekonom Senior Indef Didin S. Damanhuri menilai, belanja negara pada RAPBN 2021 ini sangat aneh dan sangat jauh dari pendekatan demand side. Dirinya memberikan catatan terhadap APBN 2021, pertama soal anggaran infrastruktur yang meningkat tajam dari sekitar Rp228 triliun menjadi Rp414 triliun. "Ini adalah anomali penyusunan fiskal policy yang ada di Kemenkeu. Kenapa tiba-tiba infrastruktur naik tajam? Seharusnya RAPBN 2021 dengan anggaran ini merupakan analisis dalam hadapi covid," ujar Didin saat diskusi online, Jakarta, Rabu (8/9/2020).  Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Pengusaha Tak Sabar Disuntik Vaksin Covid-19 Kedua, anggaran keamanan dan ketertiban yang naik jadi Rp165 triliun bersamaan dengan anggaran pertahanan yang naik jadi Rp137 triliun. "Apakah skenario pandemik dunia yang sekarang ini terjadi di global yang relatif berpengaruh ke Ekonomi masuk di dalam konfilik politik? Mengapa tiba-tiba anggaran hankam jadi Rp165 triliun? Ada skenario apa?," ungkap dia. Dengan demikian dapat disampaikan, bahwa desain APBN 2021 tidak kokoh dan didesain tidak jelas bahkan tidak fokus mengatasi covid. "Ini pendekatan tidak jelas, arah demand side tidak suplay side juga tidak. Tidak jelas ini, yang lebih anehnya APBN 2021 malah anggaran kesehatan turun dari Rp87,5 triliun hanya Rp25,4 triliun," cetus Didin.  Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ada Hambatan di Sistem KSSK Menurutnya Didin, ini artinya kemungkinan besar tidak ada vaksinasi masal gratis. Padahal seharusnya biaya kesehatan itu penyelamatan jiwa seorang, penyelamat pelaku kesehatan dan pembangunan. "Jadi seharusnya justru anggaran kesehatan ditingkatkan. Bahkan biaya perlindungan sosial yang tadinya Rp203 triliun hanya Rp136 triliun. Mengapa juga? Dengan demikian APBN 2021 ini tidak kokoh dengan ambisi ekonomi mencapai 5,5% saya kira jauh dari target," katanya.