Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan.https://economy.okezone.com/read/2020/09/09/320/2275227/syarat-dapat-diskon-99-iuran-bpjs-ketenagakerjaanidhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/09/320/2275227/syarat-dapat-diskon-99-iuran-bpjs-ketenagakerjaanhttps://economy.okezone.com/read/2020/09/09/320/2275227/syarat-dapat-diskon-99-iuran-bpjs-ketenagakerjaanRabu 09 September 2020 21:27 WIBMichelle NataliaIuran BPJS (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/09/09/320/2275227/syarat-dapat-diskon-99-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-78UXeOxps3.jpgJAKARTA - Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, mulai bulan Agustus sampai Januari 2021. "Kemudian sebagian iuran JP yang ditunda pembayarannya sebesar 99% pelunasannya secara sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2021," terang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Adapun syarat untuk mendapatkan penundaan pembayaran sebagian iuran JP adalah perusahaan berskala besar dan menengah yang kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan usahanya terganggu. "Sehingga terjadi penurunan omzet atau pendapatan lebih dari 30%. Mereka yang bisa menunda pembayaran iurannya," lanjut Ida. Relaksasi ini, sambung Ida, adalah upaya pemerintah untuk meringankan dunia ketenagakerjaan yang terimbas berat oleh pandemi Covid-19. Dengan adanya relaksasi ini, pemberi kerja pun cukup membayar 1% dari iuran BPJSTK selama 6 bulan. Jumlah ini, menurut dia, sangat kecil dan ringan. "Dulu kami hitung awalnya memang bukan 99%, tapi karena dampaknya meluas jadi relaksasinya 99%. Kita berharap perusahaan-perusahaan masih bisa berproduksi sehingga tidak melakukan PHK, sehingga masih bisa mempekerjakan teman-teman pekerja," pungkasnya.JAKARTA - Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, mulai bulan Agustus sampai Januari 2021. "Kemudian sebagian iuran JP yang ditunda pembayarannya sebesar 99% pelunasannya secara sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2021," terang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Adapun syarat untuk mendapatkan penundaan pembayaran sebagian iuran JP adalah perusahaan berskala besar dan menengah yang kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan usahanya terganggu. "Sehingga terjadi penurunan omzet atau pendapatan lebih dari 30%. Mereka yang bisa menunda pembayaran iurannya," lanjut Ida. Relaksasi ini, sambung Ida, adalah upaya pemerintah untuk meringankan dunia ketenagakerjaan yang terimbas berat oleh pandemi Covid-19. Dengan adanya relaksasi ini, pemberi kerja pun cukup membayar 1% dari iuran BPJSTK selama 6 bulan. Jumlah ini, menurut dia, sangat kecil dan ringan. "Dulu kami hitung awalnya memang bukan 99%, tapi karena dampaknya meluas jadi relaksasinya 99%. Kita berharap perusahaan-perusahaan masih bisa berproduksi sehingga tidak melakukan PHK, sehingga masih bisa mempekerjakan teman-teman pekerja," pungkasnya.